Hilirisasi Potensi Daerah: Tameng Strategis dari Gempuran Impor

Indonesia dikenal sebagai negara besar dengan perekonomian yang ditopang kuat oleh konsumsi domestik. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa pada 2023, konsumsi rumah tangga menyumbang sekitar 52,65% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Ini membuktikan bahwa kekuatan ekonomi nasional sangat bergantung pada daya beli masyarakat dan produksi dalam negeri.

Namun, tantangan baru muncul seiring dengan wacana penghapusan kuota impor di beberapa sektor pangan dan komoditas strategis. Tanpa kesiapan yang matang, langkah ini bisa menjadi bumerang bagi pelaku usaha lokal—terutama petani dan produsen kecil—yang selama ini rentan terdampak banjir produk impor murah.

Di sinilah pentingnya hilirisasi potensi daerah sebagai strategi perlindungan dan penguatan produksi dalam negeri. Sayangnya, selama ini narasi hilirisasi di Indonesia terlalu sempit, seolah-olah hanya terbatas pada sektor pertambangan seperti nikel, tembaga, dan bauksit. Padahal, potensi daerah di Indonesia jauh lebih luas dan beragam—dari komoditas pertanian, perikanan, rempah-rempah, hingga industri kreatif berbasis budaya lokal.

Setiap daerah di Indonesia memiliki keunikan yang tak tergantikan. Di Sulawesi Utara, misalnya, ada potensi pengolahan kelapa yang bisa dikembangkan menjadi produk turunan bernilai tinggi seperti virgin coconut oil (VCO) atau arang aktif. Di Flores, kopi arabika berkualitas tinggi siap bersaing di pasar dunia jika mendapat dukungan hilirisasi yang tepat. Di Sula, Maluku Utara, potensi ekonomi biru dan perkebunan rempah-rempah bisa menjadi pilar ketahanan ekonomi daerah.

Namun, kenyataannya masih banyak daerah yang belum sepenuhnya mampu mengidentifikasi dan mengelola keunggulan khasnya. Di sinilah peran penting pemerintah daerah, mereka harus menjadi aktor utama dalam mendeteksi potensi lokal dan menciptakan inisiatif hilirisasi yang sesuai dengan karakteristik masing-masing wilayah. Jangan hanya menunggu program pusat turun, tapi aktif merumuskan strategi berbasis kekuatan sendiri.

Di sisi lain, pemerintah pusat juga harus sadar bahwa kebijakan tidak bisa "satu resep untuk semua daerah". Apa yang berhasil di Pulau Jawa belum tentu cocok diterapkan di Papua atau Nusa Tenggara. Diperlukan pendekatan yang lebih adaptif dan responsif, termasuk penyesuaian kebijakan fiskal, perizinan, dan infrastruktur pendukung yang disesuaikan dengan kondisi wilayah.

Data dari Kementerian Investasi/BKPM tahun 2023 menunjukkan bahwa porsi investasi di sektor hilir masih rendah dibandingkan hulu, terutama di luar sektor tambang. Banyak daerah belum memiliki infrastruktur, teknologi, atau insentif kebijakan yang mendukung transformasi bahan mentah menjadi produk jadi atau setengah jadi.

Hilirisasi bukan sekadar soal menambah nilai tambah, tapi juga soal menciptakan lapangan kerja, menjaga stabilitas harga, memperkuat UMKM, dan yang terpenting—melindungi produksi dalam negeri dari ketergantungan impor.

Momentum inilah yang seharusnya dimanfaatkan untuk mempercepat pembangunan kawasan industri berbasis potensi lokal. Skema pembiayaan hijau, insentif fiskal, serta kemitraan strategis dengan pelaku usaha dan koperasi lokal perlu diperkuat. Tanpa itu, kita akan terus berada dalam jebakan ekonomi ekstraktif dan kehilangan potensi besar dari keberagaman daerah kita.

Indonesia bukan hanya Jakarta, Bandung, Surabaya, atau Batam. Indonesia adalah dari Sabang sampai Merauke. Setiap jengkal tanahnya menyimpan kekuatan ekonomi yang selama ini tertidur. Hilirisasi potensi daerah—yang dirancang secara lokal dan didukung secara nasional—adalah kunci untuk membangunkan kekuatan itu dan menjadikannya perisai tangguh dari gempuran impor di era perdagangan bebas.

Kata kunci: Hilirisasi ekonomi daerah, Penguatan produksi dalam negeri, Penghapusan kuota impor, Potensi lokal Indonesia, Nilai tambah komoditas lokal.