Ekonomi Tumbuh, untuk Siapa?

Secara agregat, sulit menyangkal bahwa perekonomian Indonesia berada dalam kondisi yang relatif baik. Hingga akhir 2025, ekonomi tumbuh sebesar 5,11%, dengan nilai PDB melampaui Rp23.800 triliun dan PDB per kapita mendekati US$5.000. 

Inflasi terkendali di level 2,92%, defisit fiskal tetap berada di bawah ambang batas 3%, dan konsumsi rumah tangga masih menjadi penopang utama dengan kontribusi sekitar 54% terhadap PDB. Indikator makro tersebut memperlihatkan gambaran ekonomi yang stabil, bahkan cukup resilien di tengah ketidakpastian global. 

Namun di sinilah persoalannya: stabilitas agregat semakin sulit diterjemahkan menjadi penguatan kelas menengah. Indonesia tengah menghadapi masalah transformasi, di mana pertumbuhan belum sepenuhnya menjadi kesejahteraan yang luas dan berkelanjutan.

Ketimpangan Konsumsi dan Informalitas Sistemik

Temuan Mandiri Institute (2026) mengenai pola K-shaped consumption mengilustrasikan dinamika ini secara jelas. Belakangan ini pertumbuhan konsumsi tidak lagi berbasis luas, melainkan semakin terkonsentrasi pada kelompok berpendapatan tinggi. Sementara itu, kelas menengah menunjukkan perlambatan yang semakin nyata, dengan daya beli yang cenderung stagnan atau bahkan tertekan.

Fenomena ini sering dibaca sebagai pergeseran perilaku konsumsi. Namun, yang terjadi sesungguhnya adalah cerminan dari struktur ekonomi yang belum mampu menghasilkan distribusi peluang yang lebih merata. Di balik ketimpangan konsumsi tersebut terdapat persoalan yang lebih mendasar: struktur pasar tenaga kerja yang didominasi oleh informalitas.

Dalam konteks ini, diagnosis yang disampaikan oleh World Bank (2026) menjadi sangat relevan. Tantangan utama Indonesia bukan sekadar menciptakan lapangan kerja, tetapi keluar dari jebakan informalitas yang bersifat sistemik. 

Sekitar 60% tenaga kerja masih berada di sektor informal, dan bahkan dalam definisi yang lebih ketat, hanya sebagian kecil yang benar-benar bekerja dalam pekerjaan formal dengan produktivitas dan perlindungan yang memadai.

Implikasinya melampaui isu ketenagakerjaan semata. Informalitas telah menjadi sumber fragilitas ekonomi yang lebih luas. Ia membatasi produktivitas, menahan pertumbuhan pendapatan, dan menciptakan disparitas yang tinggi dalam konsumsi rumah tangga. 

Dalam kondisi seperti ini, kelas menengah tidak runtuh secara tiba-tiba, tetapi mengalami erosi secara perlahan. Ia semakin kehilangan kapasitas untuk menyerap guncangan ekonomi dan mempertahankan tingkat konsumsinya. 

Ini yang menjelaskan mengapa pertumbuhan yang relatif stabil tidak sepenuhnya diterjemahkan menjadi penguatan daya beli yang berkelanjutan. Pekerjaan memang tersedia, tetapi sering kali tanpa stabilitas, tanpa perlindungan, dan tanpa jalur mobilitas yang jelas.

Lebih jauh lagi, informalitas bukan sekadar hasil dari struktur ekonomi, tetapi juga dipertahankan oleh konfigurasi kebijakan itu sendiri. Basis pajak yang kecil, dengan rasio pajak yang masih berkisar 10% terhadap PDB, membatasi ruang fiskal negara untuk memperluas perlindungan sosial.

Dalam kondisi ini, sebagian beban perlindungan dialihkan kepada perusahaan melalui regulasi ketenagakerjaan, seperti upah minimum dan kewajiban pesangon yang relatif tinggi, serta skema perlindungan berbasis pemberi kerja.

Namun, alih-alih memperluas formalitas, ia justru meningkatkan biaya untuk menjadi formal. Perusahaan memiliki insentif untuk tetap kecil, tetap informal, atau menghindari ekspansi tenaga kerja formal. Hasilnya adalah apa yang sering disebut sebagai informality policy trap, yakni sebuah keseimbangan kebijakan yang secara tidak langsung mereproduksi informalitas itu sendiri.

Bukan Skill Mismatch dan Hilirisasi

Dalam kerangka ini, penting untuk membaca ulang narasi kebijakan yang terlalu menekankan skill mismatch sebagai akar masalah, sebagaimana yang dikemukakan oleh Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia (2025). Pendekatan ini, meskipun tidak sepenuhnya keliru, berisiko mengaburkan persoalan yang lebih fundamental. 

Masalah utama Indonesia bukan hanya pada sisi penawaran tenaga kerja, tetapi pada keterbatasan permintaan terhadap pekerjaan yang produktif. Dalam ekonomi yang masih didominasi oleh usaha mikro dan sektor berproduktivitas rendah, peningkatan keterampilan tidak secara otomatis menciptakan pekerjaan yang lebih baik. 

Tanpa ekspansi sektor-sektor yang mampu menyerap tenaga kerja secara produktif dalam skala besar, kebijakan berbasis peningkatan keterampilan akan menghadapi batas strukturalnya.

Di sinilah relevansi strategi industrialisasi, khususnya hilirisasi sumber daya alam, perlu dievaluasi secara lebih kritis. CSIS Indonesia (2024) menunjukkan bahwa tidak dapat disangkal bahwa hilirisasi telah mendorong investasi dan meningkatkan ekspor, terutama di sektor nikel. Namun keberhasilan ini memiliki keterbatasan.

Sebagian besar aktivitas hilirisasi bersifat padat modal dan memiliki keterkaitan yang terbatas dengan ekonomi domestik. Penciptaan lapangan kerja relatif kecil dibandingkan dengan skala investasi, dan integrasi dengan rantai pasok lokal masih terbatas. 

Dalam konteks pasar tenaga kerja yang didominasi oleh informalitas, hal ini menciptakan sebuah keterputusan struktural. Industrialisasi berjalan, tetapi tidak cukup menciptakan permintaan tenaga kerja formal dalam skala yang dibutuhkan. 

Pertumbuhan meningkat, investasi mengalir, dan ekspor naik, tapi transformasi pasar tenaga kerja tertahan. Kelas menengah, yang seharusnya menjadi produk dari proses industrialisasi, tidak berkembang sebagaimana yang diharapkan.

Lebih jauh, konfigurasi ini tidak sepenuhnya netral. Industrialisasi padat modal dengan keterkaitan domestik terbatas cenderung lebih menguntungkan pelaku usaha besar dibandingkan usaha kecil dan tenaga kerja luas. Oleh sebab itu, pertanyaannya bukan hanya apakah industrialisasi berhasil, tetapi siapa yang benar-benar diuntungkan.

Perlu Pergeseran Kebijakan 

Jika tren ini berlanjut, risikonya tidak hanya pada ketimpangan, tetapi juga pada keberlanjutan pertumbuhan itu sendiri. Tanpa kelas menengah yang kuat, konsumsi akan semakin bergantung pada kelompok atas yang jumlahnya terbatas, sementara basis sosial dari pertumbuhan menjadi semakin sempit.

Tantangan Indonesia bukan sekadar mempertahankan pertumbuhan, tetapi memastikan bahwa pertumbuhan tersebut terhubung dengan transformasi struktural yang mampu memperluas pekerjaan produktif dan memperkuat kelas menengah. 

Ini menuntut pergeseran kebijakan yang tidak sederhana: dari fokus sempit pada peningkatan keterampilan ke penciptaan permintaan tenaga kerja produktif, dari beban regulasi ke penguatan sistem perlindungan sosial yang lebih luas, serta dari hilirisasi yang padat modal ke strategi yang lebih inklusif dan tersambung dengan ekonomi domestik.

Tanpa perubahan tersebut, pertumbuhan akan tetap terlihat kuat di permukaan, tetapi secara perlahan kehilangan fondasi yang menopangnya.