Kerja, Martabat, dan Pengangguran yang Terlupakan

Pengangguran adalah paradoks terbesar dalam masyarakat modern. Di satu sisi, teknologi semakin canggih, produksi meningkat, dan indeks pembangunan ekonomi terus didengungkan sebagai keberhasilan nasional. Namun di sisi lain, jutaan manusia sehat dan berpendidikan tidak mendapatkan pekerjaan. 

Indonesia, negeri dengan bonus demografi yang menjadi dambaan banyak negara, justru menghadapi kenyataan pahit: bonus ini bisa berubah menjadi beban jika tidak diimbangi dengan kebijakan kerja yang adil dan manusiawi. Pengangguran, dalam hal ini, bukan semata persoalan ekonomi, melainkan juga masalah moral, sosial, dan eksistensial.

Dalam masyarakat yang menempatkan pekerjaan sebagai ukuran nilai diri, pengangguran menjadi bentuk penyingkiran yang menyakitkan. Seorang individu yang menganggur tidak hanya kehilangan penghasilan, tetapi juga martabat. Ia menjadi tidak terlihat, seakan tak memiliki tempat dalam tatanan sosial. Kita mengagungkan produktivitas, namun abai terhadap kenyataan bahwa tidak semua orang diberi kesempatan untuk menjadi produktif. Kita menciptakan sistem yang keras kepala terhadap manusia, dan terlalu lunak terhadap mekanisme pasar.

Badan Pusat Statistik per Februari 2025 mencatat tingkat pengangguran terbuka sebesar 4,76%. Sekilas, ini tampak seperti kabar baik. Namun angka tak pernah mampu menangkap penderitaan manusia. Di balik angka itu terdapat kisah tentang lulusan baru yang tak kunjung dipanggil wawancara, kepala keluarga yang tiba-tiba dipecat karena efisiensi perusahaan, atau buruh pabrik yang digantikan mesin. Statistik menyembunyikan air mata, rasa malu, frustasi, dan kelelahan mental yang dialami para penganggur.

Persoalan pengangguran tidak berdiri sendiri. Ia terikat erat dengan pendidikan yang tidak membebaskan, ekonomi yang tidak inklusif, serta budaya yang memandang kerja sebagai satu-satunya identitas sosial. Sekolah-sekolah kita masih mengarahkan siswa untuk menjadi pencari kerja, bukan pencipta. Kurikulum disusun untuk memenuhi kebutuhan pasar, bukan kebutuhan manusia. Maka ketika pasar kerja menyusut, para lulusan seolah dibuang begitu saja, seperti produk cacat yang tak laku dijual.

Sementara itu, ekonomi Indonesia terus digerakkan oleh narasi besar tentang pertumbuhan. Kita mengejar angka-angka makroekonomi tanpa mempertanyakan siapa yang ditinggalkan di belakang. Proyek infrastruktur terus digalakkan, investasi asing terus diburu, tetapi hasilnya tidak selalu menjelma menjadi pekerjaan yang layak. Banyak pekerjaan yang tersedia hanya bersifat sementara, penuh ketidakpastian, tanpa jaminan sosial, dan bergaji rendah. Rakyat disuruh bersyukur, tetapi pada saat yang sama diminta untuk menerima upah murah tanpa protes.

Lebih parah lagi, kita kerap menyalahkan para penganggur atas nasib mereka. Mereka dicap malas, tak kompeten, atau terlalu pilih-pilih. Kita lupa bahwa tidak semua orang punya akses terhadap pelatihan yang layak, jejaring sosial yang mendukung, atau modal untuk memulai usaha. Pengangguran bukanlah kesalahan personal, melainkan akibat dari struktur yang timpang. Ketika sistem gagal menyediakan pekerjaan, justru individu yang disalahkan. Ini adalah kekejaman yang tersembunyi di balik wajah ramah sistem meritokrasi.

Menurut saya, pembagian kerja yang lebih rasional adalah alih-alih sebagian besar orang bekerja terlalu keras dan sebagian lagi tak bekerja sama sekali, lebih baik semua orang bekerja seperlunya dan memiliki waktu senggang yang cukup untuk berpikir, belajar, dan mencintai kehidupan. Dalam masyarakat kita saat ini, hal itu tampak mustahil. Mereka yang memiliki pekerjaan sering kali terjebak dalam rutinitas melelahkan, sementara mereka yang tidak memiliki pekerjaan justru dicap tak berguna. Di kedua sisi, manusia kehilangan martabatnya.

Pengangguran juga menimbulkan implikasi psikologis yang berat. Rasa tidak berdaya, kehilangan arah hidup, dan tekanan sosial dapat berujung pada depresi, stres, bahkan keinginan untuk mengakhiri hidup. Ini bukan sekadar soal uang, melainkan soal eksistensi. Manusia butuh merasa berguna, dihargai, dan dibutuhkan. Ketika sistem ekonomi tidak mampu memberikan peran yang bermakna bagi sebagian besar warganya, maka sistem itu telah gagal memenuhi fungsi dasarnya: menopang kehidupan manusia.

Sayangnya, belum banyak kebijakan yang secara fundamental menata ulang relasi antara kerja dan manusia. Solusi yang ditawarkan negara masih bersifat tambal sulam: pelatihan kerja kilat, subsidi sementara, atau dorongan berwirausaha tanpa dukungan struktural. Semua ini hanya menunda krisis yang lebih dalam. Kita memerlukan reformasi besar-besaran: pendidikan yang memerdekakan, jaminan sosial yang menjamin hidup layak, dan sistem ekonomi yang mengutamakan kesejahteraan, bukan hanya pertumbuhan.

Kita juga harus membebaskan kerja dari dogma kapitalisme sempit. Kerja seharusnya bukan semata alat produksi untuk kapital, melainkan sarana pemenuhan potensi manusia. Setiap orang berhak atas pekerjaan yang bermakna, aman, dan sesuai dengan kemampuannya. Bila kita menyerahkan kerja sepenuhnya pada mekanisme pasar, maka kita sedang mencabut hak manusia untuk hidup bermartabat. Negara yang beradab adalah negara yang tidak membiarkan warganya menjadi penganggur tanpa perlindungan.

Masyarakat pun perlu merekonstruksi ulang cara pandangnya terhadap pengangguran. Kita harus berhenti menganggap pengangguran sebagai beban sosial dan mulai melihat mereka sebagai korban sistem yang timpang. Kita perlu membangun solidaritas, bukan stigma. Di era otomatisasi dan ketidakpastian kerja, siapa pun bisa menjadi penganggur sewaktu-waktu. Karena itu, solidaritas antarpekerja dan penganggur bukan hanya urusan moral, tapi juga urusan strategis.

Kita bisa belajar dari negara-negara yang mulai mengembangkan kebijakan universal basic income, pembatasan jam kerja, atau pelibatan masyarakat sipil dalam penciptaan pekerjaan komunitas. Semua ini menunjukkan bahwa ada alternatif yang lebih manusiawi. Tentu, setiap negara punya konteksnya sendiri, tetapi semangatnya sama: mengembalikan kerja kepada manusia, bukan manusia kepada kerja.

Dalam kondisi seperti sekarang, tugas utama kita bukan hanya menciptakan pekerjaan baru, tetapi juga menciptakan makna baru tentang kerja. Kerja bukanlah satu-satunya bentuk kontribusi. Mengasuh anak, merawat lansia, mencipta seni, atau menjadi relawan adalah kerja juga, meski tak dibayar. Masyarakat yang sehat adalah masyarakat yang mengakui berbagai bentuk kontribusi, bukan hanya yang dihargai pasar.

Pada akhirnya, pengangguran di Indonesia bukan sekadar masalah teknis, tapi soal keadilan sosial. Selama kita tidak menata ulang sistem ekonomi dan sosial agar lebih inklusif, pengangguran akan terus menjadi luka menganga di tengah narasi kemajuan. Tidak cukup kita menurunkan angka pengangguran; kita harus memastikan bahwa semua warga negara punya tempat, peran, dan harga diri dalam masyarakat.

Karena itu, pertanyaan yang paling mendasar bukanlah “bagaimana menurunkan pengangguran?” melainkan: “untuk siapa sistem ini kita bangun?” Jika jawabannya bukan untuk manusia dan kemanusiaan, maka kita telah tersesat terlalu jauh dalam peradaban yang salah arah.