Transparansi Biaya sebagai Fondasi Tata Kelola Industri Pindar

Ada paradoks yang menarik di tengah pertumbuhan industri pinjaman daring (pindar) di Indonesia. Di satu sisi, industri mencatat 25,5 juta penerima pinjaman aktif per Agustus 2025, dengan outstanding mencapai Rp101,03 triliun per Maret 2026, tumbuh 26,25% (yoy). Di sisi lain, survei terhadap penggunanya menunjukkan masih ada hambatan psikologis yang perlu diatasi, terutama seputar persepsi biaya dan tenor pembayaran.

Kondisi menunjukkan, bahwa permasalahan di industri ini tidak selalu tentang produk, tetapi tentang bagaimana informasi terkait biaya dan risiko dipahami oleh konsumennya sendiri. Di titik ini, isu transparansi berubah menjadi isu tata kelola.

Kepercayaan yang Belum Selesai Dibangun

Laporan riset yang diterbitkan Katadata Insight Center (KIC) bersama Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) pada Maret 2026 menemukan dua hambatan utama yang dialami pengguna pindar: 45% responden UMKM yang menggunakan platform pindar untuk pendanaan usaha merasa tenor pembayaran terlalu pendek sehingga cicilan terasa berat, dan 39,5% mengeluhkan bunga atau biaya layanan yang dirasa cukup tinggi.

Menariknya, kedua hambatan tersebut bukan sepenuhnya berbicara tentang harga, melainkan soal bagaimana informasi tersebut dipersepsikan sebelum konsumen mengambil keputusan.

Skor kepuasan pengguna pindar justru sangat tinggi. Customer Satisfaction (CSAT) mencapai 82,9%, dan niat untuk menggunakan kembali mencapai 78,3%. Artinya, mereka yang sudah menggunakan merasa puas. Hal yang menjadi masalah adalah calon pengguna baru yang urung, karena persepsi yang belum terbentuk dengan baik.

Kesenjangan antara persepsi dan realita ini adalah temuan penting. Hal ini memberi sinyal bahwa tantangan terbesar industri bukan lagi soal produk atau teknologi, melainkan transparansi. Transparansi ini menyangkut informasi biaya, tenor, dan risiko yang dikomunikasikan kepada konsumen sebelum mereka mengambil keputusan.

Transparansi Bukan Sekadar Kewajiban

Dalam kerangka Environmental, Social, and Governance (ESG), pilar governance tidak jarang direduksi menjadi soal kepatuhan regulasi dan pelaporan keuangan. Padahal, governance yang substantif mencakup sesuatu yang lebih mendasar: bagaimana sebuah institusi memperlakukan pihak yang bergantung kepada mereka, salah satunya adalah konsumen.

Transparansi biaya layanan adalah salah satu wujud paling konkret dari governance yang berpihak pada konsumen. Ketika sebuah platform pinjaman menyajikan informasi biaya dengan cara sederhana, jelas, mudah dipahami, dan tidak bersembunyi di balik klausul panjang atau angka persentase yang membingungkan, artinya mereka sedang membangun kepercayaan publik sepenuhnya.

Komitmen yang disampaikan asosiasi industri untuk memperkuat transparansi, tata kelola, serta literasi keuangan, agar pertumbuhan industri berjalan berkelanjutan dan bertanggung jawab patut dicatat bukan hanya sebagai langkah perlindungan konsumen, tetapi juga tindakan governance proaktif. Ini penting, karena industri tidak hanya bisa bersandar pada pendekatan compliance semata, melainkan karena kesadaran bahwa pertumbuhan industri perlu direncanakan agar berkelanjutan, dan konsumen adalah aset jangka panjang bagi industri ini.

Ketika Governance Bertemu Inklusi

Mengapa hal ini penting? Karena industri pindar tidak hanya melayani segmen konsumen biasa. Industri ini melayani jutaan pelaku UMKM dan rumah tangga yang selama ini tidak terjangkau akses perbankan konvensional karena keterbatasan riwayat kredit, tidak memenuhi syarat dokumen, hingga tidak punya agunan.

Laporan yang sama mencatat bahwa 64% responden UMKM yang tidak menggunakan pinjaman bank menyebut bahwa proses pengajuan yang terlalu rumit menjadi alasan utama mereka tidak menggunakan perbankan untuk akses permodalan. Ini adalah segmen yang tidak punya pilihan banyak dan kemudian menemukan pindar sebagai jalan keluar. Pengalaman pertama mereka dengan layanan keuangan ini akan sangat menentukan apakah mereka akan terus masuk ke ekosistem pembiayaan atau mundur.

Di sinilah transparansi biaya tidak hanya menjadi isu teknis, namun juga menjadi isu inklusi. Informasi yang disajikan dengan jelas memungkinkan konsumen membuat keputusan matang yang didasari informasi yang cukup. Inklusi keuangan yang bermartabat bukan hanya soal akses, tetapi soal kemampuan untuk memahami apa yang sedang diakses.

Relevansi bagi Agenda Pembangunan Berkelanjutan

Dalam agenda pembangunan berkelanjutan, transparansi industri pindar berkaitan erat dengan upaya memperluas akses keuangan yang aman dan terpercaya bagi kelompok masyarakat yang selama ini sulit terjangkau layanan keuangan formal.

Akses keuangan yang baik berkontribusi terhadap pengurangan kesenjangan sekaligus mendorong pertumbuhan UMKM. Namun, tujuan tersebut tidak akan tercapai jika hanya dengan memperbanyak jumlah platform atau memperluas jangkauan jaringan. Hal yang lebih penting adalah membangun ekosistem keuangan digital yang terpercaya, di mana kepercayaan tersebut bisa tumbuh jika konsumen telah benar-benar memahami biaya, kewajiban, dan risiko yang mereka ambil.

Angka multiplier ekonomi dalam laporan KIC bersama AFPI memperkuat urgensi ini. Setiap Rp1 pinjaman produktif yang disalurkan kepada UMKM pengguna pindar berkontribusi Rp6 terhadap perekonomian nasional. Pada konteks outstanding pinjaman pindar yang kini telah tembus Rp100 triliun, hambatan kepercayaan yang menahan calon konsumen tentunya bukan hanya masalah bisnis, tetapi masalah bagi potensi ekonomi yang harusnya berputar di masyarakat.

Transparansi adalah Fondasi Keberlanjutan Industri

Transparansi biaya adalah contoh di mana pilihan yang strategis secara bisnis juga merupakan pilihan yang benar secara etis. Industri pindar yang secara sukarela menyederhanakan penyajian informasi biaya tidak hanya memperluas basis penggunanya, tetapi juga membangun standar governance yang akan menjadi pembeda jika diterapkan secara konsisten.

Regulator, pemerintah, dan juga pemangku kepentingan lainnya kini punya momentum untuk memperkuat ekosistem ini. Bukan hanya dengan regulasi yang semakin ketat, melainkan dengan mendorong dan mengapresiasi inisiatif industri yang bergerak melampaui kepatuhan minimum. 

Pada akhirnya, kepercayaan konsumen adalah hal yang utama bagi inklusi keuangan, dan transparansi adalah jalannya.