Kuasa Hukum Baasyir Diminta Tak Berkelit Penuhi Syarat Pembebasan

Syarat pembebasan bagi narapidana kejahatan luar biasa, termasuk terorisme, sudah diterapkan di pemerintahan-pemerintahan sebelumnya.
Dimas Jarot Bayu
24 Januari 2019, 22:04
Abu Bakar Baasyir
ANTARA FOTO/RENO ESNIR

Anggota Komisi III DPR meminta agar kuasa hukum narapidana terorisme Abu Bakar Baasyir tidak berkelit soal pemenuhan syarat pembebasan kliennya. Berbagai syarat yang ditetapkan pemerintah, termasuk ikrar setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan Pancasila harus dipenuhi secara tertulis jika Baasyir ingin bebas.

"Kalau dia berpendapat, bersilat lidah kalau (syarat pembebasan) itu enggak bisa diterapkan, bagaimana enggak bisa diterapkan?" kata Anggota Komisi III DPR dari Fraksi PPP Arsul Sani di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (24/1).

Menurut Arsul, syarat-syarat untuk pembebasan bagi narapidana kejahatan luar biasa, termasuk terorisme, sudah sering diterapkan sebelumnya. Sejak pemerintahan Presiden RI keenam Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), pemenuhan syarat setia terhadap NKRI dan Pancasila secara tertulis sudah dilakukan.

Bahkan, syarat tersebut juga telah diterapkan sejak Orde Baru. Arsul mencontohkan, syarat tersebut diberlakukan dalam kasus mantan Menteri Panglima Angkatan Udara Omar Dani yang dituduh terlibat peristiwa G30S.

Advertisement

Dani awalnya dijatuhi hukuman mati di Sidang Mahkamah Militer Luar Biasa pada 1966. Pada 1980, hukumannya diubah menjadi seumur hidup. Setelah 29 tahun mendekam di penjara, Dani bebas pada 1995 setelah memenuhi persyaratan tersebut untuk mendapat grasi.

(Baca: Polemik Pembebasan Baasyir, Tim Pengacara Mengadu ke Fadli Zon)

Arsul juga mencontohkan kasus yang menjerat Andi Mappetahang Fatwa. AM Fatwa pernah divonis penjara 18 tahun pada 1985 karena dituduh melakukan tindakan subversif. Pada 1993, AM Fatwa bebas bersyarat karena mendapatkan amnesti.

Karenanya, Arsul menilai alasan Tim Pengacara Muslim (TPM) Mahendradatta yang menyebut ikrar setia terhadap NKRI dan Pancasila tak bisa diterapkan ke Baasyir tidak tepat. "Kalau mau seperti itu kembali ke kasusnya Omar Dani, kasusnya Pak Fatwa, semua melakukan itu, cuma bentuknya kan lain-lain. Intinya adalah ekspresi secara tertulis, komitmen kesetiaan terhadap NKRI," kata Arsul.

Mahendradatta sebelumnya menyebut syarat menyatakan kesetiaan terhadap NKRI dan Pancasila tak bisa diterapkan dalam kasus Baasyir. Menurutnya, syarat tersebut baru tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

PP tersebut terbit pada November 2012. Sementara, Baasyir telah divonis hukuman penjara 15 tahun oleh Mahkamah Agung pada Februari 2012.

Menurutnya, sistem hukum di Indonesia tidak berlaku surut. Alhasil, Baasyir dapat langsung bebas bersyarat karena sudah menjalankan dua pertiga masa hukumannya. "UUD kita sudah jelas menerapkan asas non-retroaktif," kata Mahendradatta di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (23/1).

(Baca: Pembebasan Baasyir Hanya Bisa Dilakukan Jika Presiden Ubah UU)

Reporter: Dimas Jarot Bayu
News Alert

Dapatkan informasi terkini dan terpercaya seputar ekonomi, bisnis, data, politik, dan lain-lain, langsung lewat email Anda.

Dengan mendaftar, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami. Anda bisa berhenti berlangganan (Unsubscribe) newsletter kapan saja, melalui halaman kontak kami.
Video Pilihan

Artikel Terkait