Rasionalisasi Fiskal: Diimpit Perang, Digerus Populisme

Meluasnya dampak perang di Timur Tengah memacu kenaikan harga minyak mentah dunia. Bahkan, bila konflik ini terus berlanjut, harga minyak dikhawatirkan bisa dengan cepat mencapai US$150 per barel. Jumat lalu, misalnya, minyak Brent sudah melonjak lebih dari 9% menjadi US$93 per barel, tertinggi sejak musim gugur 2023.

Inilah akibat dari ditutupnya Selat Hormuz, jalur transportasi bagi sekitar seperlima pasokan minyak dunia. Tidak mengejutkan bila perang tersebut akan membawa dampak signifikan ke negara-negara pengimpor minyak, termasuk Cina, India, dan Jepang yang sangat mengandalkan pasokan minyak melalui laut.  

Risiko Menguatnya Tekanan Fiskal

Sudah tentu, perkembangan yang di luar kendali Indonesia tersebut makin menambah tekanan fiskal yang belakangan ini sudah termasuk berat. Simulasi yang dilakukan oleh pemerintah, sebagaimana disampaikan oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, jika harga minyak rata-rata mencapai US$92 per barel sepanjang tahun, maka defisit  Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) berpotensi melebar sampai sekitar 3,6%-3,7% terhadap produk domestik bruto (PDB). Artinya, defisit fiskal berpotensi melampaui batas aman 3% dari PDB, sesuai ketentuan fiskal. 

Asumsi APBN 2026, harga minyak di kisaran US$70 per barel. Jelaslah bila harga minyak melonjak sampai US$150 per barel, implikasinya akan sangat serius. Harga minyak memang pernah meroket ke kisaran ini, tepatnya pada 2012-2013. Ketika itu disebabkan anjloknya produksi minyak di Suriah, Sudan, dan Yaman dan menyebabkan produksi minyak dunia turun 1 juta barel/hari. 

Kala itu, sanksi terhadap Iran yang diterapkan oleh Amerika Serikat (AS) dan Eropa untuk menekan program nuklir Iran juga membuat ekspor minyak dari Iran ini berkurang. Ini disertai juga kekhawatiran Iran bakal membalas dengan mengganggu jalur pasokan minyak melalui Selat Hormuz.  

Pemerintah Indonesia tampaknya optimistis mampu mengatasi potensi krisis fiskal saat ini dengan merujuk pengalaman pada 2012-2013 di mana ekonomi Indonesia mampu bertahan. Optimisme demikian perlu mempertimbangkan situasi sekarang tidaklah persis sama dengan situasi belasan tahun lalu, baik dari sisi global maupun domestik.

Pada tataran global, Presiden AS Donald Trump tetap doyan memainkan kebijakan ekonomi yang penuh risiko. Tarif global yang luas dan drastis yang diterapkan Trump—kendati sebagian tarif dibatalkan oleh Mahkamah Agung AS—membuat biaya berbisnis membumbung di seluruh dunia, bahkan juga dikhawatirkan merusak resiliensi ekonomi AS sendiri. Ketidakpastian kebijakan ekonomi AS ini menambah ketidakpastian yang sudah sulit diprediksi dalam perencanaan fiskal Indonesia.  

Sementara itu, kondisi internal Indonesia saat ini sangat ditandai dengan belanja-belanja masif untuk program-program populis, salah satunya adalah Makan Bergizi Gratis (MBG). Dalam APBN 2026, alokasi untuk MBG diperkirakan sekitar Rp320 triliun mencakup pengadaan makanan dan biaya operasional pendukung program tersebut. 

Sebagaimana diketahui pula, kendati banyak kritik ditujukan ke program-program populis tersebut, pemerintah bertahan untuk melanjutkannya. Padahal, program-program inilah yang juga berkontribusi menekan ruang fiskal Indonesia. 

Bila harga minyak terus membumbung, tekanan fiskal bakal semakin berat karena biaya pengadaan bahan bakar menjadi makin mahal. Sementara itu, pemerintah sendiri menyatakan hanya akan menyesuaikan harga BBM bersubsidi jika harga minyak dunia melonjak misalnya hingga US$185 per barel. Artinya, ada tambahan subsidi BBM yang harus disediakan. 

Dari Efisiensi ke Rasionalisasi  

Merespons tekanan fiskal yang makin kuat, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan bahwa efisiensi belanja akan dilakukan oleh pemerintah. Ini difokuskan pada belanja yang tidak langsung mendukung prioritas utama pemerintah. Secara eksplisit disebutkan bahwa yang akan ditinjau adalah komponen program MBG dan menunda sebagian proyek infrastruktur.

Pertanyaannya, apakah langkah-langkah ini memadai? Kenaikan harga minyak puluhan dolar melampaui asumsi APBN akan menambah defisit fiskal di atas Rp100 triliun, terutama mengalir untuk membiayai subsidi dan kompensasi energi. Artinya, dapat terjadi tambahan defisit setara sepertiga sampai setengah dari alokasi dana untuk MBG. 

Kalkulasi sederhana, dari anggaran MBG Rp15 ribu per porsi, komponen bahan baku yang alokasinya berkisar Rp8.000-Rp10.000, sedangkan biaya operasional per dapur Rp3.000-Rp5.000. Lantas, bagian mana yang masuk kategori “belanja yang tidak langsung mendukung program utama” dan hendak “diefisienkan”? 

Jika komponen bahan baku dipangkas, bisa dipastikan kualitas makanan yang dibagikan bakal makin memburuk. Kalau biaya operasional yang dipangkas, bahan pangan menjadi tidak ada kesempatan untuk diolah atau dimasak. 

Artinya, kalaupun ada efisiensi atau realokasi dana MBG, kemampuannya relatif terbatas jika program tersebut tetap dijalankan dengan skema sekarang. Hal serupa juga dapat terjadi pada program-program populis lainnya. Logika kebijakan populis akan sulit menerima pengurangan alokasi anggaran. Contohnya, siswa libur sekolah tetapi MBG tetap dibagikan. Kalau yang diberikan adalah makanan kering, berarti ada biaya operasional yang mengalir tanpa manfaat. Padahal, sebagian pembiayaan MBG sudah mengorbankan dunia pendidikan. 

Pada titik inilah urgensi untuk melakukan rasionalisasi fiskal. Di satu sisi ini sebagai antisipasi serius atas kemungkinan terburuk implikasi perang Iran melawan AS dan Israel. Di sisi lain ini sekaligus meluruskan logika fiskal yang selama ini seperti lepas kendali. 

Rasionalisasi fiskal perlu dipahami bukan menolak pertumbuhan ekonomi, melainkan sebuah upaya memastikan kesehatan fiskal. Jelas juga bukan demi melanggengkan program-program populis yang boros dan rawan kebocoran.Jadi perlu juga mencakup pembenahan urusan perpajakan dan sumber penerimaan lainnya, serta mencegah negara terjebak pada beban utang yang justru sering menjadi penghambat upaya menyejahterakan warga negara. 

Maka perlu upaya serius mengatasi kebocoran-kebocoran penerimaan yang lama dibiarkan, bukan sekadar menambah ragam pajak. Jadi, rasionalisasi fiskal juga menuntut otoritas pengumpulan penerimaan negara harus bersih. Tentu harus pula disertai dengan menggali potensi yang belum tergali akibat sumbatan-sumbatan struktural. 

Dalam konteks tersebut, “usul” IMF soal menaikkan pajak karyawan tidak perlu ditolak mentah-mentah. Dalam simulasi di artikel Batsuuri, Huidrom, dan Wingender tersebut, pilihan itu bersifat ilustratif. Kenaikan pajak ini pun tidak diusulkan untuk diterapkan seketika, melainkan secara bertahap. Artikel ini juga menegaskan ilustrasi tersebut menunjukkan bahwa belanja prioritas yang tepat sasaran masih memiliki ruang asalkan didukung penguatan penerimaan dalam negeri. 

Adapun dari sisi pengeluaran, rasionalisasi dapat dimulai misalnya dengan menahan ekspansi MBG yang terburu-buru menjangkau 80 juta lebih penerima manfaat. Skema sekarang padat biaya operasional tanpa jaminan efektivitas yang setara. Mungkinkah MBG berbasis tunai diberikan kepada orang tua siswa? Cara ini bisa jadi lebih efisien sekaligus lebih bermanfaat bagi para penerimanya. Namun, pilihan ini juga menuntut penyelenggara negara untuk menaruh kepercayaan kepada warga sendiri.