Pergeseran Barat ke Beijing dan Arah Diplomasi Indonesia

Dunia sedang menyaksikan sebuah pergeseran geopolitik yang menguji asumsi lama tentang loyalitas aliansi dan arah gravitasi kekuasaan global. Sepanjang Januari 2026 enam pemimpin negara dari lintas benua mulai dari Prancis, Inggris, Irlandia, Finlandia, Korea Selatan, hingga Kanada secara bergiliran melakukan kunjungan kenegaraan ke Beijing.

Momentum ini tidak bisa lagi dibaca sebagai rutinitas diplomatik biasa melainkan sebuah manifestasi otonomi strategis yang kalkulatif. Di tengah tekanan persaingan sistemik yang kian meruncing langkah para sekutu tradisional Washington ini menunjukkan adanya upaya diversifikasi kepentingan yang sangat serius guna mengamankan stabilitas ekonomi nasional mereka sendiri.

Momentum di Beijing ini tampak kontras dengan arah kebijakan luar negeri Amerika Serikat yang akhir-akhir ini cenderung proteksionis dan unilateral. Tindakan Washington yang memperketat kontrol atas sumber daya strategis di kawasan Amerika Latin serta diskursus mengenai penguasaan teritorial di wilayah kutub utara seperti Greenland telah memicu kegelisahan di tingkat global.

Fenomena ini pada akhirnya harus dibaca sebagai tanda-tanda awal berakhirnya sistem Westphalia yang stabil. Para sekutu terdekat Amerika Serikat mulai menyadari bahwa ketergantungan mutlak pada satu kutub keamanan kini membawa risiko ekonomi yang tidak lagi bisa diabaikan terutama saat Washington mulai memprioritaskan kepentingan domestiknya secara ekstrem.

Analisis konvensional mungkin akan terjebak pada narasi normatif tentang kerja sama antarnegara, tetapi realitas yang lebih kompleks menunjukkan bahwa kita sedang melihat proses kalibrasi ulang tatanan unipolar oleh para anggotanya sendiri. Amerika Serikat yang selama ini berperan sebagai penyedia barang publik global kini tampak bertransformasi menjadi kekuatan regional yang lebih fokus pada pengamanan perimeter ekonomi internalnya. 

Perubahan orientasi ini tecermin dalam penggunaan instrumen koersi ekonomi yang lebih intens melalui berbagai kebijakan hambatan dagang sepihak. Hal tersebut secara tidak langsung memaksa negara-negara menengah untuk mencari alternatif fungsional demi menjamin keberlangsungan industri dan pasokan energi mereka.

Sekutu Bergeser ke Beijing

Sejarah menunjukkan bahwa pola kunjungan serentak ke satu pusat kekuasaan biasanya menandai pergeseran arsitektur global. Jika pada dekade 1950-an Washington menjadi destinasi utama bagi sekutu yang mencari legitimasi keamanan pasca Perang Dunia II, maka Beijing kini memainkan peran serupa dalam ranah ekonomi dan teknologi. Pergeseran ini bukan sekadar simbolik, melainkan mencerminkan realitas bahwa pusat gravitasi global telah bergeser dari Atlantik ke Asia.

Lebih jauh, data perdagangan memperlihatkan bahwa pada 2025 total perdagangan barang antara Uni Eropa dan Tiongkok mencapai sekitar 770 miliar euro, naik 6% dibanding tahun sebelumnya. Tiongkok kini menjadi mitra dagang terbesar Uni Eropa untuk impor, melampaui Amerika Serikat dalam beberapa sektor strategis seperti energi terbarukan dan manufaktur berteknologi tinggi. 

Fakta ini menjelaskan bahwa negara-negara menengah lebih memilih jalur pragmatis ke Beijing. Mereka mencari kepastian akses pada rantai pasok yang menopang industri domestik. Bagi mereka, jaminan keamanan militer kini terasa semakin mahal dan penuh syarat politik, sehingga tidak lagi menjadi pilihan utama.

Tiongkok sebagai Jangkar Stabilitas?

Dalam konteks inilah kunjungan enam pemimpin negara ke Tiongkok muncul sebagai langkah rasional untuk menghadapi ketidakpastian global. Kehadiran mereka di Beijing bukan didasari oleh keselarasan ideologis melainkan karena Tiongkok saat ini menjadi entitas yang mampu menawarkan kepastian fungsional di tengah fluktuasi kebijakan Barat. Kondisi tersebut menempatkan Beijing sebagai salah satu jangkar stabilitas yang memungkinkan negara-negara tersebut mempertahankan kedaulatan ekonomi mereka.

Langkah ini sesungguhnya mencerminkan apa yang dibedah oleh Rush Doshi dalam The Long Game: Tiongkok's Grand Strategy to Displace American Order sebagai strategi penumpulan asimetris atau asymmetric blunting. Tiongkok menyediakan alternatif institusi dan infrastruktur yang lebih efisien sehingga secara bertahap mengurangi efektivitas tekanan unilateral yang selama ini mendominasi tata pergaulan internasional.

Ketajaman diplomasi Tiongkok dalam memanfaatkan momentum ini menunjukkan pemahaman mendalam mengenai keretakan fondasi kepemimpinan global yang kini kehilangan daya tawar prediktabilitasnya. Berbeda dengan pendekatan keamanan yang bersifat eksklusif Beijing memosisikan diri sebagai penyedia infrastruktur dan likuiditas global tanpa tuntutan politik yang kaku.

Kehadiran pemimpin Inggris dan Kanada di Beijing yang merupakan dua pilar penting dalam kerja sama strategis Barat mengirimkan pesan bahwa narasi dikotomi demokrasi versus otokrasi mulai kehilangan relevansinya di hadapan kepentingan nasional yang pragmatis. Hal ini membuktikan bahwa loyalitas politik tidak lagi bisa dipisahkan dari realitas interdependensi ekonomi yang kini jalurnya kian terdiversifikasi ke Asia.

Kondisi ini menciptakan sebuah paradoks dalam tata kelola global di mana tatanan berbasis aturan mulai bertransformasi menjadi tatanan yang lebih transaksional. Apa yang luput dari pembacaan banyak pihak adalah kenyataan bahwa kedaulatan hari ini telah bergeser dari sekadar pengakuan hukum menuju apa yang disebut Parag Khanna dalam The Future is Asian sebagai kedaulatan fungsional. 

Saat London dan Seoul mendarat di Beijing mereka sebenarnya sedang mempraktikkan gaya diplomasi multi-alignment demi mengamankan akses pada rantai pasok dan teknologi masa depan. Tiongkok tidak sedang berupaya menggantikan posisi Amerika Serikat secara total, tapi Beijing berhasil membangun sistem paralel yang berbasis pada konektivitas fisik dan finansial.

Negara-negara yang berkunjung ke Beijing memahami bahwa di tengah dunia yang anarkis prediktabilitas adalah komoditas yang mahal. Mereka mencari asuransi kedaulatan di tengah lautan ketidakpastian geopolitik. Beijing menawarkan fungsi yang nyata sementara narasi keamanan yang ditawarkan Washington kian hari kian dirasakan sebagai beban bagi pertumbuhan ekonomi para sekutunya sendiri. 

Struktur kekuasaan global yang sedang disusun ulang ini menuntut setiap negara untuk mendefinisikan kembali arti kedaulatan mereka melalui ketahanan fungsional. Kegagalan dalam menjaga stabilitas moneter dan pasokan energi global telah memaksa negara-negara menengah untuk mengambil langkah-langkah otonom demi menyelamatkan kepentingan domestik mereka.

Pelajaran untuk Indonesia

Langkah Prancis dan Finlandia yang tetap melakukan negosiasi strategis di Beijing menunjukkan runtuhnya disiplin aliansi tradisional. Ini adalah bukti bahwa kekuasaan struktural tidak lagi berada di tangan mereka yang memegang kendali atas persenjataan nuklir semata. Kekuasaan sesungguhnya kini terdistribusi kepada mereka yang mengendalikan aliran modal serta infrastruktur data yang menopang kehidupan modern.

Keberanian negara-negara ini untuk mengabaikan tekanan diplomatik menandai berakhirnya era di mana sanksi sepihak dianggap sebagai hukuman absolut yang mustahil dihindari. Setiap kunjungan ke Beijing menjadi catatan baru bagi sejarah unilateralisme yang kian kehilangan otoritasnya dalam mendikte arah kebijakan luar negeri dunia.

Namun, di tengah pergeseran lempeng kekuasaan yang nyata ini posisi Indonesia justru memunculkan pertanyaan mengenai ketajaman pembacaan geopolitik kita. Saat pusat-pusat kekuatan di Eropa mulai mencari otonomi strategis, Jakarta terkadang masih terjebak dalam formalitas keamanan melalui lembaga-lembaga yang relevansi fungsionalnya mulai dipertanyakan.

Keterlibatan dalam inisiatif keamanan yang bersifat reaktif menunjukkan adanya risiko disorientasi strategis. Kita seolah merasa cukup dengan keterlibatan formal dalam forum-forum keamanan tanpa menyadari bahwa substansi kekuasaan sesungguhnya sedang dinegosiasikan melalui jalur konektivitas ekonomi di Beijing. Risiko eksistensialnya adalah Indonesia kehilangan arah dalam membaca dinamika multipolar yang kian cair dan transaksional.

Transformasi global di awal 2026 ini merefleksikan pergeseran otoritas moral yang kian nyata. Eksodus diplomatik menuju Beijing ini bukan didorong oleh preferensi terhadap model pemerintahan tertentu melainkan oleh insting negara untuk mencari ruang alternatif yang lebih stabil. 

Di sini letak pelajaran bagi Jakarta bahwa dalam dunia yang multipolar bersikap pasif pada satu blok tradisional merupakan risiko intelektual. Mengabaikan fakta bahwa gravitasi kekuasaan telah berpindah secara signifikan ke Asia juga merupakan sebuah kekeliruan pembacaan sejarah yang fatal.

Keluar dari zona nyaman diplomasi normatif kini menjadi imperatif. Epilog Westphalia telah mengajarkan bahwa integritas teritorial tidak lagi bisa sepenuhnya dititipkan pada satu kekuatan besar yang kini sedang mengalami reorientasi kebijakan domestik. 

Perubahan kebijakan luar negeri Amerika Serikat yang kian proteksionis telah membuat payung keamanan yang mereka tawarkan tidak lagi cukup untuk menopang kebutuhan ekonomi global. Realitas baru 2026 menegaskan bahwa dunia kini lebih menghargai kemampuan untuk menjamin prediktabilitas fungsional bagi kelangsungan ekonomi nasional.

Indonesia kini berada dalam pusaran interdependensi global yang sangat kompleks. Pilihannya bukan lagi sekadar mengejar jaminan keamanan konvensional melainkan berani mengelola rantai nilai baru sebagai fondasi kedaulatan. Kedaulatan itu tidak akan ditemukan dalam pengakuan simbolis semata melainkan melalui keberanian menetapkan arah di tengah tatanan yang memiliki banyak pusat gravitasi.

Menjadi aktor berdaulat menuntut lebih dari sekadar kehadiran fisik di forum internasional karena ia menuntut nyali untuk tidak hanya menjadi pelengkap dalam dinamika kekuasaan bangsa lain. Dunia tidak sedang menunggu Indonesia untuk sekadar ada, melainkan menunggu apakah kita cukup bernyali untuk tidak dimangsa oleh predator yang masih mengenakan jubah penjaga kedamaian.