Halal Tourism Indonesia: dari Label Menuju Ekosistem yang Dipercaya

Agus W. Soehadi
Oleh Agus W. Soehadi
5 Juni 2026, 06:05
Agus W. Soehadi
Katadata/ Bintan Insani
Button AI SummarizeMembuat ringkasan dengan AI

Ada satu pertanyaan sederhana yang perlu lebih sering diajukan ketika membicarakan halal tourism Indonesia: apakah wisatawan benar-benar merasa tenang ketika melakukan perjalanan?

Pertanyaan ini penting karena wisata halal masih dilihat dari permukaan: makanan halal, hotel syariah, masjid, musala, atau destinasi yang diberi label ramah muslim. Semua itu diperlukan. Tetapi pengalaman wisata tidak sesederhana daftar fasilitas. Wisatawan tidak hanya membaca label.

Mereka merasa aman ketika tidak ragu memilih makanan, tenang ketika tahu ada ruang untuk salat, nyaman ketika membawa keluarga, dihargai ketika kebutuhannya dipahami, dan percaya ketika informasi sebelum berangkat ternyata sama dengan kenyataan di lapangan. Di sinilah tantangannya: bukan sekadar menambah label, melainkan membangun ekosistem yang dipercaya.

Pasar wisata muslim global terus membesar. Mastercard-CrescentRating Global Muslim Travel Index 2025 mencatat kedatangan wisatawan muslim internasional mencapai 176 juta pada 2024 dan diproyeksikan menjadi 245 juta pada 2030. Nilai belanja perjalanan wisatawan Muslim diperkirakan mencapai US$230 miliar pada 2030. 

Laporan State of the Global Islamic Economy 2024/2025 juga menempatkan muslim-friendly travel sebagai salah satu sektor ekonomi halal yang tumbuh cepat, dengan proyeksi sekitar US$384 miliar pada 2028.

Namun, besarnya pasar tidak otomatis menjadi berkah bagi Indonesia. Di atas kertas, kita punya modal kuat: penduduk muslim besar, kuliner halal yang kaya, masjid dan musala yang tersebar, budaya lokal yang ramah, serta destinasi alam dan budaya yang beragam. Tetapi modal besar tidak selalu menjadikan Indonesia pilihan utama wisatawan.

Dalam GMTI 2025, posisi Indonesia bergeser ke peringkat kelima setelah sebelumnya berada di posisi teratas bersama Malaysia. Pergeseran ini lebih tepat dilihat sebagai pengingat. Malaysia, Turki, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab bergerak cepat membangun pengalaman wisata muslim yang terintegrasi, mudah dipahami pasar, dan konsisten. 

Kompetisi halal tourism hari ini bukan lagi soal siapa yang paling “halal” secara demografis, tetapi siapa yang paling mampu menghadirkan pengalaman yang dipercaya.

Indonesia sebenarnya tidak kekurangan cerita. Di Lombok, wisata halal bertemu dengan alam, pantai, dan tradisi masyarakat muslim yang kuat. Di Aceh, ia beririsan dengan sejarah Islam dan identitas budaya. Di Sumatera Barat, ia hidup melalui kuliner, adat, dan keramahan rantau. Di Jawa Barat, ia tumbuh melalui kuliner, ekonomi kreatif, modest fashion, desa wisata, dan family tourism. Di Yogyakarta, pengalaman halal berjalan berdampingan dengan budaya, pendidikan, heritage, dan hospitality. Kekayaan ini besar, tetapi belum tentu terbaca sebagai pengalaman yang utuh.

Masalahnya sering bukan ketiadaan fasilitas, melainkan keterputusan. Makanan halal tersedia, tetapi informasinya belum selalu mudah ditemukan. Masjid dan musala banyak, tetapi belum selalu terhubung dengan peta perjalanan digital. 

UMKM kuliner lokal sangat kaya, tetapi belum semuanya hadir di platform yang mudah diakses. Hotel mengklaim ramah muslim, tetapi indikatornya kadang belum jelas dan sulit diverifikasi.

Akibatnya, wisatawan masih harus menyusun sendiri kepastian perjalanannya. Mereka mencari informasi dari banyak sumber, membaca ulasan yang belum tentu valid, bertanya kepada teman, atau mengandalkan intuisi. 

Bagi wisatawan keluarga, wisatawan asing, atau muslim traveler yang memperhatikan kepastian halal, celah seperti ini dapat mengurangi rasa nyaman.

Di sinilah Online Travel Agent atau OTA Indonesia memiliki peran strategis. Platform seperti Traveloka, tiket.com, dan pelaku perjalanan digital lain tidak cukup lagi dipahami sebagai tempat membeli tiket, memesan hotel, atau mencari aktivitas wisata. 

Mereka berada di ruang antara niat wisatawan dan kesiapan destinasi. Mereka melihat apa yang dicari, dipilih, dikeluhkan, dan akhirnya membentuk reputasi destinasi.

OTA dapat menjadi pengorkestrasi ekosistem halal tourism. Bukan untuk menguasai semua aktor, melainkan membantu menjahit potongan layanan yang selama ini tersebar: hotel, restoran, transportasi, aktivitas, UMKM, tempat ibadah, ulasan wisatawan, hingga narasi destinasi. 

Di titik ini, gagasan halal-as-a-service menjadi penting. Halal tidak lagi cukup dipahami sebagai label pada produk. Halal perlu hadir sebagai layanan yang menemani perjalanan wisatawan sejak mencari informasi, memilih hotel, menentukan restoran, menyusun itinerary, tiba di destinasi, hingga membagikan pengalaman.

Dalam logika halal-as-a-service, wisatawan tidak perlu terus-menerus menebak. Platform membantu menyediakan kepastian. Status restoran dapat dibedakan antara yang bersertifikat halal, menyediakan menu halal, dimiliki muslim, atau sekadar mengklaim halal. 

Hotel dapat menampilkan informasi sederhana tetapi penting: arah kiblat, sajadah, pilihan makanan halal, lokasi masjid terdekat, dan fasilitas keluarga. Itinerary dapat memperhitungkan waktu salat, jarak tempuh, pilihan kuliner, dan kenyamanan keluarga.

Hal-hal ini mungkin tampak kecil. Tetapi justru dari hal-hal kecil itulah rasa percaya tumbuh. Dalam wisata halal, kepercayaan sering lahir bukan dari slogan besar, melainkan dari konsistensi layanan yang sederhana dan jujur.

Peran OTA juga penting bagi UMKM lokal. Wajah paling otentik destinasi sering bukan hotel besar, melainkan warung makan, pemandu lokal, pengrajin, pengelola homestay, komunitas desa wisata, atau penjual oleh-oleh. Mereka menyimpan cerita dan kedekatan yang tidak mudah digantikan layanan formal. 

Namun banyak dari mereka belum siap masuk ke pasar digital: foto belum menarik, deskripsi belum jelas, pembayaran belum rapi, standar kebersihan belum konsisten, dan sertifikasi belum tersedia. Jika OTA membantu mereka naik kelas, halal tourism menjadi agenda pariwisata sekaligus pemberdayaan.

Tentu saja, peran OTA membawa tanggung jawab. Jika platform hanya mengejar transaksi, halal tourism bisa jatuh menjadi komoditas label. Paket diberi nama muslim-friendly, tetapi tidak diverifikasi. Restoran disebut halal, tetapi sumber informasinya tidak jelas. Hotel ditampilkan ramah muslim, tetapi fasilitasnya tidak konsisten. Dalam jangka panjang, praktik seperti ini merusak kepercayaan.

Karena itu, OTA perlu membangun kapabilitas yang lebih dari sekadar teknologi: kurasi, verifikasi, kemitraan, dan sensitivitas budaya. Mereka perlu memahami bahwa halal tourism bukan hanya kategori produk. Ia adalah ruang pengalaman yang menyentuh nilai, identitas, rasa aman, dan harapan wisatawan.

Indonesia memiliki modal besar. Tetapi modal besar tidak otomatis menjadi keunggulan. Tanpa orkestrasi, semuanya tetap menjadi potensi yang tersebar. Dengan orkestrasi, potensi itu dapat berubah menjadi pengalaman yang dipercaya.

Pada akhirnya, tantangan terbesar halal tourism Indonesia bukan sekadar membuat wisatawan datang, tetapi membuat mereka yakin untuk kembali. Label dapat menarik perhatian, tetapi hanya pengalaman yang jujur dan konsisten yang melahirkan kepercayaan. 

Halal tourism yang dipercaya tumbuh dari kerja kecil yang sering tidak terlihat: informasi yang akurat, toilet yang bersih, musala yang layak, makanan yang jelas status halalnya, pelaku lokal yang diberdayakan, dan platform digital yang tidak sekadar menjual, tetapi ikut menjaga janji. 

Mungkin di situlah masa depan halal tourism Indonesia akan ditentukan. Bukan pada seberapa besar klaim yang kita ucapkan, melainkan pada seberapa sungguh-sungguh kita merawat pengalaman yang dirasakan wisatawan.

add katadata as preferred source
Baca artikel ini lewat aplikasi mobile.

Dapatkan pengalaman membaca lebih nyaman dan nikmati fitur menarik lainnya lewat aplikasi mobile Katadata.

mobile apps preview
Agus W. Soehadi
Agus W. Soehadi
Pengajar Bisnis di Universitas Prasetiya Mulya

Catatan Redaksi:
Katadata.co.id menerima tulisan opini dari akademisi, pekerja profesional, pengamat, ahli/pakar, tokoh masyarakat, dan pekerja pemerintah. Kriteria tulisan adalah maksimum 1.000 kata dan tidak sedang dikirim atau sudah tayang di media lain. Kirim tulisan ke opini@katadata.co.id disertai dengan CV ringkas dan foto diri.

Cek juga data ini

Artikel Terkait

Video Pilihan
Loading...