Minim Data saat Debat, Jokowi dan Prabowo Dikritik Tak Maksimal

Debat calon presiden dan wakil presiden semalam dinilai datar dan cenderung normatif. Jawaban yang diberikan kedua pasangan calon (paslon), yakni Joko Widodo (Jokowi)-Ma'ruf Amin dan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno relatif minim substansi dan data.

Deputi Direktur dan Data PARA Syndicate Jusuf Suroso mengatakan, keberadaan data justru akan membuat perdebatan lebih menarik. Hal ini akan membuat masing-masing paslon dapat menghantam lawannya dengan fakta terkait hukum, hak asasi manusia (HAM), korupsi, dan terorisme. "Mudah-mudahan (data) dapat terjawab dalam episode debat berikutnya," kata Jusuf, di Jakarta, Jumat (18/1).

Ia mengatakan, Jokowi dapat mengungguli Prabowo dengan telak apabila menyampaikan sejumlah data. Saat perdebatan soal korupsi, Jokowi seharusnya mengangkat adanya 2.357 Aparatur Sipil Negara (ASN) yang dipecat karena terlibat korupsi. Dia menyayangkan keseruan debat tidak terlihat karena data model ini tidak tersaji.

"Paslon 01 sebenarnya agak diuntungkan, sayang tidak menyajikan data. Kalau ada, mungkin paslon 02 langsung terpuruk," kata Jusuf.

Sebaliknya, Prabowo juga kena kritik lantaran tidak membeberkan data negara mana saja yang ternyata mendukung teroris. Ini menyikapi pernyataan Prabowo yang menyebutkan bahwa selain faktor ekonomi, ada faktor eksternal yang melatarbelakangi aksi terorisme. "Hanya berhenti di situ saja, tidak teridentifikasi apik," kata Jusuf.

(Baca: Menyoal Minimnya Peran Ma'ruf dalam Debat Perdana)