Jawab Tudingan Prabowo, Menperin: Setiap Presiden Pasti Berutang

Menurut Airlangga, utang pemerintah bukanlah sesuatu yang salah jika digunakan untuk membiayai pembangunan.
Dimas Jarot Bayu
29 Januari 2019, 21:20
Airlangga Hartarto
Arief Kamaludin|KATADATA
Menperin, Airlangga Hartarto di Tangerang, Banten, Kamis, (10/08)

Kritik Prabowo Subianto tentang utang pemerintah ditanggapi oleh Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto. Menurutnya, utang pemerintah bukanlah sesuatu yang salah jika digunakan untuk membiayai pembangunan. Bahkan, utang juga dilakukan oleh presiden Indonesia lainnya yang menjabat sebelum Joko Widodo.

"Itu biasa selama utang dipakai untuk pembangunan, bukan sebagai operating expenses," kata Airlangga di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (29/1).

Menurut Airlangga, setiap pembangunan di tiap periode Presiden pasti ada proporsi utangnya. Bahkan, Airlangga menyebut proporsi utang di periode pemerintahan sebelum Jokowi lebih tinggi.

Lagipula, penggunaan utang untuk pembangunan tidak hanya dilakukan oleh Indonesia. Banyak negara lain di dunia yang juga masih bergantung pada utang. "Semua negara berutang, bukan hanya Indonesia," kata pria yang juga menjabat Ketua Umum Partai Golkar ini.

Airlangga menilai, yang terpenting adalah utang tersebut didapat dengan pertimbangan yang matang. Alhasil, utang dapat dibayarkan dan tingkat suku bunganya semakin menurun.

Meski demikian, Airlangga mengaku wajar jika kritik terkait utang disampaikan oleh Prabowo. Sebagai oposisi, sulit berharap kubu Prabowo akan memberi pujian kepada pemerintah. "Tapi secara proporsional kami jawab, yang paling penting masyarakat diberi pengertian bahwa jauh panggang dari api," ujarnya.

(Baca: Disebut Prabowo Sebagai Pencetak Utang, Kemenkeu Ungkapkan Kekecewaan)

Sebelumnya, Prabowo kembali membahas soal utang pemerintah dalam orasinya di acara Deklarasi Nasional Aumni Perguruan Tinggi Seluruh Indonesia, di Jakarta, Sabtu (26/1) lalu. Ketua Umum Gerindra tersebut mengatakan utang Indonesia terus menumpuk.

Bila diibaratkan dengan penyakit, stadiumnya sudah cukup lanjut alias sudah lumayan parah. “Kalau menurut saya, jangan disebut lagi lah ada Menteri Keuangan, mungkin Menteri Pencetak Utang," kata Prabowo.

Berdasarkan data Kementerian Keuangan (Kemenkeu), utang pemerintah pusat tercatat sebesar Rp 4.418,3 triliun pada akhir 2018. Ini artinya, utang bertambah Rp 1.809,52 triliun dari posisi akhir 2014. Lonjakan utang menjadi sorotan dalam beberapa tahun belakangan hingga Kemenkeu, dan secara khusus Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pun berulang kali memberikan penjelasan.

Secara rinci, utang pemerintah pusat tercatat sebesar Rp 2.608,78 triliun pada akhir 2014, bertambah menjadi Rp 3.165,13 triliun pada akhir 2015, kemudian bertambah lagi menjadi Rp 3.515,46 triliun pada akhir 2016, lalu menjadi Rp 3.999,25 triliun pada 2017. Pada 2018, utang pemerintah mencapai Rp 4.418,3 triliun dengan rasio utang terhadap PDB sebesar 29,98%.

(Baca: Jawab Faisal Basri, Sri Mulyani Sebut Beban Bunga Utang Masih Logis)

Reporter: Dimas Jarot Bayu
News Alert

Dapatkan informasi terkini dan terpercaya seputar ekonomi, bisnis, data, politik, dan lain-lain, langsung lewat email Anda.

Dengan mendaftar, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami. Anda bisa berhenti berlangganan (Unsubscribe) newsletter kapan saja, melalui halaman kontak kami.
Video Pilihan

Artikel Terkait