BNPT Sebut Baasyir Tak Mau Ikut Program Deradikalisasi

Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) menyatakan Baasyir termasuk penganut garis keras yang sulit dipengaruhi pemahamannya terhadap Pancasila.
Dimas Jarot Bayu
24 Januari 2019, 14:09
Abu Bakar Baasyir
ANTARA FOTO/Yulius Satria Wijaya/pras
Kuasa hukum capres Joko Widodo dan Ma'ruf Amin, Yusril Ihza Mahendra (kanan) mengunjungi narapidana kasus terorisme Abu Bakar Baasyir (tengah) di Lapas Gunung Sindur, Bogor, Jawa Barat , Jumat (18/1/2019)

Terpidana kasus terorisme Abu Bakar Baasyir menolak mengikuti program deradikalisasi. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) menyatakan Baasyir termasuk penganut garis keras yang sulit dipengaruhi pemahamannya terhadap Pancasila.

Kepala BNPT Komjen (Pol) Suhardi Alius mengatakan, Baasyir masih menolak setia pada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan Pancasila. "Hardcore, sama sekali mereka tidak mau ikut itu (upaya deradikalisasi)," kata Suhardi di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (24/1).

Meski demikian, BNPT terus berupaya menjalankan program deradikalisasi tersebut kepada Baasyir. Setidaknya agar paham radikal yang dimiliki Baasyir bisa tereduksi.

Dalam upaya ini, BNPT membawa ulama yang dianggap memiliki ilmu agama lebih tinggi. "Jadi ini yang kami mainkan, mudah-mudahan ini menjadi treatment juga," kata Suhardi.

Advertisement

Lebih lanjut, upaya deradikalisasi juga dilakukan dengan memberikan pelayanan khusus bagi Baasyir. Ia mencontohkan pelayanan yang diberikan berupa pendampingan bagi Baasyir yang sudah berusia lanjut.

Baasyir pun dimudahkan aksesnya untuk mendapatkan layanan kesehatan mengingat Baasyir kerap sakit selama menjalani masa hukuman di Rutan Lembaga Pemasyarakatan (LP) Gunung Sindur, Bogor. "Dari sisi kemanusiaan, kami memberi pelayanan terbaik," kata Suhardi.

(Baca: Tarik Ulur Pembebasan Abu Bakar Ba’asyir)

Presiden Joko Widodo sebelumnya berencana membebaskan Baasyir pekan ini. Pembebasan tersebut berdasarkan pertimbangan kemanusiaan karena usia lanjut Baasyir dan kondisi kesehatan yang semakin menurun.

Hanya saja, rencana pembebasan Baasyir terkendala dua persyaratan yang belum disetujui oleh terpidana kasus terorisme tersebut. Kedua prasyarat yang dimaksud adalah pernyataan untuk setia kepada NKRI dan Pancasila, serta mengakui dan menyesali tindakan pidana yang dilakukan.

Ketua Pembina Tim Pengacara Muslim (TPM) Mahendradatta mengatakan, soal setia pada Pancasila dan NKRI, Baasyir beralasan belum ada argumentasi yang memuaskan mantan pimpinan Pondok Pesantren Al Mukmin, Ngruki tersebut. Penasihat hukum Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Yusril Ihza Mahendra, sempat membujuk Baasyir dengan mengatakan Islam dan Pancasila tidak bertentangan.

Namun, Baasyir tetap berkukuh dengan pendapatnya. Sedangkan untuk poin penyesalan, Baasyir tidak mau mengakuinya. "Biarpun beliau dipenjara, namun tidak mau mengakui pidana," kata Mahendradatta.

Pada 22 Januari lalu, Presiden menegaskan pembebasan Baasyir tidak bisa dilakukan selama persyaratan belum dipenuhi. Jokowi enggan menabrak prosedur hukum dalam menyelesaikan proses bebasnya Baasyir ini. Apalagi persyaratan mendasar itu merupakan bagian dari perundang-undangan yang ada di Indonesia.

(Baca: Menkumham Tegaskan Baasyir Tak Bisa Bebas Jika Tak Penuhi Syarat)

Reporter: Dimas Jarot Bayu
News Alert

Dapatkan informasi terkini dan terpercaya seputar ekonomi, bisnis, data, politik, dan lain-lain, langsung lewat email Anda.

Dengan mendaftar, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami. Anda bisa berhenti berlangganan (Unsubscribe) newsletter kapan saja, melalui halaman kontak kami.
Video Pilihan

Artikel Terkait