Kasus SNP Finance, Bank Mandiri Cadangkan Kerugian Kredit Rp 1,2 T

Jika PKPU tidak mencapai kata sepakat dan perlu dilakukan likuidasi, Bank Mandiri akan berupaya mendapatkan pemulihan dengan menjual jaminan.
Image title
18 Oktober 2018, 08:19
Bank Mandiri
Agung Samosir|KATADATA
Bank Mandiri

PT Bank Mandiri Tbk (BMRI) harus mencadangkan kerugian kredit sebesar Rp 1,2 triliun akibat kasus kredit fiktif PT Sunprima Nusantara Pembiayaan (SNP Finance). Perusahaan terus melanjutkan proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang akan diputuskan pada akhir Oktober 2018.

Wakil Direktur Utama Bank Mandiri Sulaiman Arif Arianto mengatakan, kasus kredit fiktif SNP Finance tidak akan memengaruhi rasio kredit bermasalah atau non-performing loan (NPL) perseroan tahun ini. "Kami sangat optimis walaupun hasil PKPU mengarah likuidasi, tidak akan memengaruhi kinerja Mandiri. NPL kami tetap diproyeksikan di bawah 3% pada akhir tahun walaupun ada dampak SNP Finance," ujar Sulaiman dalam konferensi pers, di Jakarta, Rabu (17/10).

Hingga kuartal III 2018, NPL gross Bank Mandiri mencapai 3,01%. Rasio NPL gross tersebut sesuai dengan proyeksi perusahaan di mana posisi NPL gross pada akhir tahun ini akan berada di kisaran 2,8%-3,2%.

Sulaiman mengatakan, PKPU atas SNP Finance akan diputuskan pada akhir Oktober ini. Jika PKPU tidak mencapai kata sepakat dan perlu dilakukan likuidasi, Bank Mandiri akan berupaya mendapatkan pemulihan dengan menjual jaminan, termasuk di dalamnya jaminan pribadi (personal guarantee).

Advertisement

Seperti diketahui, manajemen SNP Finance ditetapkan sebagai tersangka atas kasus pembobolan kredit 14 bank dengan nilai kerugian mencapai Rp 14 triliun pada akhir September lalu. Bank Mandiri menjadi salah satu bank yang memberikan fasilitas kredit kepada anak perusahaan Grup Colombia tersebut.

Pemberian kredit oleh Bank Mandiri didasarkan kepada laporan keuangan dari salah satu kantor akuntan publik. Temuan regulator mensinyalir adanya rekayasa pembukuan laporan keuangan SNP Finance yang dilakukan salah satu akuntan publik.

(Baca: Patgulipat SNP Finance yang Menyeret Sang Legenda Pembiayaan Retail)

Pada awal bulan ini, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjatuhkan sanksi administratif berupa pembatalan pendaftaran kepada Kantor Akuntan Publik (KAP) Satrio, Bing, Eny, dan Rekan yang menjadi auditor laporan keuangan SNP Finance. OJK juga mengenakan sanksi kepada dua orang akuntan publik (AP) dari KAP tersebut, yakni Marlinna dan Merliyana Syamsul.

PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) menyebutkan, kasus SNP Finance ini membuat perbankan semakin berhati-hati menyalurkan kredit kepada perusahaan pembiayaan (multifinance) independen atau yang tidak memiliki afiliasi dengan perbankan.

Sulaiman mengatakan, bukan kasus SNP Finance yang menyebabkan Bank Mandiri mengetatkan penyaluran kredit kepada perusahaan pembiayaan. Alasannya, bank berkode emiten BMRI ini sudah mengkalkulasi pendanaan kepada nasabahnya. "Sebenarnya, dari awal kami selalu menerapkan prinsip perbankan yang berhati-hati (prudential banking)," katanya.

(Baca: OJK Batalkan Pendaftaran Akuntan Publik yang Mengaudit SNP Finance)

News Alert

Dapatkan informasi terkini dan terpercaya seputar ekonomi, bisnis, data, politik, dan lain-lain, langsung lewat email Anda.

Dengan mendaftar, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami. Anda bisa berhenti berlangganan (Unsubscribe) newsletter kapan saja, melalui halaman kontak kami.
Video Pilihan

Artikel Terkait