Amien Rais Tuding Para Mafia Tentukan Jalannya Ekonomi Indonesia

Amien Rais menuding para mafia berkolusi dengan pejabat lokal untuk melanggengkan kekuasaan.
Ameidyo Daud Nasution
29 Januari 2019, 16:20
Amien Rais
ANTARA FOTO/RENO ESNIR
Ketua Dewan Kehormatan PAN Amien Rais usai diperiksa sebagai saksi dalam kasus hoaks Ratna Sarumpaet di Polda Metro Jaya, Jakarta, Selasa (9/10/2018).

Kubu pasangan calon nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno kembali mengkritik maraknya impor yang terjadi di pemerintahan Presiden Joko Widodo. Salah satu faktor yang dituding menjadi penyebab maraknya impor tersebut adalah peran para mafia yang bekerja sama dengan penguasa untuk mengendalikan arah ekonomi Indonesia.

Pernyataan tersebut diungkapkan oleh Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional (PAN) Amien Rais saat membuka acara diskusi di Sekretariat Nasional Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, di Jakarta, Selasa (29/1). Menurutnya, para mafia bekerja sama dengan pejabat setingkat menteri hingga jenderal.

Namun, ia tidak menyebutkan siapa saja yang pejabat yang disebutnya terkait dengan mafia. "Sesungguhnya mereka tentukan jalannya ekonomi nasional kita," kata Amien.

Amien mengatakan, ada empat jenis mafia lainnya yang menguasai Indonesia. Pertama, mafia kecil yang beroperasi di tingkat kecamatan hingga kabupaten. Kedua adalah mafia kelas menengah yang beroperasi di tingkat provinsi.

Advertisement

Ketiga, mafia besar nasional yang menguasai sejumlah komoditas mulai dari garam, beras, hingga daging. Keempat adalah super mafia yang biasanya merupakan korporasi besar internasional. Para super mafia ini biasanya berkolusi dengan pejabat lokal. "Rata-rata (berkolusi) dengan penguasa tinggi dan tertinggi," kata dia.

Amien mengatakan, apabila pemerintahan berganti, akan terlihat para pejabat tinggi yang saat ini memerintah merupakan supermafia atau mafia besar. Amien juga mengatakan sayap-sayap mafia sudah seharusnya dipotong agar tidak semakin ugal-ugalan. "Saya ramalkan kalau rezim berganti, akan terlihat pejabat tinggi dan tertinggi adalah super mafia," kata Amien.

Menurut Amien, pada zaman pemerintahan Presiden RI keenam Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) telah dibuat satuan tugas pemberantasan mafia. Namun, usai dua tahun keberadaannya, satgas tersebut malah bubar. "Sampai sekarang Pak Jokowi tidak mampu atau pura-pura tidak tahu," kata mantan Ketua Majelis Permusyaratan Rakyat (MPR) itu.

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dari Partai Demokrat Azam Asman Natawijana sepakat dengan pernyataan Amien. Menurut dia, saat ini ada campur tangan mafia terutama di bidang pangan. Hal ini dimulai dari tata niaga pangan terutama data pangan yang tak kunjung dibenahi. "Ini yang dipermainkan untuk impor," kata Azam.

(Baca: Dikritik Economist, Istana Bantah Kebijakan Populis Jelang Pilpres)

Terus Dibongkar

Sementara itu, Wakil Ketua TKN Jokowi-Ma'ruf, Abdul Kadir Karding, menyatakan pemerintah terus bekerja memberantas mafia pangan. Berdasarkan data Satgas Pangan Mabes Polri per Juli 2018, sebanyak 373 kasus pangan berhasil dibongkar, termasuk 21 kasus komoditas hortikultura, 12 kasus pupuk, 66 kasus beras, 23 kasus ternak, dan 247 kasus pangan lainnya.

"Pemerintah telah dan terus memberantas mafia pangan. Dari kasus ini, sebanyak 409 orang telah ditetapkan sebagai tersangka," kata Karding di Jakarta, Selasa (29/1).

Ia mempersilakan Amien untuk melapor ke polisi jika memiliki data atau bukti lain. "Kalau ada bukti, Pak Amien kami harap lapor polisi atau Satgas Pangan. Bahkan kami akan ikut dorong agar diproses," kata Karding.

Ia menegaskan, Presiden Jokowi terus berupaya mengurangi inefisiensi di sektor harga pangan. Tujuannya, agar harga pangan terjangkau oleh konsumen sedangkan produsen juga bisa mendapatkan harga yang baik.

(Baca: Dorong Peningkatan Ekspor, Kadin Dukung Penyederhanaan Aturan)

 

Reporter: Ameidyo Daud Nasution
News Alert

Dapatkan informasi terkini dan terpercaya seputar ekonomi, bisnis, data, politik, dan lain-lain, langsung lewat email Anda.

Dengan mendaftar, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami. Anda bisa berhenti berlangganan (Unsubscribe) newsletter kapan saja, melalui halaman kontak kami.
Video Pilihan

Artikel Terkait