Kampanye Kandidat Pilpres 2019 Dinilai Belum Singgung Ketenagakerjaan

KSPI mulai Januari 2019 akan berkampanye mengangkat isu-isu ketenagakerjaan sehingga menjadi diskursus dari para kandidat di Pilpres 2019.
Dimas Jarot Bayu
26 Desember 2018, 21:14
Pendidikan Vokasi
ANTARA FOTO/Raisan Al Farisi
Sejumlah siswa SMK Prakarya Internasional (PI) membongkar mesin sepeda motor di SMK PI, Bandung, Jawa Barat, Selasa (4/9). Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan Luky Alfirman mengatakan pemerintah mengalokasikan anggaran pendidikan vokasi senilai Rp 17,2 triliun pada tahun 2019 sebagai bagian dari program revitalisasi pendidikan vokasi untuk peningkatan kualitas SDM dalam menghadapi dunia kerja.

Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menilai kampanye yang dilakukan kedua pasangan calon di Pilpres 2019, Joko Widodo-Ma'ruf Amin dan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno masih belum menyentuh isu-isu ketenagakerjaan. Sejauh ini kampanye kedua kubu hanya berupa gimik-gimik politik semata.

Presiden KSPI Said Iqbal mengatakan, ada beberapa isu ketenagakerjaan yang penting untuk dibahas oleh kedua pasangan calon dalam kampanye Pilpres 2019. Beberapa masalah tersebut adalah soal lapangan pekerjaan, tenaga kerja asing, BPJS Kesehatan, upah dan daya beli buruh yang menurun, ancaman revolusi industri 4.0, serta outsourcing dan pemagangan.

"Kampanye sekarang lebih banyak gimik, enggak mau masuk (isu-isu ketenagakerjaan)," kata Said di Hotel Mega, Jakarta, Rabu (26/12). Atas dasar itu, KSPI mulai Januari 2019 akan berkampanye mengangkat isu-isu ketenagakerjaan sehingga menjadi diskursus dari para kandidat di Pilpres 2019.

KSPI bakal mendesak agar para kandidat mengutarakan janji-janji yang dimilikinya untuk mengatasi persoalan ketenagakerjaan. Desakan itu, lanjut Said, akan lebih difokuskan kepada Prabowo-Sandiaga. Ini mengingat KSPI sejak awal resmi mendukung pasangan nomor urut 02 itu. "Kan didukung sama buruh (KSPI), beliau (Prabowo) harus bicara tentang enam isu (ketenagakerjaan) itu, termasuk Pak Sandi," kata Said.

Advertisement

Meski KSPI tak mendukung Jokowi-Ma'ruf, Said menyatakan pihaknya tetap akan memberikan berbagai pandangan terkait masalah ketenagakerjaan kepada pasangan calon nomor urut 01 itu. Pandangan tersebut tetap akan diberikan karena yang diutamakan oleh KSPI adalah kebijakan pemerintah ke depan.

Said berharap siapapun presiden yang akan terpilih pada 2019, kebijakan pemerintah tetaplah berpihak kepada buruh. "Ini tentang harapan," kata Said.

(Baca: KSPI Nilai Pemerintah Belum Berhasil Tangani Masalah Ketenagakerjaan)

OKE OCE vs Pelatihan Pekerja

Sebelumnya, Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga mewacanakan perluasan program “One Kecamatan One Center of Enterpreneurship” atau yang dikenal sebagai OK OCE untuk skala nasional. OK OCE merupakan salah satu program kewirausahaan yang diinisiasi Sandiaga selama menjabat Wakil Gubernur DKI Jakarta.

Politisi Partai Gerindra Gusmayadi mengatakan, program OK OCE dari Prabowo-Sandiaga dapat diimplementasikan kepada masyarakat. “Secara konseptual renyah dan memang signifikan dari bagian kebutuhan rakyat,” kata Gusmayadi di Jakarta, Jumat (14/9).

Program ini akan memobilisasi masyarakat dan membangun kewirausahaan. Prabowo-Sandi juga akan memberikan modal bagi masyarakat yang ingin membangun usaha sehingga tercipta kemandirian ekonomi dan membuka lapangan kerja. “Ketika itu terjadi, harapannya akan menjadi bola salju buat kita semuanya,” kata Gusmayadi.

Sementara itu, kubu Joko Widodo-Ma'ruf Amin punya cara berbeda dalam merespons isu lapangan pekerjaan. Mereka tak membuka program khusus. Juru bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf, Irma Suryani Chaniago, mengatakan petahana akan mengoptimalkan program pemerintah seperti pelatihan para pekerja melalui Balai Latihan Kerja (BLK).

Langkah ini dipilih karena Jokowi-Ma'ruf menyadari peluang lapangan pekerjaan di dalam negeri sempit. Alhasil, para pekerja Tanah Air harus memiliki daya saing dengan tenaga kerja dari negara lain. “Yang harus dilakukan adalah memberikan pendidikan yang cukup 12 tahun kepada seluruh WNI,” kata Irma. Kemudian, para pekerja juga akan dibekali keterampilan yang lebih baik sehingga pasar tenaga kerja bisa direbut. Atas dasar itu, pemerintah sudah membangun lebih dari seribu BLK di Indonesia.

(Baca: Tekan Ketimpangan, Pemerintah Cetak Santripreneur dan Petani Muda)

Reporter: Dimas Jarot Bayu
News Alert

Dapatkan informasi terkini dan terpercaya seputar ekonomi, bisnis, data, politik, dan lain-lain, langsung lewat email Anda.

Dengan mendaftar, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami. Anda bisa berhenti berlangganan (Unsubscribe) newsletter kapan saja, melalui halaman kontak kami.
Video Pilihan

Artikel Terkait