Menko Darmin: Pertumbuhan Utang Pemerintah Masih Sehat

Utang tersebut digunakan untuk kegiatan produktif, seperti pembangunan infrastruktur yang akan berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia.
Dimas Jarot Bayu
23 Januari 2019, 15:22
Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution
Arief Kamaluddin | Katadata
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution.

Pertumbuhan utang pemerintah dalam setahun terakhir sebesar Rp 423,05 triliun menjadi Rp 4.418,3 triliun per Desember 2018 dinilai masih sehat. Pasalnya, utang tersebut digunakan untuk kegiatan produktif, seperti pembangunan infrastruktur yang akan berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Hal tersebut disampaikan Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution usai Rapat Terbatas di Istana Negara, Rabu (23/1). "Kalau (utang) cuma mau bangun gedung kantor, itu masalah. Kalau itu untuk menghasilkan sesuatu, prinsipnya itu dia sehat," kata Darmin.

Darmin juga menilai posisi utang Indonesia saat ini dalam rentang yang normal. Sebab, utang pemerintah belum melewati batas yang ditetapkan dalam Undang-Undang, yakni 60% dari Produk Domestik Bruto (PDB).

Saat ini total utang pemerintah sebesar 29,98% dari PDB Indonesia yang mencapai Rp 14.835,85 triliun. "Kita masih dalam range yang menurut ukuran dunia masih dalam range yang normal," ujar Darmin.

Advertisement

 

Darmin menilai, hasil dari infrastruktur memang belum bisa dirasakan saat ini. Perlu waktu beberapa tahun mendatang agar infrastruktur bisa dirasakan manfaatnya. "Kalau bangun pelabuhan hasilnya tidak hanya sekarang, hasilnya itu dua, tiga, sepuluh tahun lagi. Jalan tol begitu juga, waduk begitu juga," ujarnya.

Berdasarkan data Kementerian Keuangan, utang pemerintah pada 2017 mencapai Rp 3.995,25 triliun sehingga sepanjang tahun lalu pertumbuhan utang pemerintah mencapai 10,59%. Laju pertumbuhan utang ini sejatinya lebih rendah dibandingkan pertumbuhan utang pemerintah dari 2016 ke 2017 yang sebesar 13,62%.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pembangunan infrastruktur yang dilakukan tanpa utang bisa molor belasan tahun. "Kalau satelit tidak pakai KPBU atau pembiayaan penjaminan, butuh waktu 15 tahun. Jadi kalau Sangihe (Sulawesi Utara) baru bisa terkoneksi (internet) 15 tahun lagi, bye-bye," kata Sri Mulyani dalam Forum Diskusi A1 bertajuk “Indonesia Bukan Negara Miskin” di Jakarta, Selasa (22/1).

(Baca: Sri Mulyani: Proyek Infrastruktur Bisa Molor Belasan Tahun Tanpa Utang)

Meski begitu, ia memastikan pemerintah menarik dan mengelola utang secara hati-hati. Penggunaannya untuk proyek produktif atau proyek yang manfaat atau penghasilannya lebih besar dari biaya yang dikeluarkan. Selain itu, utang digunakan untuk membiayai program dan proyek yang memiliki manfaat sosial.

Menurut dia, utang untuk proyek produktif bisa memunculkan keuntungan bagi negara sehingga membayar utang itu kembali. Dalam perhitungannya, utang selama satu tahun yang dapat mencapai Rp 300 triliun dapat menambah PDB sebesar 5% atau sekitar Rp 750 triliun. "Itu menghasilkan penerimaan (negara) untuk bayar kembali (utang)," kata Sri Mulyani.

(Baca: BI Sebut Indonesia Tidak Bisa Hidup Tanpa Utang Luar Negeri)

Reporter: Dimas Jarot Bayu
News Alert

Dapatkan informasi terkini dan terpercaya seputar ekonomi, bisnis, data, politik, dan lain-lain, langsung lewat email Anda.

Dengan mendaftar, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami. Anda bisa berhenti berlangganan (Unsubscribe) newsletter kapan saja, melalui halaman kontak kami.
Video Pilihan

Artikel Terkait