Kampanye Kandidat Pilpres 2019 Dinilai Belum Singgung Ketenagakerjaan

Dimas Jarot Bayu
26 Desember 2018, 21:14
Pendidikan Vokasi
ANTARA FOTO/Raisan Al Farisi
Sejumlah siswa SMK Prakarya Internasional (PI) membongkar mesin sepeda motor di SMK PI, Bandung, Jawa Barat, Selasa (4/9). Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan Luky Alfirman mengatakan pemerintah mengalokasikan anggaran pendidikan vokasi senilai Rp 17,2 triliun pada tahun 2019 sebagai bagian dari program revitalisasi pendidikan vokasi untuk peningkatan kualitas SDM dalam menghadapi dunia kerja.

Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menilai kampanye yang dilakukan kedua pasangan calon di Pilpres 2019, Joko Widodo-Ma'ruf Amin dan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno masih belum menyentuh isu-isu ketenagakerjaan. Sejauh ini kampanye kedua kubu hanya berupa gimik-gimik politik semata.

Presiden KSPI Said Iqbal mengatakan, ada beberapa isu ketenagakerjaan yang penting untuk dibahas oleh kedua pasangan calon dalam kampanye Pilpres 2019. Beberapa masalah tersebut adalah soal lapangan pekerjaan, tenaga kerja asing, BPJS Kesehatan, upah dan daya beli buruh yang menurun, ancaman revolusi industri 4.0, serta outsourcing dan pemagangan.

"Kampanye sekarang lebih banyak gimik, enggak mau masuk (isu-isu ketenagakerjaan)," kata Said di Hotel Mega, Jakarta, Rabu (26/12). Atas dasar itu, KSPI mulai Januari 2019 akan berkampanye mengangkat isu-isu ketenagakerjaan sehingga menjadi diskursus dari para kandidat di Pilpres 2019.

KSPI bakal mendesak agar para kandidat mengutarakan janji-janji yang dimilikinya untuk mengatasi persoalan ketenagakerjaan. Desakan itu, lanjut Said, akan lebih difokuskan kepada Prabowo-Sandiaga. Ini mengingat KSPI sejak awal resmi mendukung pasangan nomor urut 02 itu. "Kan didukung sama buruh (KSPI), beliau (Prabowo) harus bicara tentang enam isu (ketenagakerjaan) itu, termasuk Pak Sandi," kata Said.

Meski KSPI tak mendukung Jokowi-Ma'ruf, Said menyatakan pihaknya tetap akan memberikan berbagai pandangan terkait masalah ketenagakerjaan kepada pasangan calon nomor urut 01 itu. Pandangan tersebut tetap akan diberikan karena yang diutamakan oleh KSPI adalah kebijakan pemerintah ke depan.

Said berharap siapapun presiden yang akan terpilih pada 2019, kebijakan pemerintah tetaplah berpihak kepada buruh. "Ini tentang harapan," kata Said.

(Baca: KSPI Nilai Pemerintah Belum Berhasil Tangani Masalah Ketenagakerjaan)

Halaman:
Reporter: Dimas Jarot Bayu
Berita Katadata.co.id di WhatsApp Anda

Dapatkan akses cepat ke berita terkini dan data berharga dari WhatsApp Channel Katadata.co.id

Ikuti kami

Artikel Terkait

Video Pilihan
Loading...