Aturan Perpanjangan Izin Tambang Segera Terbit

Aturan tersebut akan diserahkan ke Sekretariat Negara untuk ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo.
Image title
7 Desember 2018, 19:16
Tambang Batu Bara
Donang Wahyu|KATADATA

Pemerintah segera menerbitkan Revisi Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 2017 yang mengatur perpanjangan izin tambang. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyatakan tahap harmonisasi PP Nomor 1 tahun 2017 tersebut telah tuntas. Aturan tersebut akan diserahkan ke Sekretariat Negara untuk ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo.

"Masih dalam proses (ke Sekretariat Negara). Harmonisasi sudah selesai," kata Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian ESDM Bambang Gatot Ariy0no, di Jakarta, Jumat (7/12).

Salah satu poin yang tertuang dalam revisi tersebut adalah mengenai waktu pengajuan perpanjangan kontrak. Perusahaan pemegang Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara (PKP2B) bisa mengajukan perpanjangan paling cepat lima tahun dan paling lambat satu tahun sebelum kontrak berakhir.

Aturan saat ini belum mengatur untuk PKP2B. Hanya pada pasal 45 berbunyi, permohonan perpanjangan Izin Usaha Produksi (IUP) mineral bukan logam atau batuan paling cepat dilakukan dalam jangka waktu dua tahun dan paling lambat dalam jangka waktu enam bulan sebelum berakhirnya kontrak tersebut. Dengan demikian, perusahaan pemegang PKP2B ini berubah menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) Produksi.

Advertisement

(Baca: Adaro Siapkan Perpanjangan Kontrak Tambang di Kalimantan Selatan)

Revisi PP Nomor 1 tahun 2017 ini juga diterbitkan bersama dengan aturan pajak yang baru untuk perusahaan yang akan berubah dari PKP2B menjadi IUPK Produksi. Jika menjadi IUPK, berarti sifat pajak menjadi prevailing yang berarti mengikuti aturan yang ada saat ini.

Jika mengikuti Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 2018, Pajak Penghasilan (PPh) Badan IUPK mineral dipatok sebesar 25%. Lalu, pemerintah daerah akan mendapatkan 6% dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Dari 6% itu, pemerintah provinsi mendapatkan bagian sebesar 1%, pemerintah kabupaten atau kota 2,5%, sedangkan pemerintah kabupaten lainnya dalam provinsi yang sama 2,5%.

Sementara itu, perusahaan pemilik PKP2B harus membayar PPh Badan sebesar 45%. Selain itu, ada Dana Hasil Produksi Batu Bara sebesar 13,5%, seperti diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 129/KMK.017/1997.

Perusahaan yang akan habis kontrak PKP2B-nya pada 2019 adalah PT Tanito Harum. Sedangkan, PT Arutmin akan habis kontrak PKP2B pada 2020, PT Kaltim Prima Coal pada 2021, PT Adaro Energy Tbk pada 2022, dan PT Kideco Jaya Agung pada 2023.

Ketua Biro Hukum Kementerian ESDM Hufron Asrofi mengatakan, aturan tersebut dipastikan bisa terbit pada bulan ini. Dengan begitu, PT Tanito Harum segera dapat kepastian untuk mendapatkan perpanjangan kontrak. "Bisa (terbit) bulan ini," kata dia, di Jakarta, Kamis (6/12).

(Baca: Kideco Anggap Terlalu Dini Bicara Perpanjangan Kontrak Tambang)

Reporter: Fariha Sulmaihati
News Alert

Dapatkan informasi terkini dan terpercaya seputar ekonomi, bisnis, data, politik, dan lain-lain, langsung lewat email Anda.

Dengan mendaftar, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami. Anda bisa berhenti berlangganan (Unsubscribe) newsletter kapan saja, melalui halaman kontak kami.
Video Pilihan

Artikel Terkait