TKN Jokowi-Ma'ruf Sebut Reuni 212 Sarat Muatan Politik

Rizieq meminta peserta aksi tidak memilih presiden yang diusung penista agama. Ia juga mewajibkan peserta Reuni 212 memilih capres hasil Ijtima Ulama.
Dimas Jarot Bayu
3 Desember 2018, 16:48
Aksi 212
Arief Kamaludin|KATADATA
Ilustrasi aksi Reuni 212 di kawasan Monas, Jakarta.

Aksi Reuni 212 dinilai sarat unsur politik karena dihadiri oleh Calon Presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto dan sejumlah elite politik pendukungnya. Muatan politis juga terlihat dari pidato Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab yang kerap menyerukan pergantian presiden pada 2019.

"Kalau bagi kami itu sudah jelas, forum reuni itu memang dimaksudkan untuk mendukung pencapresan Pak Prabowo," kata Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Arsul Sandi di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (3/12). Persaudaraan Alumni (PA) 212 membatalkan undangan bagi Calon Presiden nomor urut 01 Joko Widodo sehari sebelum kegiatan tersebut digelar.

Pada kesempatan tersebut, Rizieq berpidato melalui sambungan telepon yang dihubungkan dengan pengeras suara. Rizieq meminta peserta aksi tidak memilih presiden yang diusung penista agama. Ia juga mewajibkan peserta Reuni 212 memilih calon presiden yang berasal dari hasil Ijtima Ulama.

Walaupun tak menyebut nama, hasil Ijtima Ulama sebelumnya menyatakan calon yang dipilih adalah Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. "Bagi sebagian orang termasuk di kami juga, aroma politiknya itu begitu kental, unsur kampanyenya juga ada," kata Arsul. Padahal, sebelumnya PA 212 menyatakan tidak akan ada orasi politik dalam Reuni 212.

Advertisement

Kendati demikian, TKN Jokowi-Ma'ruf tak akan melaporkan dugaan muatan politik dalam Reuni 212. Menurutnya, pelaporan masalah tersebut hanya akan membuat kondisi politik Indonesia selama Pilpres 2019 semakin tidak kondusif.

Dia pun menyerahkan masalah tersebut kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) serta masyarakat. "Kan kami enggak bisa menghalangi elemen masyarakat yang berkeberatan," kata Arsul.

(Baca: PA 212 Minta Bawaslu Tindak Tegas Aksi Politis di Reuni 212)

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon membantah Reuni 212 bermuatan politis. Menurut Fadli, ungkapan 2019 Ganti Presiden seperti yang diserukan Rizieq merupakan bentuk aspirasi.

Menurut Fadli, setiap orang berhak untuk menyampaikan sikap dan pandangannya. Hal ini berbeda dengan kampanye bermuatan politik yang mengajak masyarakat serta menjelaskan mengenai visi-misi kandidat Pilpres 2019. "Tapi kalau mau menyampaikan satu sikap, dia mau ganti presiden ya enggak ada masalah," kata Fadli.

Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani menilai ucapan Rizieq untuk tidak memilih kandidat yang diusung partai penista agama merupakan bagian dari dakwah. Muzani menganalogikan ucapan Rizieq sama seperti tidak memilih calon pemimpin yang korupsi.

Lebih lanjut, Muzani menilai Rizieq juga tak menyebut nama kandidat tertentu dalam pidatonya. "Jadi saya kira itu bagian dari sesuatu yang umum, yang netral, yang tidak ditujukkan kepada siapapun," kata Muzani.

(Baca: Teriakan "Hidup Prabowo" dan Kedatangan Elite Partai di Reuni 212)  

News Alert

Dapatkan informasi terkini dan terpercaya seputar ekonomi, bisnis, data, politik, dan lain-lain, langsung lewat email Anda.

Dengan mendaftar, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami. Anda bisa berhenti berlangganan (Unsubscribe) newsletter kapan saja, melalui halaman kontak kami.
Video Pilihan

Artikel Terkait