Pramono Anung dan Seni Membuat Jakarta Bekerja

Jakarta tidak pernah kekurangan visi. Kota ini sudah lama berbicara tentang transportasi massal, ruang publik, pelayanan dasar, kawasan terpadu, dan ambisi menjadi kota global. Persoalannya bukan lagi ketiadaan gagasan, melainkan kemampuan menjalankannya secara konsisten. 

Banyak rencana sudah tersedia, banyak infrastruktur sudah dibangun, dan banyak program sudah berjalan. Tantangan terbesarnya justru lebih sederhana sekaligus lebih sulit, yaitu membuat seluruh mesin pemerintahan bergerak ke arah yang sama. Di titik inilah kepemimpinan Pramono Anung patut dinilai.

Pramono datang dengan modal yang tidak kecil. Pengalaman panjang di parlemen, partai, dan pemerintahan pusat membuatnya memahami bagaimana keputusan publik benar-benar bekerja. Kebijakan tidak bergerak hanya melalui pidato atau instruksi politik. Setiap keputusan harus melewati anggaran, regulasi, kewenangan, koordinasi, kepentingan antarlembaga, dan birokrasi yang memiliki ritmenya sendiri. 

Pengetahuan semacam ini penting bagi Jakarta karena banyak persoalan kota sebenarnya sudah cukup jelas solusinya. Kesulitan terbesar muncul saat solusi tersebut harus diterjemahkan menjadi keputusan, program, dan hasil yang dirasakan warga.

Kekuatan Pramono, jika hendak dibuktikan, bukan terletak pada kemampuan menawarkan visi baru. Jakarta justru tidak membutuhkan terlalu banyak visi baru. Kota ini lebih membutuhkan pemimpin yang mampu menentukan mana program yang sudah bekerja, mana yang harus diperbaiki, dan mana yang harus dituntaskan. 

Pembangunan kota metropolitan tidak pernah selesai dalam satu periode pemerintahan. Transportasi, fasilitas publik, pendidikan, kesehatan, dan penataan kawasan membutuhkan kesinambungan jauh melampaui siklus politik lima tahunan. Kepemimpinan yang matang terlihat dari kemampuan menjaga arah tanpa terjebak kebutuhan memberi cap pribadi pada setiap kebijakan.

Di sinilah pengalaman birokratis Pramono menjadi relevan. Pemimpin yang memahami sistem seharusnya mampu memperpendek jarak antara keputusan dan pelaksanaan. Jakarta tidak kekurangan rapat, kajian, atau rencana. Masalahnya sering muncul pada koordinasi dan eksekusi. 

Satu kebijakan dapat melibatkan banyak dinas, badan usaha, kementerian, pemerintah daerah sekitar, serta kepentingan publik dan swasta. Tanpa kepemimpinan yang mampu memaksa semuanya bergerak bersama, kebijakan mudah tersendat di antara kewenangan. Kemampuan membuka kebuntuan seperti inilah yang seharusnya menjadi ukuran utama pemerintahan Pramono.

Transportasi publik memberi contoh paling konkret. Jakarta sudah memiliki MRT, LRT, TransJakarta, kereta komuter, dan berbagai layanan pengumpan. Tantangan hari ini bukan sekadar menambah moda baru, tetapi memastikan semuanya bekerja sebagai satu sistem. 

Warga tidak peduli lembaga mana yang mengelola satu jalur dan siapa yang memiliki jalur lainnya. Mereka hanya ingin perjalanan lebih singkat, perpindahan lebih mudah, akses pejalan kaki lebih nyaman, dan layanan lebih dapat diprediksi. Jika pengalaman birokratis Pramono dapat mengurangi fragmentasi tersebut, kepemimpinannya akan langsung terasa dalam kehidupan sehari-hari.

Hal serupa berlaku pada ruang publik. Jakarta membutuhkan taman, trotoar, jalur pejalan kaki, dan kawasan publik yang tidak berhenti sebagai proyek kosmetik. Ruang kota harus mudah digunakan, terhubung dengan transportasi, aman, dan nyaman bagi warga. 

Persoalannya kembali pada kemampuan menyatukan pekerjaan berbagai institusi. Trotoar yang baik tidak banyak berarti jika akses menuju halte buruk. Taman yang bagus kehilangan fungsi jika sulit dicapai. Kepemimpinan dibutuhkan agar pembangunan tidak berjalan dalam kotak-kotak birokrasi, melainkan sebagai satu pengalaman kota yang utuh.

Pendidikan dan kesehatan juga harus dibaca dengan cara serupa. Keduanya bukan cabang terpisah dari pembangunan, melainkan bagian dari kualitas kota. Akses pendidikan memperluas mobilitas sosial. Layanan kesehatan mengurangi kerentanan rumah tangga. Jakarta memiliki kapasitas fiskal dan kelembagaan yang besar, tetapi besarnya sumber daya tidak otomatis menghasilkan layanan yang baik. 

Pertanyaannya tetap sama, apakah pemerintahan mampu memastikan program tepat sasaran, mudah diakses, dan konsisten. Sekali lagi, ukuran kepemimpinan bukan banyaknya kebijakan, tetapi kemampuan membuat kebijakan bekerja.

Di titik ini, pengalaman birokratis juga mengandung risiko. Pemimpin yang terlalu memahami sistem dapat menjadi terlalu berhati-hati terhadap sistem. Jakarta tidak hanya membutuhkan keteraturan. Kota ini juga membutuhkan kecepatan. Masalah mobilitas, kualitas ruang, pelayanan dasar, dan kepadatan berkembang lebih cepat daripada prosedur birokrasi. 

Jika pengalaman hanya menghasilkan kehati-hatian dan kompromi tanpa keputusan tegas, modal Pramono justru berubah menjadi kelemahan. Pengalaman baru bernilai jika digunakan untuk mempercepat proses, membuka hambatan, dan membuat birokrasi lebih responsif.

Standar tersebut juga membuat penilaian terhadap Pramono lebih adil. Kepemimpinan tidak perlu dibaca melalui pencitraan personal atau popularitas sesaat, tetapi melalui kemampuan menyelesaikan masalah lintas lembaga secara konsisten. 

Keberhasilan tidak harus selalu hadir dalam proyek baru. Sering kali hasil terpenting justru muncul dari sistem lama yang akhirnya bekerja lebih baik, proyek tertunda yang selesai, pelayanan yang menjadi lebih sederhana, serta koordinasi yang sebelumnya macet lalu bergerak bagi warga dalam kehidupan sehari-hari di Jakarta.

Ambisi Jakarta menjadi kota global juga sebaiknya dinilai dari kemampuan ini. Singapura, Hong Kong, Tokyo, dan Beijing tidak menjadi kota penting hanya karena memiliki gedung tinggi atau proyek besar. Daya saing mereka bertumpu pada sistem yang bekerja dengan konsisten. 

Transportasi dapat diandalkan, ruang kota terkelola, pelayanan dasar relatif kuat, dan pemerintah mampu mengeksekusi keputusan. Jakarta tidak perlu meniru bentuk fisik kota-kota tersebut. Jakarta perlu mengejar kualitas pengelolaannya. Tanpa itu, istilah kota global hanya akan menjadi label yang lebih besar daripada kapasitas kota sendiri.

Pramono memiliki keuntungan karena tidak memulai dari nol. Jakarta sudah memiliki infrastruktur, program, kapasitas fiskal, badan usaha, dan birokrasi yang dapat dikembangkan. Tugas kepemimpinannya bukan menciptakan ulang kota, melainkan membuat seluruh modal itu bekerja secara lebih terhubung. 

Transportasi harus terintegrasi dengan ruang publik. Infrastruktur harus memperluas akses terhadap pendidikan dan kesehatan. Birokrasi harus menjadi penghubung, bukan penghambat. Semua itu membutuhkan kemampuan mengelola kompleksitas tanpa membuat warga ikut menanggung kompleksitas tersebut.

Ujian Pramono sebenarnya sederhana. Seorang pekerja harus dapat mencapai kantor lebih cepat. Seorang pelajar harus lebih mudah mencapai sekolah. Seorang ibu harus memperoleh layanan kesehatan tanpa prosedur berbelit. Pejalan kaki harus merasa ruang kota juga dibangun untuk mereka. 

Hasil seperti itu jauh lebih penting daripada banyaknya slogan atau peresmian proyek. Jika warga merasakan perubahan tersebut secara konsisten, pengalaman panjang Pramono di pemerintahan memperoleh arti yang nyata.

Jakarta tidak membutuhkan pemimpin yang terus-menerus menemukan ulang kota. Jakarta membutuhkan pemimpin yang mampu membuat kota bekerja. Di situlah nilai pengalaman Pramono terus dibuktikan. 

Bukan pada reputasi masa lalu, bukan pada kedekatan dengan pusat kekuasaan, dan bukan pada besarnya visi yang diumumkan. Ukurannya adalah kemampuan mengubah birokrasi menjadi eksekusi. 

Jika itu tercapai, ambisi Jakarta untuk berdiri sejajar dengan kota-kota utama Asia memiliki fondasi yang jauh lebih kuat. Kota global tidak lahir dari deklarasi. Kota global lahir dari pemerintahan yang mampu membuat kehidupan sehari-hari warganya bekerja lebih baik.