Tantangan Ketimpangan Akses Penyandang Disabilitas

Kata privilege, atau hak istimewa, belakangan makin sering dipakai terutama di lingkungan urban. Tapi menariknya, konsep “privilege” kerap disalahpahami sebagai kemudahan hidup tanpa usaha.

Padahal, privilege bukan tentang meniadakan kerja keras, apalagi tentang siapa yang mampu sampai ke garis akhir. Privilege adalah tentang siapa yang sejak awal sudah berdiri lebih dekat dengan garis start dengan segala bantuan dan akses yang tersedia. Sementara yang lain, bahkan untuk mulai saja, harus berjuang lebih dulu.

Dalam konteks ini, privilege bukan sekadar label sosial, tetapi cara untuk memahami ketimpangan akses yang nyata—terutama bagi kelompok seperti penyandang disabilitas. Dalam konteks pembangunan, perbedaan akses ini menjadi faktor penting yang memengaruhi kualitas sumber daya manusia dan partisipasi ekonomi.

Ketimpangan akses ini bukan kasus kecil. Salah satu gambaran paling jelas terlihat pada penyandang disabilitas di Indonesia. Sekitar 1 dari 12 orang hidup dengan disabilitas atau setara 22,97 juta jiwa menurut BPS 2023.

Lebih dari itu, lebih dari 75% anak penyandang disabilitas belum mendapatkan pendidikan yang layak. Kondisi ini mencerminkan tantangan inklusi yang lebih luas dalam sistem pendidikan dan ketenagakerjaan di Indonesia. Artinya, sejak awal, sebagian besar anak penyandang disabilitas sudah tertinggal. 

Ini bukan soal kemampuan individu, melainkan keterbatasan akses yang membuat mereka tidak memiliki titik awal yang setara. Keterbatasan akses pendidikan berdampak langsung pada rendahnya pengembangan keterampilan dan terbatasnya peluang kerja. 

Tanpa keterampilan, peluang kerja menyempit. Dan tanpa itu semua, kemandirian ekonomi menjadi semakin jauh. Karena itu, memperluas akses—baik melalui pendidikan, keterampilan, maupun kesempatan ekonomi—menjadi kunci untuk mengurangi ketimpangan tersebut.

Dalam konteks keterbatasan akses tersebut, pendekatan alternatif menjadi penting. Pelatihan vokasional, misalnya, membantu individu membangun kemampuan sekaligus kepercayaan diri. Sejumlah inisiatif menunjukkan bagaimana pendekatan berbasis akses dapat diterapkan dalam praktik.

Salah satu contoh adalah program pelatihan batik yang didukung oleh Dow yang memastikan individu dengan disabilitas mampu berkarya dan berpenghasilan. Program ini

menunjukkan bahwa akses keterampilan tidak hanya membuka peluang ekonomi, tetapi juga membangun kepercayaan diri.

Ketika seseorang mulai memiliki penghasilan, selanjutnya adalah memastikan keuangan tersebut terkelola dengan baik, misalnya melalui program literasi keuangan yang dijalankan sejak 2022 oleh Manulife. Program ini membekali peserta, termasuk penyandang disabilitas, dengan pengetahuan untuk mengelola dan merencanakan keuangan mereka. Hal ini menegaskan bahwa pemberdayaan tidak berhenti pada perolehan penghasilan, tetapi juga pada kemampuan mengelolanya.

Namun, upaya-upaya ini perlu didukung oleh kebijakan yang mendorong sistem yang lebih inklusif, baik dalam pendidikan, pelatihan, maupun pasar kerja. Memang, berbagai upaya ini tidak serta-merta menghapus kesenjangan. Tapi setidaknya, membuka lebih banyak pintu dan memberi kesempatan bagi mereka yang sebelumnya tidak memilikinya.

Pada akhirnya, memahami privilege sebagai perbedaan akses membantu kita melihat bahwa ketimpangan bukan sekadar soal siapa yang lebih beruntung, tetapi siapa yang belum memiliki kesempatan yang sama sejak awal. Dengan demikian, memahami privilege sebagai perbedaan akses dapat membantu mengarahkan kebijakan dan intervensi menuju sistem yang lebih inklusif, di mana lebih banyak kelompok memiliki kesempatan untuk berpartisipasi secara setara.