Dari Karbon ke Ketahanan Sistem

Perubahan iklim telah mengubah cara dunia memandang pembangunan. Dalam satu dekade terakhir, karbon menjadi salah satu kata yang paling sering muncul dalam diskusi kebijakan publik. Pemerintah, lembaga internasional, dunia usaha, dan organisasi masyarakat sipil berlomba-lomba menyusun strategi penurunan emisi, membangun pasar karbon, dan mengejar target net zero emission.

Perhatian terhadap karbon tentu penting. Krisis iklim merupakan tantangan nyata yang membutuhkan respons yang cepat dan terukur. Namun di tengah menguatnya narasi tersebut, ada satu pertanyaan mendasar yang layak diajukan kembali: apakah karbon sesungguhnya merupakan tujuan yang ingin dicapai, atau hanya salah satu indikator dari sesuatu yang lebih mendasar?

Pertanyaan ini muncul ketika kita melihat berbagai intervensi pembangunan dan konservasi yang berhasil menghasilkan banyak manfaat sekaligus. Restorasi mangrove tidak hanya meningkatkan serapan karbon, tetapi juga melindungi pesisir dari abrasi, memperbaiki habitat perikanan, meningkatkan produktivitas ekonomi masyarakat pesisir, dan menjaga keanekaragaman hayati. 

Pemulihan daerah aliran sungai tidak hanya mengurangi risiko banjir, tetapi juga memperbaiki kualitas air, mendukung produktivitas pertanian, dan memperkuat ketahanan masyarakat terhadap kekeringan. Jalur sepeda dan transportasi publik tidak hanya mengurangi emisi, tetapi juga meningkatkan kesehatan masyarakat, mengurangi kemacetan, dan memperbaiki kualitas hidup perkotaan.

Selama ini berbagai manfaat tersebut sering disebut sebagai co-benefit. Dalam terminologi perubahan iklim dikenal istilah mitigation co-benefit dan adaptation co-benefit. Namun semakin lama, istilah tersebut terasa kurang memadai. Kata co-benefit secara tidak langsung menempatkan satu tujuan sebagai yang utama, sementara manfaat lainnya dianggap sekadar tambahan.

Padahal dalam praktiknya, berbagai manfaat tersebut sering kali muncul secara bersamaan dan sama pentingnya. Ketika sebuah ekosistem mangrove dipulihkan, sulit mengatakan bahwa perlindungan pesisir lebih penting daripada peningkatan stok karbon, atau bahwa biodiversitas lebih penting daripada penghidupan masyarakat. Semua manfaat tersebut lahir dari satu perubahan yang sama, yakni pulihnya fungsi ekosistem.

Di sinilah letak persoalan yang sering terlewat dalam cara kita merancang kebijakan maupun program pembangunan. Kita terlalu sering memulai dari target yang ingin dicapai, bukan dari sistem yang ingin diperbaiki. Kita berbicara tentang target karbon, target rehabilitasi, target adaptasi, target konservasi, bahkan target pertumbuhan ekonomi. Akan tetapi, jauh lebih sedikit perhatian diberikan pada kondisi sistem yang melatarbelakangi seluruh persoalan tersebut.

Pemikir sistem Donella Meadows dalam bukunya Thinking in Systems mengingatkan bahwa banyak persoalan besar dunia bertahan bukan karena kurangnya solusi, melainkan karena kita gagal memahami struktur sistem yang menghasilkan persoalan tersebut. Bagi Meadows, masalah seperti kemiskinan, degradasi lingkungan, dan ketimpangan tidak dapat diselesaikan secara parsial karena akar masalahnya berada pada hubungan antarkomponen dalam sistem yang lebih besar.

Pandangan serupa dikemukakan Peter Senge dalam The Fifth Discipline ketika ia menyatakan bahwa systems thinking adalah kemampuan untuk melihat keterhubungan, bukan sekadar melihat bagian-bagian yang terpisah. Perspektif ini sangat relevan bagi Indonesia yang masih cenderung mengelola pembangunan melalui pendekatan sektoral.

Urusan kehutanan dikelola oleh sektor kehutanan, pertanian oleh sektor pertanian, infrastruktur oleh sektor infrastruktur, dan seterusnya. Padahal masyarakat tidak hidup dalam sektor-sektor tersebut. Mereka hidup dalam satu bentang sosial dan ekologis yang sama.

Seorang petani di daerah hulu tidak hanya menghadapi persoalan pertanian. Ia juga berhadapan dengan kondisi hutan, tata ruang, ketersediaan air, akses pasar, perubahan iklim, dan kebijakan pembangunan. Demikian pula masyarakat pesisir tidak hanya berurusan dengan perikanan, tetapi juga dengan abrasi, kualitas ekosistem pesisir, cuaca ekstrem, dan peluang ekonomi lokal.

Karena itu, mungkin sudah saatnya kita menggeser cara pandang dari pendekatan yang berfokus pada sektor menuju pendekatan yang berfokus pada sistem sosial-ekologis. Dalam pendekatan ini, yang menjadi perhatian utama bukanlah berapa ton karbon yang dapat dihasilkan atau berapa hektare yang dapat direstorasi. Akan tetapi, apakah sistem yang menopang kehidupan masyarakat menjadi lebih sehat, lebih tangguh, dan lebih mampu menghadapi tekanan di masa depan.

Perubahan cara pandang ini juga penting untuk menghindari kecenderungan menjadikan karbon sebagai tujuan akhir. Dalam beberapa tahun terakhir, tidak sedikit kebijakan maupun proyek yang secara implisit menempatkan karbon sebagai pusat dari seluruh agenda lingkungan. Akibatnya, muncul risiko bahwa nilai suatu ekosistem diukur terutama dari kemampuannya menyimpan karbon.

Padahal berbagai studi menunjukkan bahwa nilai ekonomi ekosistem jauh melampaui nilai karbon itu sendiri. Studi World Bank mengenai ekonomi mangrove di Indonesia menunjukkan bahwa jasa ekosistem mangrove dapat menghasilkan manfaat ekonomi rata-rata sekitar US$15.000 (sekitar Rp270 juta dengan kurs saat ini) per hektare per tahun. Bahkan di lokasi tertentu nilainya dapat mendekati US$50.000 per hektare per tahun atau sekitar Rp900 juta.

Menariknya, sebagian besar manfaat tersebut tidak berasal dari karbon, melainkan dari perlindungan pesisir, dukungan terhadap perikanan, pengurangan risiko bencana, dan berbagai jasa ekosistem lainnya.

Temuan ini memberikan pelajaran penting. Karbon bukanlah sumber utama nilai suatu ekosistem. Karbon adalah salah satu manfaat yang muncul ketika ekosistem berfungsi dengan baik.

Pelajaran yang sama dapat ditemukan pada sektor transportasi. Di New York, pembangunan jalur sepeda yang semula ditujukan untuk meningkatkan mobilitas ternyata menghasilkan dampak ekonomi yang tidak terduga. 

Studi menunjukkan bahwa penjualan ritel di koridor yang dilengkapi infrastruktur sepeda tumbuh jauh lebih tinggi dibandingkan kawasan sekitarnya. Infrastruktur yang awalnya dirancang untuk transportasi pada akhirnya juga menghasilkan manfaat ekonomi, kesehatan, dan lingkungan secara bersamaan.

Contoh-contoh tersebut menunjukkan bahwa pembangunan yang baik sesungguhnya tidak menghasilkan satu manfaat tunggal. Ia menghasilkan berbagai hasil yang saling memperkuat.

Sayangnya, cara berpikir pembangunan sering kali masih terjebak pada logika indikator tunggal. Keberhasilan diukur berdasarkan jumlah pohon yang ditanam, luas lahan yang direstorasi, jumlah peserta pelatihan, atau ton karbon yang berhasil dikurangi. Semua indikator tersebut penting, tetapi tidak cukup.

Yang lebih penting adalah memahami apakah sistem yang menjadi fondasi kehidupan masyarakat benar-benar mengalami perbaikan.

Dalam konteks perubahan iklim, tujuan akhirnya bukanlah karbon. Tujuan akhirnya adalah ketahanan. Ketahanan masyarakat terhadap perubahan iklim. Ketahanan ekonomi terhadap guncangan. Ketahanan ekosistem terhadap tekanan yang semakin besar. Ketahanan sistem secara keseluruhan.

Gagasan ini sejalan dengan pemikiran ekonom Kate Raworth melalui konsep Doughnut Economics. Raworth mengingatkan bahwa tantangan terbesar abad ke-21 bukanlah menghasilkan pertumbuhan ekonomi tanpa batas, melainkan memastikan kebutuhan manusia terpenuhi tanpa melampaui batas ekologis planet. Dengan kata lain, pembangunan harus mampu menciptakan ruang yang aman secara ekologis sekaligus adil secara sosial.

Pendekatan seperti ini juga mengharuskan kita lebih jujur dalam membicarakan trade-off. Tidak ada intervensi yang hanya menghasilkan manfaat. Selalu ada konsekuensi yang perlu dipertimbangkan. Karena itu, kualitas kebijakan tidak hanya ditentukan oleh banyaknya manfaat yang dihasilkan, tetapi juga oleh kemampuannya mengelola dampak dan risiko yang muncul.

Pada akhirnya, tantangan terbesar pembangunan berkelanjutan bukanlah bagaimana menghasilkan lebih banyak proyek karbon, lebih banyak proyek adaptasi, atau lebih banyak proyek konservasi. Tantangan yang sesungguhnya adalah bagaimana memperbaiki sistem sosial-ekologis yang menjadi fondasi seluruh agenda tersebut.

Ketika sistem itu membaik, berbagai hasil yang selama ini dikejar secara terpisah akan muncul secara bersamaan. Emisi menurun, ketahanan meningkat, biodiversitas terjaga, ekonomi lokal tumbuh, dan kualitas hidup masyarakat membaik. Dalam konteks itu, karbon tidak lagi menjadi tujuan utama, melainkan salah satu tanda bahwa kita sedang bergerak ke arah yang benar.

Kesimpulannya, pembangunan yang baik seharusnya tidak dimulai dari pertanyaan tentang berapa banyak karbon yang dapat dikurangi atau berapa banyak indikator yang dapat dicapai. Pembangunan yang baik dimulai dari pertanyaan yang lebih mendasar: sistem sosial-ekologis apa yang ingin kita perbaiki. 

Ketika sistem tersebut pulih dan berfungsi dengan baik, berbagai manfaat lingkungan, sosial, dan ekonomi akan hadir secara bersamaan sebagai hasil dari satu proses transformasi yang sama. Karbon, dalam konteks ini, bukanlah tujuan akhir, melainkan salah satu penanda bahwa pembangunan sedang berjalan di jalur yang benar.