Ilusi Inspirasi dari Prancis dan Masalah di Balik Pendirian URI

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyatakan, pendirian Universitas Republik Indonesia (URI) terinspirasi dari École nationale d'administration (ENA) yang kini menjadi Institut national du service public (INSP) di Prancis. 

URI didesain sebagai institusi pendidikan yang mengedepankan pelatihan kepemimpinan, administrasi pemerintahan, etika, integritas, dan wawasan kebangsaan. Seperti ENA yang menghasilkan alumni berpengaruh di ranah perpolitikan Prancis.  Salah satunya adalah Jacques Chirac, Presiden Prancis periode 1995-2007.

Rujukan pendirian URI yang terinspirasi ENA (INSP) terkesan prestisius. Namun, sejatinya menyimpan berbagai permasalahan. Penulis melihat ada upaya difusi kebijakan dengan meminjam bentuk institusional dari negara lain, tetapi tanpa memahami prasyarat historis, struktural, dan kontekstual yang membuatnya bekerja di tempat asal. 

Secara historis, ENA yang didesain sebagai akademi aparatur sipil negara, teknokrat dan birokrat, yang lahir dari krisis legitimasi terhadap kualitas pemerintahan Vichy Prancis yang merupakan negara boneka dari pemerintahan fasis Jerman selama Perang Dunia II. 

Berakhirnya perang sekaligus runtuhnya pemerintahan Vichy, Presiden Charles de Gaulle membutuhkan korps birokrat baru. Mereka tidak hanya berkualitas secara administratif, tetapi juga membawa nilai-nilai republikan guna membangun Prancis pascaperang. 

Lahir sebagai Grandes Ecoles Prancis yang baru pasca-1945, ENA mengedepankan pada meritokrasi yang ketat. Seleksi masuk mengadopsi sistem concours, yakni ujian terbuka yang sangat ketat. Nilai-nilai republikanisme Prancis diajarkan yang menempatkan pelayanan negara sebagai panggilan moral tertinggi. 

Namun, dalam perjalanannya sistem pendidikan ENA semakin eksklusif, teknokratis, dan elitis. Keberadaanya justru memperparah ketimpangan ekonomi Prancis. 

Presiden Emmanuel Macron, sebagai salah satu alumni ENA, justru memilih menutup ENA yang kemudian menggantikannya dengan INSP. Kehadiran INSP diharapkan dapat meruntuhkan warisan elitisme itu menjadi lebih inklusif dan representatif.

Menurut Murray Edelman, seorang pakar kebijakan publik, ada bentuk kebijakan, yakni substantif dan simbolik. Kebijakan substantif benar-benar mengubah distribusi sumber daya dan kapasitas. Sedangkan  kebijakan simbolik lebih berfokus pada konstruksi makna-makna politis. 

Dengan mengambil inspirasi dari ENA Prancis, seolah-olah pendirian URI memiliki substansi yang tinggi. Sebaliknya, pendirian URI sangat kental dengan aroma kebijakan simbolik. Ini terlihat dari pelantikan pimpinan URI yang lebih dulu sebelum menyusun fondasi kurikulum, standar seleksi, standar lulusan, standar pengajar, hingga penentuan lokasi fisik kampus. 

Kami melihat, pendirian URI tidak benar-benar meniru ENA, melainkan hanya menggunakannya sebagai legitimasi simbolik untuk agenda yang berbeda. Institusi baru seperti URI tidak memiliki penerimaan dari para stakeholders’ yang relevan seperti akademisi, birokrat, mahasiswa, dan masyarakat sipil yang akan berinteraksi dengannya sehari-hari. 

ENA di Prancis lahir dari konsensus pascaperang dunia yang sangat luas. Konsensus ini mencakup seluruh kutub politik Prancis, dari Charles de Gaulle hingga kelompok komunis. Mereka sepakat bahwa birokrasi baru Prancis membutuhkan fondasi meritokrasi yang kuat. 

Latar belakang pendirian URI justru kebalikannya. Keputusan pendiriannya lahir secara sepihak dari pemikiran presiden yang secara tiba-tiba. Tanpa melibatkan partisipasi publik yang bermakna, dan langsung memancing resistensi dari komunitas akademik, pakar hukum tata negara, dan praktisi kebijakan publik.

URI dilahirkan secara tergesa-gesa melalui kebijakan yang simbolik. Alhasil, menarik untuk dapat ditelisik lebih dalam pihak mana yang sekiranya diuntungkan secara politik dari kebijakan simbolis tersebut. 

Dalam pandangan penulis, ada dua pihak yang sangat diuntungkan di balik kebijakan simbolis pendirian URI. Pertama, Presiden Prabowo Subianto yang akan mendapatkan keuntungan politis terkait salah satu kebijakan flagship-nya di sektor pendidikan selain pendirian Sekolah Rakyat. 

Pendirian URI memberikan Presiden Prabowo Subianto legasi yang bersifat generatif. Hal ini lantaran nantinya setelah URI berjalan akan menghasilkan alumni yang merasa berutang budi kepada pemerintahan sekarang. 

Konteks ini sesuai dengan ciri khas yang ditunjukkan pemimpin di negara semi-otoritarian yang cenderung melakukan sentralisasi kekuasaan. Termasuk dalam membangun institusi pendidikan yang berfokus pada nilai-nilai kepemimpinan sebagai cara mereka mempertahankan pengaruh politik, meskipun masa jabatannya telah berakhir. 

Kita dapat mengambil contoh ekosistem pendidikan birokrasi di era Orde Baru. Soeharto membuat koneksi institusi pendidikan yang saling terhubung, misalnya Lemhanas untuk ideologi ketahanan nasional, Sekolah Staf dan Pimpinan Administrasi (SESPA) untuk birokrat sipil, dan SESKOAD untuk perwira militer. 

Ketiga Lembaga tersebut mengajarkan varian Pancasila versi Orde Baru dan doktrin dwi fungsi ABRI sebagai kerangka ideologisnya. Bahkan, lulusan sekolah-sekolah tersebut dapat menduduki posisi strategis di seluruh lini pemerintahan, BUMN, dan bahkan sektor swasta selama era Orde Baru. 

Soeharto memang tidak pernah eksplisit mengatakan pendirian sekolah-sekolah tersebut untuk melanggengkan pengaruh politiknya. Namun narasi yang digunakannya tidak jauh berbeda dengan narasi yang digaungkan dalam pendirian URI: pembangunan nasional, persatuan, dan karakter kepemimpinan.

Kedua, adalah kelompok militer. Kepemimpinan URI yang diketuai oleh seorang purnawirawan Marsekal TNI mencerminkan pengaruh militer yang kuat dalam monopoli nilai-nilai kepemimpinan. Secara institusional, figur-figur militer dilahirkan dari proses yang hierarkis dengan menihilkan nilai egaliter karena tidak didesain untuk menerima perbedaan.  

URI sebagai representasi lembaga pendidikan semestinya merepresentasikan nilai-nilai kepemimpinan sipil, sesuai dengan amanat reformasi 1998. 

Kami tidak meragukan kompetensi kepemimpinan personal perwira militer. Persoalannya, budaya komando dan keseragaman nilai yang dianut militer merupakan distorsi jika dijadikan landasan kepemimpinan sipil. Seorang pemimpin sipil dituntut akuntabilitas, deliberatif, dan toleran terhadap perbedaan. Kepemimpinan sipil wajib dapat mengelola perbedaan nilai secara adil dan inklusif. 

Dengan mendirikan institusi baru dari nol, memberikan peluang politis pemerintah saat ini untuk mengontrol penuh arah pembangunan institusi tersebut. 

Kapfudzaruwa (2025) berargumen bahwa ketika rationale politik mendominasi kebijakan lembaga pendidikan tinggi, maka institusi yang lahir cenderung menjadi alat simbolik ideologi penguasa yang disamarkan sebagai identitas nasional negara.

Oleh karena itu bercermin pada pengalaman negara lain tanpa memahami apa yang ada di balik cermin adalah ilusi. URI, dalam kondisinya hari ini, bukan sedang belajar dari ENA secara substansi, tetapi meminjam prestise ENA untuk melegitimasi kebijakan yang sama sekali berbeda.