Biodiesel Kena Bea Masuk Eropa, Indonesia Dorong Program B30 dan B50
Uni Eropa resmi menerapkan bea masuk antisubsidi untuk produk biodiesel Indonesia sebesar 8-18%. Kebijakan ini ditandatangani oleh Presiden Komisi Uni Eropa Jean Claude Juncker di Brussels, Belgia pada Senin (12/8) dan berlaku efektif mulai Selasa (13/8).
Beberapa produsen biodiesel yang dikenai bea masuk adalah PT Ciliandra Perkasa 8%, Musim Mas Group terkena 16,3%, Permata Group terkena 18%, Wilmar Group terkena 15,7%, sedangkan perusahaan lainnya dikenai tarif 18%. Perusahaan biodiesel Indonesia yang keberatan terhadap kebijakan tersebut bisa memberikan jawaban tertulis dalam waktu 15 hari setelah regulasi berjalan. Komisi Uni Eropa akan merespons dalam waktu lima hari tetapi tidak ada jaminan apakah keberatan tersebut akan diterima atau ditolak.
Salah satu strategi pemerintah untuk menghadapi masalah ini adalah dengan mendorong konsumsi biodiesel di pasar domestik. Presiden Joko Widodo (Jokowi) menginginkan penggunaan bahan bakar ramah lingkungan (biofuel) berbasis biodiesel meningkat tahun depan.
Ia menargetkan penggunaan biodiesel B30 atau bahan bakar hasil campuran biodiesel 30% dan solar 70% bisa diterapkan mulai Januari 2020. Pada akhir 2020, Indonesia diharapkan sudah bisa menggunakan B50 alias bahan bakar dengan komposisi 50% biodiesel dan 50% solar.
Langkah ini diambil pemerintah seiring suksesnya program B20 yang menekan impor solar bulanan sebesar 45% pada periode Januari-Juli 2019 dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Jokowi menyebutkan, penurunan impor solar itu berhasil menghemat pengeluaran untuk impor minyak sekitar US$ 5,5 miliar dalam setahun.
(Baca: Biodiesel RI Resmi Kena Sanksi, Pemerintah Pastikan Balas Uni Eropa)
Program Mandatori Biodiesel
Sebenarnya penerapan campuran minyak nabati jenis kelapa sawit untuk dipakai sebagai bahan bakar telah dikembangkan sejak lama di Indonesia, penemuannya pun telah berhasil mengolah B20, B30, B50, dan B100 (green diesel).
Selain dapat menjadi solusi atas melimpahnya produksi CPO, bodiesel juga unggul dibanding bahan bakar fosil karena memiliki efek pencemaran yang lebih rendah. Berdasarkan keterangan dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), biodiesel memiliki emisi rendah karena bersifat degradable (mudah terurai), sehingga pada tahap selanjutnya mampu mengurangi efek gas rumah kaca. Selain itu, hadirnya biodiesel sebagai energi alternatif ikut menekan ketergantungan terhadap bahan bakar minyak (BBM).
Direktur Pembinaan Usaha Hilir Migas Kementerian ESDM, Muhammad Rizwi Jinalisaf Hisjam, menjelaskan perbedaan antara B20, B30, dan B100, "Biodiesel B100 ini ke depannya bukan artinya seluruhnya dari bahan bakar nabati (BBN), tapi bahan bakunya menjadi bahan baku refinery. Jadi, solar dicampur langsung di bahan bakunya," ujar Rizwi dalam siaran pers, Selasa (9/7).
B20 dan B30 merupakan hasil pencampuran dua produk akhir, yaitu fatty acid methyl ester (FAME) dicampur BBM solar. Adapun B100 bahan bakunya dicampur dengan minyak mentah dan diproses di kilang (refinery).
Program mandatori B20 dilaksanakan sejak Januari 2016 berdasarkan Peraturan Menteri ESDM No 12 Tahun 2015. Sektor-sektor yang wajib menggunakan B20 adalah usaha mikro, usaha perikanan, pertanian, transportasi dan pelayanan umum (Public Service Obligation/PSO), transportasi non-PSO, serta industri dan komersial. Sejak 1 September 2018, program mandatori B20 diperluas ke semua sektor.
Biodiesel B20 dinilai memiliki kinerja yang lebih baik dibandingkan dengan bahan bakar solar. "Nilai kalori dari BBN ini lebih rendah dari BBM, tapi secara performance bahan bakar lebih bagus. Secara umum, manfaatnya lebih banyak," jelas Rizwi.
