Industrialisasi Hijau sebagai Mesin Baru Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa optimistis Indonesia dapat mencapai pertumbuhan ekonomi 6% tahun ini. Peran aktif pemerintah dan swasta akan jadi andalan untuk merealisasikan target tersebut. Ini sekaligus menggeser pola pertumbuhan timpang selama beberapa dekade terakhir, di mana negara dan pasar bergerak sendiri-sendiri. Pertanyaannya, sektor mana yang harus dibidik agar kolaborasi negara dan pengusaha ini menghasilkan manfaat ekonomi optimal?

Salah satu jawaban paling jelas terletak pada industrialisasi melalui sektor manufaktur. Data BPS menunjukkan industri manufaktur menjadi sektor penyumbang terbesar terhadap pertumbuhan PDB Indonesia sepanjang 2025, sebesar 19,07%. Pertanyaan berikutnya adalah sektor manufaktur mana yang harus diprioritaskan? 

Manufaktur teknologi energi bersih bisa menjadi mesin baru pertumbuhan ekonomi. Mengacu pada data terbaru, investasi di sektor energi bersih mencapai US$2,2 triliun pada 2025. Industri hijau, mulai dari panel surya fotovoltaik, sistem penyimpanan baterai, hingga komponen kendaraan listrik, merupakan segmen manufaktur dengan pertumbuhan tercepat secara global. Pasar teknologi energi bersih dunia juga diproyeksikan mencapai lebih dari US$2 triliun pada 2035, meningkat pesat dari sekitar US$700 miliar pada 2023.

Tingginya proyeksi nilai pasar ini didorong oleh semakin banyaknya negara yang menargetkan peningkatan penggunaan energi bersih. Khususnya, negara-negara berkembang yang belum memiliki basis industri manufaktur energi bersih yang kuat, seperti Filipina, Thailand, Bangladesh, dan Pakistan. Kondisi ini membuka peluang strategis bagi Indonesia bukan hanya sebagai pasar transisi energi, tetapi sebagai produsen dan pemasok regional teknologi energi bersih dalam rantai pasok global industri hijau.

Negara-negara yang berhasil masuk lebih awal ke dalam rantai nilai ini, seperti Cina, kini memetik dividen ekonomi yang besar. Pada 2024, teknologi energi bersih di Cina untuk pertama kalinya menyumbang lebih dari 10% perekonomiannya, didukung oleh triliunan yuan dalam penjualan dan investasi. 

Data Ember tahun 2025 mencatat, sejak 2018, Cina telah membangun dominasi ekspor manufaktur energi bersih dengan nilai kumulatif mencapai US$1 triliun, meliputi baterai, komponen panel surya, kendaraan listrik, dan sistem pembangkit tenaga angin. Kasus Cina menunjukkan bahwa pembangunan industri hijau berbasis energi bersih dapat menjadi mesin pertumbuhan ekonomi baru yang menciptakan nilai tambah tinggi dan posisi strategis dalam rantai pasok global. 

Lebih lanjut, industrialisasi hijau melalui manufaktur memiliki potensi besar apabila target energi terbarukan Presiden Prabowo benar-benar diseriusi. Prabowo pernah menyatakan komitmennya untuk mencapai 100% energi terbarukan pada 2035 serta berambisi untuk mencapai swasembada energi. 

Apabila target-target ini diterjemahkan dalam regulasi negara yang jelas dan dijalankan secara konsisten, maka akan tercipta kepastian pasar yang menjadi fondasi tumbuhnya industri hijau domestik dalam skala besar. Dalam konteks inilah, produksi panel surya, sistem penyimpanan baterai, dan komponen energi bersih lainnya tidak lagi sekadar menjadi pilihan industri, melainkan kebutuhan strategis negara.

Kekayaan sumber daya nikel Indonesia semakin memperkuat peluang ini. Melihat tidak adanya tanda Indonesia untuk menghentikan ekstraksi nikel dan hanya mengurangi produksinya, Indonesia dapat memilih untuk naik dalam rantai pasok dengan mengembangkan industri manufaktur baterai dan penyimpanan energi, alih-alih berhenti pada tahap intermediate processing. Jika dipadukan dengan perlindungan lingkungan yang kuat dan proses produksi yang lebih bersih, industri-industri ini dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, memperkuat kapasitas industri, sekaligus menurunkan emisi.

Dalam membangun industri hijau inilah peran aktif pemerintah dan swasta harus berjalan bersama, seperti yang diungkapkan Menteri Purbaya. Pemerintah seharusnya berperan sebagai katalis dengan menetapkan prioritas industri yang jelas, menyediakan insentif fiskal, serta berinvestasi pada infrastruktur pendukung seperti kawasan industri hijau. 

Sementara itu, sektor swasta dapat memobilisasi modal, membawa teknologi, dan meningkatkan skala produksi untuk pasar domestik maupun ekspor. Ketika peran-peran ini selaras, belanja publik dapat bertransformasi dari stimulus jangka pendek menjadi pengganda pertumbuhan jangka panjang.

Namun, strategi ini hanya akan kredibel jika perlindungan lingkungan diperlakukan sebagai syarat utama, bukan sekadar pelengkap. Industrialisasi hijau tidak bisa hanya berfokus pada apa yang diproduksi, tetapi juga pada bagaimana proses produksinya. 

Kawasan industri hijau khususnya, harus benar-benar mencerminkan namanya: ditenagai energi bersih, diatur oleh standar lingkungan yang ketat, serta dirancang untuk meminimalkan dampak ekologis dan sosial. Pengalaman Indonesia sejauh ini, seperti pengembangan Kawasan Industri Kalimantan Indonesia (KIPI), menunjukkan risiko greenwashing tanpa memastikan implementasinya benar-benar sesuai dengan klaim tersebut.

Ambisi Indonesia untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan seimbang akhirnya akan sangat bergantung pada kemampuan menyelaraskan visi kebijakan dengan implementasi di lapangan. Industrialisasi hijau menawarkan titik temu berbagai prioritas: mendukung strategi pertumbuhan pemerintah, memperkuat keamanan energi, menambah nilai sumber daya domestik, serta mendorong pencapaian komitmen iklim Indonesia. 

Jika dijalankan secara serius dan konsisten, agenda ini bukan hanya berpotensi memecah kebuntuan struktural pertumbuhan ekonomi Indonesia, tetapi juga membuka peluang kepemimpinan Presiden Prabowo dalam membangun fondasi industri hijau nasional yang berkelanjutan.