Operasi Militer Bukan Solusi Tepat Selesaikan Konflik di Papua

Penggunaan operasi militer akan membuat masyarakat sipil di Papua terjepit dan kualitas kehidupannya melemah.
Dimas Jarot Bayu
13 Desember 2018, 14:12
Jembatan Papua
Puskom Kementerian PUPR
Pembangunan jalan di Papua

Usulan untuk menjadikan Papua sebagai Daerah Operasi Militer (DOM) menyusul adanya peristiwa penembakan pekerja PT Istaka Karya dinilai tidak tepat. Usulan dengan pendekatan keamanan itu justru akan menambah panjang deretan konflik di Papua.

Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Feri Kusuma mengatakan, pemerintah seharusnya belajar dari pembentukan DOM di Aceh pada 1990-1998 dan 2001-2004. Sementara, operasi militer terakhir di Papua terjadi pada 1996, yakni melalui Operasi Pembebasan Sandera Mapenduma.

Feri mengatakan, pembentukan DOM di Aceh dan Papua tersebut tak terbukti dapat menyelesaikan masalah. Justru, hal tersebut menambah kerumitan penyelesaian konflik lantaran kekerasan dan pelanggaran HAM semakin banyak.

"Jangan gunakan pendekatan keamanan atau operasi militer. Itu sangat berbahaya dan berpotensi membuat konflik-konflik selanjutnya," kata Feri di Kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Jakarta, Kamis (13/12).

Advertisement

Ketua Bidang Kampanye Strategis YLBHI Arip Yogiawan menambahkan, pembentukan DOM bakal merugikan masyarakat sipil di Papua. Sebab, mereka terjepit dalam situasi pertikaian antara TNI dengan kelompok pro-kemerdekaan Papua.

Alhasil, kualitas kehidupan mereka akan semakin lemah. Hal ini bakal memperburuk kualitas demokrasi di Papua pada masa mendatang. "Pendekatan keamanan, kalau jalan ini ditempuh potensial berdampak terhadap kehidupan masyarakat," kata Arip.

(Baca: Pemerintah Masih Cari Empat Korban Penyerangan di Nduga)

Penegakan Hukum

Pemerintah lantas diminta tetap menggunakan pendekatan penegakan hukum dalam menyelesaikan konflik di Papua. Dengan demikian, pelibatan militer hanyalah bersifat perbantuan. Militer tetap berada di bawah kendali operasi (BKO) Kepolisian. Selain itu, pelibatan militer harus berdasarkan pada keputusan Presiden.

Peneliti Imparsial Evitarossi S Budiawan mengatakan, pemerintah juga harus membangun dialog dengan masyarakat dan pihak-pihak terkait di Papua secara sejajar. Menurutnya, dialog itu penting untuk bisa menyerap aspirasi dari masyarakat.

Selama ini, dia menilai pemerintah belum melakukan hal tersebut secara optimal. "Ini saat tepat bagi pemerintah untuk membangun dialog dengan masyarakat Papua," kata Evitarossi.

Sebelumnya, Persatuan Purnawirawan TNI Angkatan Darat (PPAD) mengusulkan pembentukan operasi militer untuk menangani konflik di Papua. Ketua Umum PPAD Letjen TNI (Purn) Kiki Syahnakri mengatakan, hal itu perlu dilakukan karena penembakan para pekerja Istaka Karya bukan lagi dilakukan oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB).

Kiki menuding, mereka merupakan Gerombolan Separatis Bersenjata Organisasi Papua Merdeka (GSB-OPM) yang bertujuan memisahkan diri dari Indonesia. GSB-OPM terorganisir secara militer dan ingin melakukan pemberontakan bersenjata. "GSB-OPM memenuhi syarat disebut sebagai kelompok kombatan yang patut ditumpas secara militer," kata Kiki di kantornya, Jakarta, Jumat (7/12).

(Baca: Purnawirawan TNI AD Minta Penanganan KKB di Papua Dipimpin Militer)

News Alert

Dapatkan informasi terkini dan terpercaya seputar ekonomi, bisnis, data, politik, dan lain-lain, langsung lewat email Anda.

Dengan mendaftar, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami. Anda bisa berhenti berlangganan (Unsubscribe) newsletter kapan saja, melalui halaman kontak kami.
Video Pilihan

Artikel Terkait