Membangun Masa Depan Sejak dari Rahim

Visi besar Indonesia Emas 2045 mencita-citakan Indonesia berdiri sejajar dengan negara-negara maju. Jangka waktunya kurang dari dua dasawarsa lagi; waktu yang pendek. Tetapi, di antara berbagai hal yang berpotensi menghalangi perwujudannya, kita masih terjebak dalam angka malnutrisi yang mencemaskan. 

Kita berada di urutan keempat dunia dalam prevalensi anak dengan malnutrisi–di bawah India, Nigeria, dan Pakistan. Menurut IFSR (Indonesia Food Security Review) melalui data tahun 2023, Indonesia bahkan telah berada di posisi ke-3. Angka kematian akibat malnutrisi kita tiga kali lebih tinggi daripada rerata dunia.

Nutrisi adalah faktor mendasar yang krusial untuk membangun sumber daya manusia yang mampu bersaing secara global. Kalau Indonesia serius dalam hal ini, kita tidak bisa lagi menganggap masalah gizi sebagai urusan “perut kenyang” belaka. Gizi adalah fondasi bagi perkembangan otak dan performa kognitif, yang pada akhirnya menentukan kualitas ekonomi dan pembangunan nasional. Kualitas sumber daya manusia Indonesia!

Selama ini narasi pembangunan dibangun atas dasar kesilauan pada pembangunan objek-objek fisik atau proyek-proyek mercusuar. Dalam kecenderungan itu, perhatian terhadap daya saing sumber daya manusia tergolong lemah, kalaupun bukan kian mengendur. Saat transisi pemerintahan terjadi, dari Presiden Joko Widodo ke Presiden Prabowo Subianto, peringkat investasi demi sumber daya manusia malah turun dari prioritas nomor satu menjadi nomor empat. Ini adalah kesalahan strategis.

Riset memperlihatkan bahwa imbal hasil investasi (return on investment) terbesar dalam pembangunan manusia terletak pada seribu hari pertama kehidupan. Hal ini dimulai sejak dari dalam kandungan, saat konsepsi atau pembuahan terjadi dan terus berlanjut hingga usai sekolah dasar. Nutrisi yang tepat sasaran pada masa kritis adalah penentu apakah anak akan tumbuh menjadi individu yang produktif atau justru terhambat secara kognitif.

Kalau kita harus risau, mestinya bukan hanya karena stunting menyebabkan anak secara fisik pendek; kita harus melihatnya sebagai ancaman nyata terhadap performa otak dan kemampuan kognitif masa depan bangsa. Ancaman yang sangat serius!

Karenanya, terkait dengan program Makan Bergizi Gratis (MBG), kita tidak menolak program itu. Kita menuntut reposisi total terhadap implementasinya. Saat ini, tanpa kajian pendahuluan apa pun, program itu masih terkesan hanya menyasar sisi rantai pasok (supply chain), seakan-akan tujuannya hanya memindahkan komoditas, bukan mengurus kualitas sumber daya manusianya.

Agar tidak menjadi sekadar jargon, program MBG harus digeser menjadi platform sistemik yang terintegrasi dengan layanan kesehatan, pendidikan, dan sistem pangan lokal. Kita memerlukan evaluasi yang terstruktur, sistematis, dan akuntabel, bukan sekadar peluncuran program yang populer di permukaan. Fokusnya harus tajam pada kelompok prioritas: ibu hamil, bayi, balita, anak pra-sekolah, dan tanpa melupakan usia sekolah dasar seraya terus mempromosikan pola hidup sehat pada anak-anak yang status gizinya masih normal sebagai langkah preventif.

Namun, harus diakui pula, persoalan kesehatan rakyat tidak berhenti pada nutrisi. Kita sedang menghadapi ancaman serius penyakit menular yang seharusnya bisa dicegah (preventable death). Sangat ironis ketika kita sibuk membicarakan medical tourism dan alat kesehatan canggih, layanan primer kita–yang merupakan garda terdepan kesehatan rakyat–justru mulai ditinggalkan dan kurang mendapatkan perhatian.

Cakupan imunisasi kita, misalnya, merosot tajam. Dan hal ini menempatkan Indonesia sebagai salah satu negara dengan kasus campak tertinggi di dunia. Anak-anak yang tidak mendapatkan imunisasi berulang kali menghadapi risiko infeksi, yang pada akhirnya memperburuk kondisi stunting mereka.

Mengabaikan imunisasi berarti membiarkan wabah yang seharusnya bisa diatasi kembali menghantui kita. Yang memprihatinkan, hal ini bahkan berujung pada kematian kolega muda tenaga kesehatan yang menjadi masa depan sistem kesehatan kita. Alarm yang jelas memberikan peringatan: wabah penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi adalah indikator program imunisasi yang tidak sukses atau kurang mendapat perhatian. 

Ujung dari semua hal tersebut adalah soal komitmen politik. Kita membutuhkan narasi dari pemerintah yang benar-benar menyentuh kepentingan langsung rakyat, bukan narasi yang sibuk mengurusi kebutuhan dokter spesialis, pelayanan dengan alat-alat canggih atau medical tourism semata.

Kita harus menempatkan penyakit infeksi sebagai prioritas agenda penguatan sistem kesehatan dan menjadikan capaian imunisasi sebagai indikator utama keberhasilan pembangunan kesehatan. Kalau kita tidak segera menetapkan target yang jelas untuk sumber daya manusia unggul 2045 dan menjadikannya prioritas utama dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, dengan inovasi gizi berbasis bukti, Indonesia Emas hanya akan menjadi impian belaka.

Sudah saatnya kita berhenti menjadikan kesehatan sebagai komoditas politik dan mulai memperlakukannya sebagai investasi bagi martabat bangsa. Rakyat yang sehat dan bernutrisi baik adalah syarat mutlak bagi bangsa yang berdaulat.

Karena itulah sangat mendesak bagi kita untuk kembali berfokus pada apa yang paling mendasar: menyelamatkan masa depan bangsa sejak dari dalam kandungan ibu dan melalui layanan kesehatan yang memihak rakyat kecil.