Mengarusutamakan Ekonomi Biru untuk Pencapaian SDGs

Di tengah dunia yang kerap terdengar lelah, Indonesia menunjukkan bahwa harapan belum selesai ditulis. Pembangunan berkelanjutan di negeri ini tidak lagi sekadar hidup sebagai bahasa yang indah di atas dokumen, tetapi mulai menemukan jejaknya dalam kenyataan. 

Sekitar 61,4% indikator Sustainable Development Goals (SDGs) nasional telah berada pada kategori on track. Sementara peringkat komitmen Indonesia dalam implementasi SDGs meningkat tajam dari posisi ke-102 pada 2019 menjadi ke-78 pada 2024. Indonesia bukan hanya dinilai sebagai negara dengan tingkat komitmen tertinggi di Asia dalam upaya pencapaian SDGs, tetapi juga menunjukkan bahwa komitmen tersebut disertai langkah nyata.

Dalam konteks global, ketika baru sekitar 18% target SDGs berada pada lintasan yang tepat waktu–sementara kawasan Asia-Pasifik diproyeksikan dapat mengalami keterlambatan hingga tiga dekade jika tanpa perubahan signifikan–langkah Indonesia menjadi semakin berarti. Hal ini bukan hanya mencerminkan kemajuan nasional, melainkan juga memberi isyarat bahwa pembangunan yang lebih inklusif dan berkelanjutan masih mungkin diperjuangkan. 

Dalam konteks itulah ekonomi biru perlu diarusutamakan ke dalam perencanaan, penganggaran, dan pembiayaan pembangunan, bukan diperlakukan sebagai agenda sektoral di pinggir meja kebijakan. Dengan pengalaman kebijakan, kemitraan multipihak, dan berbagai inisiatif yang mulai dibangun, Indonesia memiliki peluang untuk menjadi penghela arah di kawasan.

Bagi Indonesia, ekonomi biru bukan sekadar urusan laut, pesisir, dan perikanan. Ia adalah cara baru untuk membaca masa depan bangsa. Dengan lebih dari 17.000 pulau, garis pantai sekitar 108.000 kilometer, dan wilayah laut yang membentuk lebih dari dua pertiga ruang nasional, Indonesia memiliki modal ekologis dan geografis yang tidak banyak dimiliki negara lain. 

Laut kita menyimpan sumber pangan, energi, keanekaragaman hayati, karbon biru, serta jasa ekosistem yang menopang kehidupan jutaan orang. Ini merupakan mandat bagi bangsa maritim yang ingin tumbuh tanpa mengorbankan masa depan.

Relevansi ekonomi biru bagi pencapaian SDGs terletak pada kemampuannya menjembatani banyak tujuan sekaligus. Ia tidak hanya terkait dengan “Tujuan 14” tentang ekosistem laut, tetapi juga bersentuhan langsung dengan pengurangan kemiskinan, penghapusan kelaparan, penciptaan pekerjaan layak, pertumbuhan ekonomi yang inklusif, energi bersih, aksi iklim, hingga penguatan kemitraan pembangunan. 

Karena itu, ekonomi biru seharusnya dibaca bukan sebagai sektor tersendiri, melainkan sebagai simpul yang menghubungkan agenda ekonomi, sosial, lingkungan, dan tata kelola dalam satu arah yang utuh.

Potensi ke arah itu sesungguhnya telah terlihat. Berbagai subsektor ekonomi biru di Indonesia memiliki ruang tumbuh yang menjanjikan, mulai dari pangan biru, bioindustri kelautan, energi terbarukan laut, karbon biru, hingga jasa ekosistem pesisir. Laut Indonesia tidak hanya menyediakan sumber protein dan energi, tetapi juga menopang mata pencaharian lebih dari 7,8 juta rumah tangga pesisir. 

Dalam beberapa tahun terakhir, sektor kelautan dan perikanan pun menunjukkan perkembangan yang memberikan nafas lega. Produksi perikanan tangkap dan budi daya meningkat, kawasan konservasi laut terus meluas mendekati target 30 juta hektar, dan perlindungan sosial bagi nelayan skala kecil menguat pascapandemi. Semua ini menunjukkan bahwa fondasi menuju ekonomi biru sebenarnya sudah mulai dibangun.

Namun, potensi tidak akan pernah cukup bila berhenti sebagai angka, peta, atau pidato. Tantangan terbesar pembangunan selalu terletak pada kemampuan mengubah kekayaan menjadi kesejahteraan, sekaligus mengubah arah kebijakan menjadi sistem yang bekerja. 

Modal ekologis dan geografis Indonesia yang besar belum sepenuhnya terkonversi menjadi nilai tambah ekonomi yang kuat, maupun peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir secara merata. Karena itu, mengarusutamakan ekonomi biru tidak dapat dimaknai semata-mata sebagai memperluas pemanfaatan sumber daya laut. 

Yang dibutuhkan adalah perubahan cara pandang: dari eksploitasi menuju pengelolaan, dari pengambilan keuntungan jangka pendek menuju keberlanjutan jangka panjang, dan dari pertumbuhan yang sempit menuju kemakmuran yang lebih adil.

Secara ekonomi, ruang pertumbuhan sektor kelautan Indonesia masih terbuka. Produksi perikanan tangkap pada periode 2019–2024 meningkat dan masih berada di bawah ambang hasil tangkapan maksimum yang berkelanjutan. Ini menunjukkan adanya peluang untuk memperkuat produksi secara adaptif dan berbasis sains. 

Akan tetapi, justru karena ruang itu masih tersedia, tata kelola menjadi semakin menentukan. Tanpa pengawasan yang kuat, disiplin terhadap daya dukung ekologi, dan kemampuan membaca dinamika pasar global, peluang pertumbuhan dapat dengan cepat bergeser menjadi percepatan eksploitasi. 

Karena itu, penegakan hukum terhadap praktik perikanan ilegal, tidak dilaporkan pada institusi pengelolaan perikanan, dan belum diatur dalam peraturan, perlindungan habitat pesisir, dan pengendalian polusi laut harus diposisikan sebagai fondasi. Ekonomi biru hanya akan bermakna jika pertumbuhannya berdiri di atas laut yang “tetap hidup”.

Indonesia sebenarnya telah menunjukkan sinyal kebijakan yang menjanjikan. Peluncuran Kemitraan Aksi Agenda Biru Nasional pada Presidensi G20 Indonesia tahun 2022 menandai pergeseran penting dalam cara memandang pembangunan kelautan. 

Melalui empat pilarnya—kesehatan biru, pangan biru, inovasi biru, dan pendanaan biru—Indonesia menegaskan bahwa masa depan laut tidak dapat diurus secara parsial. Kesehatan manusia, ketahanan pangan, inovasi, dan pembiayaan harus dipadukan dalam satu kerangka pembangunan yang saling terhubung. 

Langkah ini penting karena menunjukkan bahwa Indonesia mulai menawarkan pandangan yang lebih utuh tentang bagaimana bangsa maritim mengelola masa depannya, sekaligus membuka ruang pembelajaran yang dapat dibagikan ke tingkat kawasan.

Meski demikian, pekerjaan rumah terbesar tetap berada pada ranah implementasi. Di tingkat daerah, fragmentasi kewenangan lintas sektor, kesenjangan kapasitas kelembagaan, serta ketidaksinkronan antara dokumen perencanaan dan penganggaran masih menjadi hambatan yang nyata. 

Perbedaan persepsi antara pemerintah pusat dan daerah mengenai prioritas pembangunan kelautan juga turut memperlebar jarak antara visi dan pelaksanaan. Karena itu, mengarusutamakan ekonomi biru menuntut langkah yang lebih konkret.

Setidaknya ada tiga langkah yang mendesak. Pertama, menempatkan ekonomi biru ke dalam inti perencanaan dan penganggaran, termasuk melalui integrasi indikator yang terukur, data kelautan yang andal, dan sinkronisasi lebih kuat antara pusat dan daerah. 

Kedua, membangun ekosistem pendanaan biru yang kredibel melalui proyek-proyek yang layak didanai, regulasi yang jelas, dan instrumen seperti blue bonds, blended finance, pasar karbon biru, serta pembiayaan inovatif lain yang benar-benar diarahkan pada sektor bernilai tambah dan rendah emisi. 

Ketiga, memastikan bahwa masyarakat pesisir menjadi pusat transformasi melalui penguatan perlindungan sosial, akses teknologi, peningkatan keterampilan, dan investasi pada sumber daya manusia maritim.

Langkah-langkah itu menjadi penting karena persoalan pembiayaan tidaklah enteng. Untuk mencapai visi Indonesia Emas 2045, kebutuhan investasi diperkirakan mencapai US$1,64 triliun, sementara kapasitas fiskal nasional hanya mampu menutup sekitar 20%–25% dari kebutuhan tersebut. 

Kesenjangan ini tidak mungkin dijawab dengan cara lama. Dan yang dibutuhkan bukan hanya instrumen baru, melainkan kejelasan arah. Pembiayaan ekonomi biru harus diarahkan pada sektor-sektor yang memberi nilai tambah, memperkuat ekonomi lokal, dan berdampak nyata bagi masyarakat pesisir, bukan semata-mata memperluas ekstraksi sumber daya primer dengan kemasan yang lebih modern. 

Jika dirancang dengan tepat, pendanaan biru dapat menjadi jembatan penting antara keterbatasan fiskal negara dan besarnya kebutuhan transformasi.

Pada saat yang sama, pembangunan ekonomi biru tidak akan pernah kokoh bila manusia diletakkan di pinggir. Nelayan kecil, pembudi daya, perempuan dalam rantai nilai pascapanen, komunitas pesisir, dan generasi muda maritim harus ditempatkan sebagai pelaku utama, bukan sekadar penerima manfaat. 

Penurunan kualitas habitat pesisir, perubahan iklim, ketimpangan akses terhadap sumber daya, dan keterbatasan teknologi produksi telah mempersempit kapasitas adaptif nelayan skala kecil. Ketimpangan gender dalam rantai nilai juga masih membatasi ruang partisipasi perempuan. 

Karena itu, pendidikan dan pelatihan dalam bidang akuakultur berkelanjutan, bioteknologi laut, pemantauan digital kelautan, ekonomi sumber daya, hingga pendanaan biru harus dipandang sebagai investasi strategis. Bangsa yang besar bukan hanya bangsa yang kaya sumber daya, tetapi bangsa yang mampu mengolah kekayaannya dengan ilmu, etika, dan visi.

Pada akhirnya, ekonomi biru bukan semata-mata agenda sektoral. Ia adalah pilihan tentang bagaimana Indonesia ingin tumbuh. Apakah laut akan terus dipandang terutama sebagai ruang yang bisa diambil nilainya, atau mulai ditata sebagai fondasi kemakmuran yang adil dan lestari? 

Apakah pembangunan akan terus dikejar dengan logika jangka pendek, atau diletakkan di atas keberlanjutan yang memberi daya tahan bagi generasi mendatang? Di sinilah ekonomi biru bertemu dengan makna SDGs yang sesungguhnya: bukan sekadar mengejar target, melainkan membangun masa depan yang gemilang bila diupayakan.

Indonesia memiliki peluang historis untuk memimpin arah pembangunan kelautan berkelanjutan, bukan hanya bagi dirinya sendiri, tetapi juga bagi kawasan. Jalan biru menuju Indonesia Emas 2045 sesungguhnya telah terbuka. 

Yang dibutuhkan sekarang adalah kesungguhan untuk menapakinya dengan lebih terarah, lebih terintegrasi, dan lebih berani. Bila itu dilakukan, Indonesia tidak hanya akan dikenal sebagai negara yang memiliki laut luas, tetapi sebagai bangsa yang mampu mengubah keluasan itu menjadi arah. 

Di tengah dunia yang masih mencari pijakan, itulah salah satu sumbangan paling penting yang dapat Indonesia tawarkan: menjadi penghela harapan, sekaligus pembuktian bahwa pembangunan berkelanjutan bukan utopia, melainkan kerja bersama yang dapat diwujudkan.