Ketika Militerisme Meruntuhkan Kedaulatan Desa

Kabar duka itu datang dari calon manajer Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) dan Koperasi Nelayan Merah Putih (KNMP). Pasalnya, hingga 28 Juni sudah lima orang yang meninggal dunia dalam latihan dasar kemiliteran untuk calon manajer KDMP dan KNMP itu. 

Padahal, latihan dasar kemiliteran sejatinya tidak relevan diberikan kepada calon manajer di kedua koperasi itu. Mereka akan bekerja di wilayah sipil bukan di wilayah tempur. Kedisiplinan yang dibutuhkan bagi calon manajer koperasi jelas berbeda dengan militer.

Di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto ini tampaknya militerisme dengan leluasa, bahkan cenderung ugal-ugalan memasuki wilayah-wilayah sipil. Militerisme adalah kepercayaan atau keinginan pemerintahan untuk menggunakan kekuatan militer, baik organisasi maupun cara berpikir, secara agresif di ranah publik.

Militerisme bukan hanya terjadi dalam latihan dasar militer di KDMP dan KNMP, tapi juga merasuk jauh di jenjang pendidikan formal. Bayangkan, Markas Besar (Mabes) TNI dan Kementerian Sosial dikabarkan akan menerjunkan 1.000 taruna Akademi Militer (Akmil) untuk membina kedisiplinan dan karakter siswa Sekolah Rakyat di berbagai daerah pada awal Agustus 2026 mendatang. 

Kedisiplinan dan karakter sipil tidak kalah dengan militer. Menyerahkan pendidikan karakter dan kedisiplinan kepada militer lebih disebabkan sebagai upaya membangun kesadaran palsu masyarakat bahwa militer lebih unggul dibandingkan sipil. Jika kesadaran palsu itu telah tertanam maka warga sipil akan menormalisasi bila suatu saat militer merasuk lebih jauh lagi ke wilayah-wilayah sipil, termasuk dalam tata kelola sumberdaya alam. Tanpa adanya kesadaran palsu di kalangan sipil, peran multifungsi militer di sektor sumber daya alam akan selalu mendapat perlawanan.

Dibandingkan era Orde Baru, militerisme di era Presiden Prabowo Subianto tampak lebih halus. Setidaknya ada tiga penyebabnya. Pertama, militerisme di era Prabowo Subianto justru diawali dengan pemilu secara langsung. Sementara, militerisme di era Orde Baru diawali dengan peristiwa berdarah di 1966 dan diikuti dengan berbagai peristiwa berdarah lainnya, hingga penculikan aktivis di 1998. 

Kedua, menyatunya militerisme dengan Prabowonomics, gagasan pembangunan ala Prabowo Subianto. Arus utama Prabowonomics adalah ekonomi ekstraktif, yang mengutamakan ekstraksi sumberdaya alam. Ekonomi ekstraktif ini memiliki resiko terhadap kerusakan alam dan konflik agraria. Risiko itu menimbulkan potensi resistensi dari masyarakat lokal. Militerisme dibangun untuk menundukan potensi perlawanan masyarakat yang akan menjadi korban ekonomi ekstraktif tersebut. 

Ketiga, hegemoni militerisme. Militerisme di era Prabowo Subianto tidak hanya ditandai dengan keterlibatan militer secara fisik tapi juga melalui teknik hegemoni. Menurut Antonio Gramsci, seorang pemikir sosial dari Italia hegemoni adalah cara kelas penguasa (bisa pemerintah, oligarki, atau kelompok elite) untuk mempertahankan kekuasaannya bukan dengan jalan kekerasan atau senjata, melainkan dengan persetujuan sukarela dari rakyat yang dikuasai. Dilibatkannya militer dalam pelatihan manajer KDMP, KNMP hingga Sekolah Rakyat adalah manifestasi dari teknik hegemoni ini.

Hegemoni militerisme di era Presiden Prabowo Subianto itu juga tampak sejak adanya retreat anggota kabinet hingga pejabat publik daerah di Akmil Magelang. Atas nama kedisiplinan dan karakter, hegemoni militerisme mulai perlahan-lahan ditanamkan. Jika hegemoni itu berhasil maka dalam jangka panjang warga sipil akan menormalisasi supremasi militer atas sipil. 

Hegemoni militerisme tidak akan berhasil bila hanya dilakukan di perkotaan. Hegemoni militerisme juga harus dilakukan di pedesaan seluruh Indonesia. Kenapa demikian? Selain karena jumlah desa di Indonesia lebih banyak dibandingkan perkotaan, sumber daya alam juga berada di desa. Dalam konteks inilah kita dengan mudah memberikan jawaban atas pertanyaan mengapa hegemoni militer juga dilakukan di institusi seperti koperasi desa?

Padahal secara historis koperasi didesain oleh Mohammad Hatta sebagai sokoguru perekonomian rakyat yang berciri emansipatif, demokratis, dan berbasis kesukarelaan. Kalau berpijak dari gagasan koperasi Bung Hatta, seharusnya koperasi, termasuk koperasi desa harus bebas dari intervensi militer. Begitu militer masuk dalam koperasi, nilai-nilai emansipatif, demokratis, dan kesukarelaan dalam koperasi akan hancur. Kenapa demikian? Karena nilai-nilai itu bukan nilai-nilai militer.

Dari sisi ekologi-politik, desa adalah benteng terakhir dari perebutan kuasa atas sumberdaya alam. Ketika industri ekstraktif membutuhkan ekspansi lahan untuk sawit, tambang nikel, atau infrastruktur energi, resistensi terbesar hampir selalu lahir dari komunitas perdesaan yang terorganisir melalui kelembagaan lokal. Dengan hegemoni militerisme, benteng-benteng sumberdaya alam itu dengan akan mudah ditaklukan.

Dengan kata lain, hegemoni militerisme di pedesaan adalah upaya negara sedang melakukan pendisiplinan terhadap warga desa agar para oligark dengan mudah mengekstraksi sumber daya alam di desa dan akumulasi labanya dibawa ke kota. Dengan hegemoni militerisme dalam KDMP dan KNMP, koperasi yang semula berfungsi sebagai ruang musyawarah dan mesin solidaritas ekonomi, perlahan diubah karakternya menjadi instrumen korporatis yang patuh pada agenda pembangunan top-down ala militer. 

Bukan hanya itu, melalui doktrin militerisme, nalar kritis warga desa dikerdilkan. Gerakan masyarakat desa yang menolak proyek ekstraksi karena mempertahankan tanah adat, akan dimaknai sebagai kegiatan pembangkangan yang mengancam ketahanan nasional. Padahal penolakan warga desa terhadap proyek-proyek ekstraksi sumber daya alam adalah hak warga yang dilindungi konstitusi. Singkatnya, kedaulatan desa harus dikorbankan untuk melancarkan proyek-proyek ekstraktif yang merusak alam.

Dampak jangka panjang hegemoni militerisme di pedesaan adalah tergerusnya sendi-sendi demokrasi ekologis. Prinsip fundamental seperti Free, Prior, and Informed Consent (FPIC), menjadi sepenuhnya tidak bermakna. Bagaimana tidak, logika militerisme telah menggantikan logika ekologis karena alam dipaksa tunduk pada jargon pertahanan negara untuk menyembunyikan upaya akumulasi laba para oligark di sektor sumber daya alam. 

Cukup sudah militerisme di ranah sipil. Hegemoni militerisme di pedesaan harus diakhiri. Sudah saatnya kita merefleksikan kembali arah pembangunan Indonesia. Masa depan Indonesia berada pada keadilan ekologis dan kedaulatan rakyat yang sejati. 

Cangkul petani, jaring nelayan, koperasi dan musyawarah warga desa harus dibebaskan dari logika militer. Desa bukan hanya kekuatan ekonomi Indonesia tapi juga demokrasi. Itu semua tidak mungkin terjadi bila desa berada dalam cengkeraman logika militerisme.