Lima Fakta tentang Rencana Alipay Beroperasi di Indonesia
Dompet digital asal Tiongkok, Alipay, belum bisa beroperasi di Indonesia. Menurut Bank Indonesia (BI), Alipay harus memenuhi sejumlah persyaratan yang ditetapkan sebelum bisa digunakan di Indonesia.
Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan, Alipay gagal bermitra dengan PT Bank Negara Indonesia Tbk (BNI) dan belum menyerahkan sejumlah dokumen. "Beberapa persyaratan belum lengkap. Jadi, kami kembalikan lagi," kata Perry seperti dikutip Antara, Senin (27/1).
Berikut ini lima fakta tentang rencana Alipay beroperasi di Indonesia.
1. Alipay harus bermitra dengan bank BUKU IV
Alipay selaku penyelenggara jasa sistem pembayaran (PJSP) asing membutuhkan acquirer atau pihak yang dapat memproses data uang elektronik yang diterbitkan oleh pihak lain. Maka dari itu, Alipay mesti menggandeng perbankan dalam negeri yang masuk dalam kategori bank umum kegiatan usaha (BUKU) IV yang memiliki modal inti di atas Rp 30 triliun. Bank-bank yang masuk kategori BUKU IV adalah BNI, PT Bank Mandiri Tbk, PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI), PT Bank Central Asia Tbk, dan PT Bank CIMB Niaga Tbk.
Alipay sebelumnya menjajaki kerja sama dengan BNI sejak 2018. Namun, BNI akhirnya membatalkan rencana kerja sama tersebut lantaran bank pelat merah itu akan fokus mengembangkan sistem pembayaran yang dimiliki bank-bank BUMN, yakni LinkAja. Deputi Gubernur BI Sugeng mengatakan, Alipay tengah menjajaki kerja sama dengan Bank Mandiri atau BRI.
(Baca: BI Tegaskan Wechat Pay dan Alipay Wajib Gunakan Rupiah dan QRIS)
2. Transaksi Alipay di Indonesia harus berbasis rupiah
BI juga mensyaratkan agar setiap transaksi yang dilakukan pengguna Alipay di Indonesia menggunakan mata uang rupiah, bukan mata uang asing.
"Kalau sudah bekerja sama dengan bank BUKU IV, settlement pembayarannya masuk dalam rupiah," ujar Sugeng seperti dikutip Suara.com, Senin (27/1).
