Pilpres 2029 Bergerak Mendahului Waktu

Arifki Chaniago
Oleh Arifki Chaniago
30 Januari 2026, 07:05
Arifki Chaniago
Katadata/ Bintan Insani
Button AI SummarizeMembuat ringkasan dengan AI

Secara formal, tahapan Pilpres 2029 belum dimulai. Kalender elektoral masih memberi jarak beberapa tahun. Namun politik jarang setia pada kalender. Ia bergerak mengikuti persepsi risiko, perubahan aturan main, dan kalkulasi elite atas masa depan. Dari sudut pandang itu, Pilpres 2029 sudah bergerak lebih cepat—bukan dalam bentuk kampanye, melainkan perang posisi.

Tesisnya sederhana: Pilpres 2029 bergerak mendahului waktu karena elite tidak lagi percaya bahwa menunggu tahapan formal adalah strategi aman. Dalam lanskap yang cair, menunda keputusan justru dipersepsikan lebih berisiko dibandingkan mengambil posisi lebih awal.

Gejala ini tampak dari empat arah yang saling bertemu. Pertama, dukungan dini Partai Gerakan Rakyat kepada Anies Baswedan sebagai calon presiden. Kedua, ramainya perpindahan kader dari partai-partai mapan ke Partai Solidaritas Indonesia. Ketiga, konsolidasi partai koalisi pemerintah melalui uji coba koalisi permanen yang antara lain tercermin dalam wacana Pilkada lewat DPRD. Keempat, putusan Mahkamah Konstitusi tentang presidential threshold nol persen yang mengubah kalkulasi pencalonan. Keempatnya menunjuk pada satu hal yaitu arena belum dibuka, tetapi kursi sudah mulai dipilih.

Dari Kampanye ke Early Positioning

Pada fase normal, elite menunggu peta lengkap: aturan jelas, koalisi final, dan sinyal elektabilitas mengeras. Namun fase itu kini dipotong. Politik masuk ke tahap early positioning—fase ketika yang diperebutkan bukan suara pemilih hari ini, melainkan akses dan opsi masa depan.

Dukungan dini Partai Gerakan Rakyat kepada Anies dapat dibaca dalam kerangka ini. Langkah tersebut bukan klaim kekuatan elektoral, melainkan upaya mengamankan pijakan awal. Di tengah ketidakpastian koalisi besar, partai baru memilih mengunci figur lebih awal agar tidak tersingkir dari percakapan nasional. Ini strategi eksistensi, bukan percepatan kampanye.

Logika yang sama—dengan wajah berbeda—terlihat pada migrasi kader ke PSI. Perpindahan ini tidak selalu berangkat dari peluang kursi jangka pendek. Ia lebih menyerupai investasi akses: berpindah ke rumah politik yang dipersepsikan memiliki lintasan masa depan. Dalam politik, keputusan semacam ini sering diambil ketika elite menilai bahwa menunggu keputusan partai lama justru meningkatkan risiko tertinggal.

Perilaku ini selaras dengan penjelasan William H. Riker tentang office-seeking behavior: aktor rasional cenderung memilih jalur yang paling mungkin memberi akses kekuasaan, bukan jalur paling ideal secara normatif. Dalam fase awal seperti sekarang, logika ini bekerja senyap tetapi kuat.

Konsolidasi Koalisi dan Disiplin Internal

Sementara itu, partai-partai pendukung pemerintah bergerak dari sisi lain: konsolidasi. Wacana koalisi permanen—yang diuji melalui isu Pilkada lewat DPRD—bukan sekadar soal desain demokrasi lokal. Ia berfungsi sebagai alat disiplin dan uji kekompakan internal. Dengan mengunci kerja sama lebih awal, koalisi berupaya meminimalkan kejutan dan mengendalikan fragmentasi sebelum 2029.

Dalam konteks ini, politik tidak sedang memilih pemenang, tetapi mengurangi ketidakpastian. Koalisi permanen bekerja sebagai penyangga risiko yaitu semakin awal konsolidasi, semakin kecil ruang manuver aktor yang ingin bermain dua kaki. Bagi elite, kepastian parsial hari ini sering lebih berharga daripada fleksibilitas penuh esok hari.

Fenomena ini sejalan dengan gagasan path dependence yang dikemukakan Paul Pierson. Keputusan awal membentuk lintasan yang kian sulit diubah. Ketika lintasan itu mulai terbentuk sebelum tahapan resmi, aktor akan menyesuaikan diri lebih cepat karena biaya keluar dari lintasan tersebut semakin mahal.

Percepatan Kalkulasi Individu

Perubahan paling menentukan datang dari presidential threshold nol persen. Secara normatif, aturan ini memperluas akses pencalonan. Namun secara perilaku, ia mempercepat kalkulasi individu. Ketika pintu formal dibuka lebar, aktor tidak lagi menunggu “lampu hijau” dari koalisi besar. Mereka mulai menghitung jalur alternatif lebih dini. 

Paradoksnya, keterbukaan ini justru mendorong percepatan. Aktor di luar pemerintahan melihat peluang diferensiasi lebih awal; aktor di dalam pemerintahan menimbang biaya jika terlalu cepat berseberangan. Hasilnya adalah gerak simultan: sebagian mengunci posisi, sebagian menjaga jarak, sebagian lain pindah rumah politik—semuanya sebelum tahapan resmi dimulai.

Ciri utama fase ini adalah pergeseran tujuan. Elite tidak sedang berebut kursi hari ini; mereka berebut akses masa depan. Akses ke koalisi, ke figur, ke jaringan, ke peluang pencalonan—semuanya lebih bernilai daripada deklarasi dini yang bisa mengunci risiko.

Di titik ini, penjelasan Giovanni Sartori tentang positional politics relevan: partai dan elite tidak selalu bergerak pada dikotomi pemerintah-oposisi, melainkan menempatkan diri pada posisi paling adaptif dalam struktur yang berubah. Itulah sebabnya sikap cair, dukungan selektif, dan manuver awal menjadi ciri fase sekarang.

Aturan Diuji Sebelum Pemilu

Hal lain yang menandai percepatan adalah aturan main diuji sebelum pemilu, bukan sesudahnya. Wacana Pilkada lewat DPRD, koalisi permanen, dan implikasi presidential threshold nol persen adalah contoh bagaimana sistem diuji di fase pra-tahapan. Uji coba ini mencerminkan kehendak elite untuk memastikan stabilitas dan meminimalkan risiko kejutan ketika kontestasi resmi dimulai. 

Dalam lanskap seperti ini, menunggu sering dibaca sebagai kelemahan. Elite yang menunda posisi berisiko kehilangan akses ketika struktur mengeras. Karena itu, banyak yang memilih bergerak lebih awal—bukan agresif, melainkan antisipatif.

Fenomena ini dapat dianalogikan seperti ruang rapat besar sebelum agenda dimulai. Rapat belum dibuka, pimpinan belum masuk, tetapi peserta berpengalaman sudah memilih kursi. Mereka tahu, ketika rapat dimulai, tidak semua kursi memberi akses yang sama.

Dukungan dini Anies adalah memilih kursi di baris depan agar tetap terlihat. Migrasi kader ke PSI adalah berpindah ke sisi yang dianggap menjanjikan akses ke diskusi berikutnya. Konsolidasi koalisi adalah mengatur tata duduk agar barisan rapi. Presidential threshold nol persen adalah membuka pintu ruangan—yang justru membuat semua orang bergerak memilih tempat lebih cepat.

Dengan demikian, Pilpres 2029 bergerak mendahului waktu bukan karena ambisi personal semata, melainkan karena perubahan perilaku elite dalam menghadapi ketidakpastian. Politik memasuki fase early positioning yakni kampanye belum dimulai, tetapi posisi sudah ditentukan; suara belum dihitung, tetapi akses sudah diperebutkan.

Dalam politik elektoral, hasil sering ditentukan jauh sebelum hari pemungutan suara. Yang kita saksikan hari ini adalah fase itu—fase ketika arena belum dibuka, tetapi elite memilih untuk tidak menunggu.

Baca artikel ini lewat aplikasi mobile.

Dapatkan pengalaman membaca lebih nyaman dan nikmati fitur menarik lainnya lewat aplikasi mobile Katadata.

mobile apps preview
Arifki Chaniago
Arifki Chaniago
Direktur Eksekutif Aljabar Strategic Indonesia

Catatan Redaksi:
Katadata.co.id menerima tulisan opini dari akademisi, pekerja profesional, pengamat, ahli/pakar, tokoh masyarakat, dan pekerja pemerintah. Kriteria tulisan adalah maksimum 1.000 kata dan tidak sedang dikirim atau sudah tayang di media lain. Kirim tulisan ke opini@katadata.co.id disertai dengan CV ringkas dan foto diri.

Cek juga data ini

Artikel Terkait

Video Pilihan
Loading...