Operasi Militer Bukan Solusi Tepat Selesaikan Konflik di Papua
Usulan untuk menjadikan Papua sebagai Daerah Operasi Militer (DOM) menyusul adanya peristiwa penembakan pekerja PT Istaka Karya dinilai tidak tepat. Usulan dengan pendekatan keamanan itu justru akan menambah panjang deretan konflik di Papua.
Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Feri Kusuma mengatakan, pemerintah seharusnya belajar dari pembentukan DOM di Aceh pada 1990-1998 dan 2001-2004. Sementara, operasi militer terakhir di Papua terjadi pada 1996, yakni melalui Operasi Pembebasan Sandera Mapenduma.
Feri mengatakan, pembentukan DOM di Aceh dan Papua tersebut tak terbukti dapat menyelesaikan masalah. Justru, hal tersebut menambah kerumitan penyelesaian konflik lantaran kekerasan dan pelanggaran HAM semakin banyak.
"Jangan gunakan pendekatan keamanan atau operasi militer. Itu sangat berbahaya dan berpotensi membuat konflik-konflik selanjutnya," kata Feri di Kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Jakarta, Kamis (13/12).
Ketua Bidang Kampanye Strategis YLBHI Arip Yogiawan menambahkan, pembentukan DOM bakal merugikan masyarakat sipil di Papua. Sebab, mereka terjepit dalam situasi pertikaian antara TNI dengan kelompok pro-kemerdekaan Papua.
Alhasil, kualitas kehidupan mereka akan semakin lemah. Hal ini bakal memperburuk kualitas demokrasi di Papua pada masa mendatang. "Pendekatan keamanan, kalau jalan ini ditempuh potensial berdampak terhadap kehidupan masyarakat," kata Arip.
(Baca: Pemerintah Masih Cari Empat Korban Penyerangan di Nduga)
