KSPI Nilai Pemerintah Belum Berhasil Tangani Masalah Ketenagakerjaan

Beberapa masalah ketenagakerjaan yang belum berhasil ditangani pemerintah, antara lain soal lapangan kerja, PHK, TKA, dan ancaman revolusi industri 4.0.
Dimas Jarot Bayu
26 Desember 2018, 14:17
Demo buruh
Agung Samosir|KATADATA
Ilustrasi unjuk rasa sejumlah serikat pekerja di Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta.

Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menilai isu-isu ketenagakerjaan masih belum menjadi prioritas pemerintah selama 2018. Beberapa masalah ketenagakerjaan yang belum berhasil ditangani pemerintah, antara lain soal lapangan kerja, Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), Tenaga Kerja Asing (TKA), dan ancaman revolusi industri 4.0.

Presiden KSPI Said Iqbal mengatakan, dalam isu lapangan kerja, klaim pemerintah yang menyebutkan pemerintah berhasil menciptakan 10 juta lapangan kerja selama lima tahun tidak tepat. Pasalnya, pemerintah menggunakan definisi dari Badan Pusat Statistik (BPS) bahwa yang dimaksud dengan pekerja adalah orang yang bekerja satu jam dalam sepekan.

Menurut Iqbal, definisi tersebut tidak tepat untuk diklaim dalam pencapaian pemerintah. Sebab, status pekerja tersebut lebih banyak berasal dari sektor informal. Gaji yang mereka miliki pun masih jauh di bawah standar upah minimum regional (UMR). "Itu membodohi rakyat. Bagaimana mungkin orang yang dalam satu minggu bekerja satu jam dikatakan bekerja?" kata Said di Hotel Mega, Jakarta, Rabu (26/12).

Ia justru menilai, saat ini terjadi gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) besar-besaran. Selama pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla, Said menyebut sudah ada empat gelombang PHK terjadi.

Advertisement

KSPI mencatat gelombang PHK terjadi pada 2015, 2016, 2017, dan terakhir pada 2018. Tahun ini, Said menyebut gelombang PHK terjadi di beberapa sektor industri, seperti garmen, tekstil, baja, serta semen.

"Tidak menutup kemungkinan akan berlanjut pada 2019 di sektor baja, semen, pertambangan, elektronik dan komponennya, otomotif, dan padat karya seperti garmen, tekstil serta retail," kata Said.

Tenaga kerja di Indonesia dinilai juga terancam oleh adanya revolusi industri 4.0. Mengutip riset Mckinsey Global Institute, Said menyebut, 300 juta orang di dunia akan kehilangan pekerjaan akibat revolusi industri 4.0.

Di Indonesia terdapat 32 juta orang yang berpotensi kehilangan pekerjaan akibat revolusi industri 4.0 pada 2020. Said mengatakan, potensi tersebut muncul karena pemerintah belum siap dari sisi regulasi maupun proteksi terhadap pekerja di Indonesia. "Sekali lagi ini ancaman. Early warning itu penting," kata Said.

(Baca: Bappenas: Revolusi Industri 4.0. Bisa Dorong Negara Tanpa Kemiskinan)

Tenaga Kerja Asing

Isu berikutnya adalah masalah terkait dengan TKA. Menurut Said, TKA akan semakin besar jumlahnya di Indonesia lantaran adanya Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing. KSPI menilai aturan tersebut memudahkan TKA untuk masuk ke Indonesia.

Said sebenarnya tak masalah dengan masuknya TKA jika mereka memang tenaga kerja terampil. Hanya saja, Said menuding TKA yang masuk ke Indonesia kebanyakan justru buruh kasar. "Isu TKA itu mengancam ketersediaan lapangan kerja. Datanya dari catatan kami memang ratusan ribu, bahkan sampai satu juta TKA," kata Said.

KSPI juga mempersoalkan mengenai BPJS Kesehatan yang setiap tahun mengalami defisit. Alhasil, BPJS berpotensi gagal bayar dan gagal kelola jika selalu defisit setiap tahunnya. Hal tersebut bakal merugikan para pekerja. Sebab, BPJS berpotensi untuk menurunkan manfaat fasilitas kesehatan kepada para penggunanya.

"Mereka akan turunkan manfaat dan itu kami enggak setuju. Kami meminta BPJS Kesehatan itu unlimited biaya, seumur hidup, semua penyakit," kata Said.

KSPI juga menyoroti masalah upah murah yang muncul akibat penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan. Menurut Said, persoalan upah murah ini membuat daya beli pekerja semakin menurun. Sementara itu, Said menilai harga-harga bahan pokok saat ini tidak terjangkau. Hal ini membuat para pekerja kesulitan memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari.

KSPI pun menyoroti persoalan transportasi daring. Said mengatakan kesejahteraan para pengemudi transportasi daring saat ini semakin menurun. Dulu, para pengemudi transportasi daring bisa menghasilkan pendapatan Rp 4-5 juta per bulannya. Saat ini, para pengemudi transportasi daring hanya bisa membawa pulang upah di bawah Rp 2 juta per bulannya.

Ia menilai pemerintah belum berpihak kepada para pengemudi transportasi daring. Sebab, belum ada regulasi yang berpihak kepada para pengemudi transportasi daring. "Pemerintah gagal melindungi keberadaan ojek online," kata Said.

Masalah terakhir yang disoroti KSPI pada 2018 mengenai outsourcing dan pemagangan. Said menilai solusi yang dihadirkan pemerintah melalui PP Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) belum dapat menyelesaikan masalah.

(Baca: Jokowi Luruskan Isu Tenaga Kerja Asing saat Kunjungan ke Padang)

Reporter: Dimas Jarot Bayu
News Alert

Dapatkan informasi terkini dan terpercaya seputar ekonomi, bisnis, data, politik, dan lain-lain, langsung lewat email Anda.

Dengan mendaftar, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami. Anda bisa berhenti berlangganan (Unsubscribe) newsletter kapan saja, melalui halaman kontak kami.
Video Pilihan

Artikel Terkait