Kampus di Tengah Disrupsi AI: Mengejar Relevansi Tanpa Kehilangan Kemanusiaan

Bayangkan sebuah negara memangkas lebih dari 12.200 jurusan kuliah dalam lima tahun. Itu bukan skenario fiksi. Menurut data Kementerian Pendidikan Tiongkok, sepanjang 2021-2025 negara itu menghentikan ribuan program sarjana dan menggantinya dengan sekitar 10.200 program baru, hampir sepertiga dari total program sarjana di seluruh negeri berubah bentuk. 

Yang paling banyak kena pangkas: humaniora, bahasa asing, manajemen, dan berbagai ilmu sosial lain yang dianggap sudah usang. Sebagai gantinya, kampus top seperti Tsinghua dan Peking University membuka jurusan baru di bidang kecerdasan buatan dan robotika, didorong pula oleh angka pengangguran muda yang sempat menembus 16%.

Ini contoh paling telanjang dari cara sebuah negara menjawab pertanyaan besar zaman ini: apakah AI akan menggantikan manusia? Sayangnya jawabannya diambil terburu-buru. Logikanya kurang lebih begini: kalau sebuah bidang ilmu tidak berbicara langsung dengan data atau algoritma, ia dianggap tidak lagi punya tempat.

Bagi saya, cara pandang seperti itu justru menunjukkan bahwa pertanyaannya sendiri sudah keliru sejak awal. Yang perlu dijawab bukan apakah AI akan menggantikan manusia, tetapi pekerjaan apa yang sebaiknya diserahkan ke AI dan mana yang tetap harus dipegang manusia. 

Tujuan penerapan teknologi bukan sekadar memangkas jurusan yang dianggap “tidak efisien”, melainkan membangun sistem kerja dan pendidikan yang lebih efektif sekaligus berkelanjutan.

Pelajaran Lama yang Terlupakan

Tiongkok sebetulnya pernah mengalami kesalahan serupa, meski dalam konteks jauh berbeda. Akhir 1950-an, pemerintah menggalakkan Kampanye Empat Hama. Salah satu sasarannya burung pipit, karena dianggap memakan biji-bijian dan merugikan hasil panen. Burung-burung itu dibasmi besar-besaran, tanpa disadari bahwa mereka juga predator alami hama serangga. Begitu populasinya anjlok, hama justru meledak, tanaman rusak, dan bencana ini turut memperparah gelombang kelaparan besar yang menewaskan jutaan orang.

Pelajarannya sederhana: mencabut satu elemen dari sebuah sistem tanpa memahami keterkaitannya bisa memicu kerusakan yang jauh lebih besar daripada masalah awal yang ingin diselesaikan. Kebijakan pendidikan hari ini berisiko mengulang logika yang sama, memperlakukan ilmu sosial dan humaniora seperti “hama” penghambat efisiensi, padahal keduanya barangkali justru penyeimbang yang menjaga sistem tetap sehat.

Bukan Soal Menang Kalah, tapi Soal Desain Sistem

Dalam perspektif sistem sosio-teknik, teknologi dan manusia bukan dua pihak yang saling bersaing, melainkan komponen yang harus dirancang saling melengkapi. Sebuah organisasi, atau sebuah negara, tidak akan berhasil hanya karena memiliki teknologi paling canggih, melainkan juga karena manusia macam apa yang dihasilkan sistem pendidikannya.

Kesalahan yang sering muncul dalam implementasi AI, dan tampak pula dalam kebijakan Tiongkok tadi, adalah menyamaratakan semua disiplin ilmu dengan satu tolok ukur: seberapa langsung ia bisa diotomatisasi. Padahal ada bidang yang rutin dan berbasis aturan, ada pula yang butuh empati, kreativitas, dan pertimbangan etis. Keduanya perlu perlakuan berbeda, bukan disamaratakan seolah salah satunya sudah kedaluwarsa.

AI memang unggul mengolah data besar, mengenali pola, dan menjalankan proses berulang dengan konsistensi tinggi. Di lini produksi, AI bisa memantau kualitas produk lewat visi komputer, memprediksi kerusakan mesin, atau mengoptimalkan rantai pasok. Untuk pekerjaan semacam ini, menyerahkannya ke AI memang lebih masuk akal.

Tapi tidak semua keputusan bisa diwakilkan ke mesin. Di sinilah letak ironi kebijakan yang memangkas habis-habisan ilmu sosial dan humaniora. AI bisa memberi rekomendasi berbasis data, tetapi ia tidak memiliki tanggung jawab moral, apalagi pemahaman terhadap nilai yang hidup di masyarakat. Kemampuan itu justru banyak ditempa lewat disiplin ilmu yang kini dianggap “usang”.

Pendidikan Bukan Sekadar Mengejar Ketertautan dengan Industri

Fenomena di Tiongkok memperlihatkan hal serupa di dunia pendidikan, hanya dengan taruhan yang jauh lebih besar. Benar, AI bisa membantu dosen menyusun bahan ajar atau memberi umpan balik awal atas tugas mahasiswa. Tapi membangun karakter dan menumbuhkan kemampuan berpikir kritis tetap pekerjaan manusia. Pendidikan bukan sekadar transfer pengetahuan yang diukur dari kecepatan lulusannya terserap industri AI, melainkan juga proses membentuk manusia yang berpikir jernih dan bertanggung jawab.

Ketika sebuah negara memangkas sepertiga lebih program sarjananya demi mengejar relevansi dengan AI, ada satu pertanyaan yang mudah terlewat: siapa nanti yang menyusun kebijakan publik yang adil, atau memastikan sistem AI tidak memperbesar ketimpangan?

Dari “Menghapus” ke “Memperkuat”

Karena itu, organisasi maupun pembuat kebijakan pendidikan perlu mengubah cara pandang terhadap AI. Fokusnya bukan mencari jurusan atau pekerjaan apa yang bisa dihilangkan, melainkan kompetensi apa yang bisa diperkuat lewat kolaborasi manusia dan AI. Pendekatan Tiongkok yang serba cepat memang terlihat efisien di atas kertas, tapi berisiko menghapus lebih dulu kapasitas manusiawi yang justru paling dibutuhkan begitu AI benar-benar mengambil alih pekerjaan rutin.

Dalam ilmu Teknik Industri, ada prinsip bahwa sistem yang baik harus mengoptimalkan aspek teknologi sekaligus aspek manusia. Produktivitas tinggi tidak semata lahir dari mesin yang cepat, tapi dari desain kerja dan kurikulum yang memanfaatkan keunggulan masing-masing pihak: AI unggul di komputasi, manusia unggul dalam berpikir strategis dan berinovasi, kemampuan yang banyak diasah lewat ilmu sosial dan humaniora.

Sayangnya, banyak organisasi, bahkan mungkin banyak negara, masih sibuk berinvestasi pada teknologi tanpa mempersiapkan manusianya. AI dibeli, jurusan “usang” dihapus, tapi pelatihan minim dan budaya kerja belum siap. 

Hasilnya, teknologi yang seharusnya mendongkrak kinerja justru memicu resistensi. Keberhasilan transformasi digital tidak hanya ditentukan kecanggihan AI, tapi juga keberagaman kompetensi yang tetap dijaga, bukan dipangkas demi efisiensi jangka pendek.

Belajar dari Kesalahan Kalkulasi

Masa depan dunia kerja kemungkinan besar bukan dunia tanpa manusia, melainkan dunia yang menuntut manusia bekerja berdampingan dengan AI. Pekerjaan bernilai tambah rendah dan repetitif akan makin banyak diotomatisasi. Sebaliknya, pekerjaan yang membutuhkan kreativitas, empati, dan pengambilan keputusan strategis, yang justru banyak ditempa disiplin ilmu yang kini dianggap “kurang relevan” di Tiongkok, akan makin bernilai.

Pertanyaan yang harus dijawab bukan lagi “Apakah AI akan menggantikan manusia?” Melainkan. bagaimana kita merancang sistem kerja dan pendidikan agar AI mengerjakan apa yang menjadi keunggulannya, sementara manusia berfokus pada pekerjaan yang membutuhkan penalaran, nilai, dan kemanusiaan.

Kisah burung pipit dan kisah jurusan yang dihapus punya benang merah yang sama: sebuah sistem jarang bisa diperbaiki dengan menghilangkan bagian yang terlihat paling “tidak produktif” tanpa memahami perannya bagi keseimbangan keseluruhan. 

Pengalaman Tiongkok layak jadi pelajaran, termasuk bagi Indonesia yang juga menata ulang arah pendidikan tinggi dan dunia kerjanya di tengah gelombang AI. 

AI bukan pesaing manusia, melainkan mitra yang memperkuat kemampuan manusia. Negara yang membagi peran secara tepat, tanpa buru-buru menghapus apa yang tampak “tidak efisien”, akan meraih manfaat terbesar dari transformasi digital: produktivitas meningkat tanpa kehilangan sentuhan manusia.