Terseret Kasus SNP Finance, Kantor Akuntan SBE Pelajari Vonis OJK

KAP Satrio, Bing, Eny, dan Rekan tidak pernah dimintai keterangan oleh OJK setelah PPPK menjatuhkan sanksi bagi dua akuntan publik yang menjadi mitranya.
Image title
2 Oktober 2018, 15:57
OJK
Arief Kamaludin | Katadata

Kantor Akuntan Publik Satrio, Bing, Eny & Rekan (KAP SBE), salah satu entitas Deloitte Indonesia, belum menerima salinan resmi keputusan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atas sanksi pembatalan pendaftaran yang menimpa perusahaan. Kantor akuntan publik tersebut masih mempelajari opsi-opsi yang akan ditempuh setelah OJK menjatuhkan sanksi pembatalan pendaftaran terkait kasus audit laporan keuangan PT Sunprima Nusantara Pembiayaan (SNP Finance).

"Saat ini, kami masih mempelajari opsi-opsi yang dapat kami tempuh sehubungan dengan keputusan OJK tersebut," ujar Pimpinan Rekan KAP SBE Satrio, dalam siaran pers yang diterima Katadata.co.id, Selasa (2/10).

Dalam siaran pers, OJK menyatakan keputusan tersebut diambil berdasarkan keputusan Pusat Pembinaan Profesi Keuangan (PPPK) Kementerian Keuangan. Sebelumnya, PPPK memberikan rekomendasi terhadap KAP SBE untuk meningkatkan kebijakan terkait dengan lamanya jangka waktu penugasan anggota senior tim audit untuk klien yang sama. PPPK juga memberi sanksi kepada Akuntan Publik (AP) yang menjadi rekan KAP SBE, yakni AP Merliyanna Syamsul dan AP Marlinna. Kedua akuntan publik tersebut tidak dapat memberikan jasa audit terhadap perusahaan jasa keuangan dalam waktu 12 bulan.

"Setelah sanksi PPPK tersebut kami terima, KAP SBE sama sekali tidak pernah diminta oleh OJK untuk memberikan keterangan," ujar Satrio. Menurut OJK, sanksi akan berlaku setelah KAP SBE menyelesaikan pekerjaan audit tahun buku 2018 atas seluruh klien yang memiliki kontrak. Sanksi ini hanya berlaku untuk sektor perbankan, pasar modal, dan institusi keuangan non bank (IKNB).

Advertisement

(Baca: Kasus SNP Finance, OJK Beri Sanksi Kantor Akuntan Publik)

Seperti diberitakan Katadata.co.id, OJK menjatuhkan sanksi administratif bagi KAP SBE dan kedua akuntan publik yang menjadi mitranya karena SNP Finance terindikasi menyajikan Laporan Keuangan yang tidak sesuai dengan kondisi keuangan yang sebenarnya.

Laporan keuangan tersebut digunakan SNP Finance untuk mendapatkan kredit dari perbankan dan menerbitkan surat utang jangka menegah atau Medium Term Note (MTN). Penerbitan MTN ini berpotensi mengalami gagal bayar dan menjadi kredit bermasalah. "Hal ini menyebabkan kerugian banyak pihak," kata Deputi Komisioner Manajemen Strategis dan Logistik OJK Anto Prabowo, dalam keterangan resminya pada Senin (1/10). Menurut versi OJK, kerugian yang ditimbulkan oleh SNP Finance mencapai Rp 2,2 triliun dan mencakup 14 bank.

(Baca: IAI: Penanggung Jawab Laporan Keuangan Perlu Bersertifikat)

News Alert

Dapatkan informasi terkini dan terpercaya seputar ekonomi, bisnis, data, politik, dan lain-lain, langsung lewat email Anda.

Dengan mendaftar, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami. Anda bisa berhenti berlangganan (Unsubscribe) newsletter kapan saja, melalui halaman kontak kami.
Video Pilihan

Artikel Terkait