Kampanye di Media Sosial Didominasi Isu Demokrasi, HAM, dan Ekonomi
Kampanye yang dilakukan para pasangan calon di Pilpres 2019 didominasi isu demokrasi, hak asasi manusia (HAM), dan ekonomi. Berdasarkan pemantauan yang dilakukan SatuDunia sejak 23 September hingga 11 Desember 2018, konten kedua pasangan calon yang mengangkat isu demokrasi dan HAM tercatat sebanyak 310 dari 842 unggahan.
Program Manager SatuDunia Anwari Natari mengatakan, konten demokrasi dan HAM dari pasangan calon nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno tercatat sebanyak 184 unggahan. Sementara, konten demokrasi dan HAM yang diunggah pasangan calon nomor urut 01 Joko Widodo-Ma'ruf Amin tercatat sebanyak 124 unggahan.
"Kubu oposisi yang lebih aktif mengangkat isu demokrasi dan HAM. Mungkin mengangkat soal kriminalisasi ulama atau orang yang belum dapat kartu suara," kata Anwari di kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jakarta, Senin (12/12).
Kubu Prabowo-Sandiaga mengunggah konten ekonomi sebanyak 211 kali. Sementara, pasangan calon nomor urut 01 Joko Widodo-Ma'ruf Amin hanya mengunggah konten ekonomi sebanyak 87 kali.
Anwari mengatakan, isu ekonomi lebih banyak disampaikan oleh Prabowo-Sandiaga dalam bentuk kritik terhadap kondisi Indonesia. Sementara itu, Jokowi-Ma'ruf lebih banyak membentuk klaim terkait capaian ekonomi pemerintah selama ini. "Kubu oposisi pasti lebih tergerak aktif membicarakan situasi ekonomi indonesia dibandingkan petahana," kata Anwari.
Selain dua konten itu, Anwari menyebut isu-isu lain yang diangkat di media sosial seakan terpinggirkan. Pasalnya, jumlah isu lain jauh lebih sedikit dibandingkan masalah demokrasi, HAM, dan ekonomi.
SatuDunia mencatat, isu keberagaman hanya dibahas 124 kali di media sosial oleh kedua pasangan calon. Isu bencana dibahas 28 kali. Isu hukum dan disabilitas masing-masing dibahas 21 kali. Isu gender dibahas 19 kali, isu terkait hoaks disampaikan 16 kali. Isu korupsi disampaikan sembilan kali. Sementara itu, isu ekologi hanya dibahas empat kali.
(Baca: Lawan Kritik, Jokowi-Ma'ruf Dorong Narasi Capaian Kinerja Pemerintah)
