Gas dan Jembatan Ilusi Menuju Transisi Energi Indonesia

Di tengah tekanan global untuk menurunkan emisi Gas Rumah Kaca (GRK), Indonesia menghadapi dilema klasik yaitu menjaga keandalan sistem kelistrikan sekaligus mempercepat transisi energi. Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah mempromosikan gas sebagai “jembatan” menuju energi bersih. 

Gas dinilai lebih rendah emisi dibanding batu bara, lebih fleksibel, dan dianggap mampu menopang integrasi energi terbarukan. Namun, apakah benar gas adalah jembatan? Atau justru jalan buntu yang berisiko menghambat masa depan energi Indonesia?

Narasi “gas sebagai energi transisi” tampak masuk akal jika melihat kondisi sistem kelistrikan saat ini. Berdasarkan data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) bauran energi terbarukan Indonesia sebesar 15,75% pada 2025, sisanya masih didominasi oleh batu bara. Pemilihan gas sebagai salah satu solusi transisi energi kerap diposisikan sebagai solusi “tengah,” lebih bersih dari batu bara namun tetap andal.

Sayangnya, argumentasi tentang pemilihan gas mulai runtuh akibat adanya krisis geopolitik seperti perang di Iran. Konflik di kawasan Teluk Persia telah menunjukkan betapa rapuhnya sumber energi berbasis fosil. 

Penutupan Selat Hormuz, jalur vital yang dilalui sekitar 20% pasokan minyak dan Liquefied Natural Gas (LNG)  atau Gas Alam Cair dunia telah mengganggu aliran energi global secara signifikan. Dampaknya tidak hanya berupa lonjakan harga, tetapi juga gangguan fisik terhadap pasokan energi, termasuk LNG yang selama ini dianggap lebih “fleksibel”.

Celakanya, berdasarkan laporan International Energy Agency (IEA) pada kuartal II-2026, konflik geopolitik ini telah menurunkan pasokan LNG global hingga sekitar 20% dalam jangka pendek. Selain itu, berpotensi mengganggu pasar gas selama beberapa tahun ke depan. 

Implikasi lainnya, harga gas di Asia pun diprediksi akan melonjak tajam. Fenomena ini memperlihatkan bahwa ketergantungan pada impor energi fosil akan membuat banyak negara menjadi rentan terhadap gejolak geopolitik.

Pelajaran dari krisis geopolitik menjelaskan bahwa gas bukan hanya soal emisi, tetapi juga soal keamanan energi. Pertama, gas merupakan bahan bakar fosil dengan risiko penyumbang emisi yang signifikan. Selain itu, kebocoran gas metana dalam rantai pasoknya dapat memperburuk krisis iklim dalam jangka pendek.

Kedua, arah kebijakan energi Indonesia sendiri masih menunjukkan kontradiksi. Pada Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025–2034, pemerintah merencanakan penambahan kapasitas listrik sekitar 69,5 GW, dengan peningkatan energi terbarukan. Namun, pada saat yang sama penggunaan energi fosil termasuk gas diproyeksikan masih meningkat secara signifikan dalam satu dekade ke depan. 

Ketiga, relevansi terhadap konteks geopolitik global telah membuktikan bahwa ekspansi gas justru berisiko melemahkan ketahanan energi Indonesia. Berbeda dengan energi terbarukan yang sumbernya dapat diakses di dalam negeri. Gas terutama dalam bentuk LNG yang bergantung pada rantai pasok global rentan terhadap konflik, gangguan logistik, dan fluktuasi harga.

Indonesia mungkin tidak berada di kawasan konflik, tetapi paparan  dampaknya melalui mekanisme pasar global. Ketika harga LNG melonjak atau pasokan terganggu, biaya pembangkitan listrik ikut naik. 

Jangka panjangnya, ketergantungan pada gas impor dapat menciptakan tekanan fiskal, meningkatkan biaya listrik, dan memperlemah daya saing industri. 

Berdasarkan studi CERAH, penambahan kapasitas pembangkit listrik berbahan bakar gas hingga 10,3 Gigawatt dalam RUPTL 2025-2034 akan menimbulkan biaya tambahan hingga Rp155,8 triliun/tahun hanya untuk biaya pembelian bahan bakar gas pembangkit listrik oleh PLN.

Risiko ini semakin besar jika dikaitkan dengan ekspansi pembangkit captive di sektor industri. Hingga 2024, kapasitas captive power Indonesia telah mencapai sekitar 25,9 GW, sebagian besar masih berbasis batu bara, dengan kecenderungan beralih ke gas. 

Jika pola ini berlanjut, pemilihan gas sebagai upaya transisi energi akan menciptakan carbon lock-in atau ketergantungan pada emisi fosil yang terus berlanjut sehingga mempersulit transisi ke energi bersih. Selain itu, Indonesia akan terbelenggu dalam situasi geopolitical lock-in, atau ketergantungan terhadap negara yang memiliki sumber energi tertentu.

Padahal, tren global menunjukkan arah yang berbeda. Krisis energi akibat perang Iran justru mempercepat pergeseran ke energi terbarukan. Negara-negara mulai menyadari bahwa ketahanan energi tidak bisa dibangun di atas sumber daya yang rentan terhadap konflik geopolitik.

Energi terbarukan menawarkan alternatif yang secara fundamental memiliki ketahanan yang berbeda. Sumbernya tersebar, tidak bergantung pada jalur perdagangan global, dan kompetitif secara biaya. 

Dalam konteks Indonesia, potensi energi surya, air, dan angin yang memberikan peluang untuk membangun sistem energi yang bersih dan berdaulat. Indonesia memiliki potensi energi surya yang sangat besar dan dapat dimanfaatkan untuk melakukan transisi energi, yaitu sekitar 3,200 GW. Namun, potensi energi surya tersebut baru dimanfaatkan sebesar 270 MW per 2024, atau kurang dari 1%.

Lebih dari itu, percepatan transisi energi bersih dapat menciptakan lapangan kerja baru yang lebih banyak dan lebih sehat dibandingkan industri fosil. Berdasarkan riset Greenpeace dan CELIOS, transisi menuju ekonomi hijau akan menciptakan 19,4 juta lapangan kerja baru dalam 10 tahun ke depan.

Gas mungkin memiliki peran terbatas dalam jangka pendek. Namun menjadikannya sebagai pilar utama transisi adalah langkah berisiko tinggi baik dari sisi iklim maupun keamanan energi. 

Indonesia secara geografi memiliki potensi pilihan energi yang beragam. Hal yang dibutuhkan adalah keberanian untuk keluar dari ketergantungan konservatif dan mulai berinvestasi pada energi terbarukan yang lebih aman, bersih, mandiri, dan tahan terhadap krisis global.

Jika tidak, “jembatan” yang kita bangun hari ini justru membawa kita ke jalan buntu dan membuat suplai energi nasional semakin rentan terhadap guncangan dunia yang tidak dapat kita kendalikan.