BRICS dan Jalan Baru Devisa Indonesia

Presiden Prabowo Subianto hadir di KTT BRICS ke-18 di New Delhi, India, pada 12–13 September 2026, dan membawa pesan yang tidak bertele-tele. Kerja sama BRICS harus memberikan manfaat nyata bagi rakyat Indonesia.

Pesan itu sebenarnya tolok ukur baru. Keberhasilan forum internasional sering dihitung dari jumlah dokumen yang ditandatangani. Presiden memindahkan hitungannya ke tempat lain, yaitu tambahan devisa, lapangan kerja, dan pendapatan pelaku usaha kecil di daerah.

Keputusan membawa Indonesia menjadi anggota penuh BRICS pada 2025 saya nilai berani sekaligus matang. Ketika itu banyak negara masih menimbang risiko. Indonesia bergerak lebih awal, bukan untuk berpindah blok, melainkan untuk mengambil posisi. Dengan kursi di ASEAN dan BRICS sekaligus, kita berdiri di titik temu Global North dan Global South, posisi yang tidak banyak negara bisa klaim.

Ukuran forumnya sendiri memang besar. BRICS kini beranggotakan 11 negara, yakni Brasil, Rusia, India, Tiongkok, Afrika Selatan, Mesir, Ethiopia, Iran, Uni Emirat Arab, Arab Saudi, dan Indonesia. Penduduknya sekitar 3,6 miliar jiwa, hampir 45% penduduk dunia. Ekonominya US$77 triliun dalam ukuran keseimbangan daya beli atau setara 40% ekonomi global. Nilai perdagangannya US$5,4 triliun, sekitar 24% perdagangan dunia, dengan arus investasi asing US$1,4 triliun atau 26% dari total investasi global.

Akses sudah dibuka di tingkat kepala negara. Yang menentukan hasil berikutnya adalah kecepatan kementerian, lembaga, dan dunia usaha yang mengubahnya menjadi transaksi.

Data perdagangan memperlihatkan pekerjaan rumah bagi Indonesia. Sepanjang 2025, nilai perdagangan Indonesia dengan enam anggota BRICS mencapai US$198,49 miliar, terdiri atas ekspor US$94,27 miliar dan impor US$104,22 miliar. Tiongkok mendominasi dengan US$154,58 miliar, disusul India US$23,16 miliar, Brasil US$ 6,99 miliar, Arab Saudi US$6,53 miliar, Rusia US$4,85 miliar, dan Mesir US$2,38 miliar. 

Dua hal terbaca dari angka itu. Neraca kita masih defisit terhadap kelompok ini, dan strukturnya bertumpu pada satu mitra saja, karena hampir 78% nilai perdagangan berasal dari Tiongkok. Pasar India, Brasil, Arab Saudi, Rusia, dan Mesir masih jauh di bawah potensinya, padahal kelimanya termasuk pasar dengan kelas menengah yang sedang tumbuh cepat.

Artinya Indonesia butuh jalur devisa tambahan yang tidak semata bergantung pada ekspor barang. Jalur yang paling siap dipakai hari ini adalah pariwisata, terutama segmen perjalanan bisnis.

Basisnya sudah tumbuh tanpa perlu dorongan keras. Kunjungan wisatawan asing ke Indonesia mencapai 15,39 juta pada 2025, naik 10,8% dibanding tahun sebelumnya. Wisatawan India tumbuh 17% menjadi 710.688 kunjungan pada 2024. Wisatawan Tiongkok menyumbang 9,76% dari total kunjungan hingga Juli 2025. Rata-rata belanja per kunjungan US$1.297 dengan lama tinggal 10,7 malam, berdasarkan data BPS.

Jika Indonesia mampu menarik satu juta pengunjung bisnis dari negara-negara BRICS setiap tahun, dengan rata-rata belanja US$2.500 per orang, nilai belanja langsungnya US$2,5 miliar per tahun.

Uang itu bukan pinjaman dan bukan komitmen investasi yang masih harus menunggu tahap konstruksi. Uang itu beredar di ekonomi domestik pada tahun berjalan, di meja kasir hotel, di warung sekitar lokasi pameran, di bengkel jahit yang mengerjakan seragam panitia. Efeknya pun berantai, sebab kenaikan lalu lintas penumpang mendorong maskapai menambah rute langsung, dan rute itulah yang kemudian menarik lebih banyak wisatawan sekaligus investor.

Letak geografis kita memperkuat peluang tersebut. Indonesia berada di persimpangan jalur Eropa dan Rusia, Tiongkok dan Asia Timur, Asia Selatan, Timur Tengah, Afrika, serta Pasifik dan Australia. Dengan status anggota BRICS sekaligus anggota ASEAN, maka sangat tepat bila Indonesia memposisikan dirinya sebagai gerbang BRICS menuju ASEAN dan Indo Pasifik.

Kemampuan teknis kita juga sudah pernah diuji. KTT G20 di Bali pada 2022 membuktikan Indonesia sanggup menjadi tuan rumah berskala global sekaligus menggerakkan ekonomi daerah dalam waktu singkat. Singapura dan Thailand membangun industri pertemuan mereka dengan modal yang sama, yaitu konsistensi puluhan tahun. Keunggulan yang tidak mereka miliki ada pada kita, yakni keragaman destinasi dan kedekatan dengan hampir semua pasar besar dunia.

Supaya arahan presiden berlanjut menjadi pelaksanaan, ada lima langkah yang bisa segera dikerjakan lintas kementerian dan lembaga.

Langkah pertama, terbitkan BRICS Business Travel Card sebagai fasilitas jalur cepat visa dan layanan imigrasi bagi pelaku bisnis negara anggota. Ini insentif paling murah dengan dampak yang paling cepat terasa.

Langkah kedua, bentuk BRICS Business Tourism Corridor dengan memperkuat penerbangan langsung dan menetapkan bandara utama kita sebagai hub menuju negara BRICS. Tanpa ketersediaan kursi pesawat, strategi pemasaran secanggih apa pun akan berhenti di ruang rapat.

Langkah ketiga, selenggarakan BRICS ASEAN Business Week setiap tahun di Indonesia, menyatukan forum investasi, perdagangan, pameran, dan pariwisata dalam satu agenda yang sama.

Langkah keempat, siapkan paket insentif untuk corporate meeting dan perjalanan insentif. Korporasi besar di negara BRICS rutin mengirim ribuan karyawan ke luar negeri setiap tahun, dan Indonesia perlu masuk daftar pilihan pertama mereka, bukan pilihan cadangan.

Langkah kelima, bangun BRICS Business Tourism Dashboard untuk mengukur kunjungan, belanja, transaksi, dan dampak ekonominya. Kebijakan yang tidak diukur tidak akan pernah bisa diperbaiki.

Kalau lima hal itu jalan, maka manfaatnya akan berlapis. Devisa dan produk domestik bruto naik, lapangan kerja berkualitas tercipta, transfer teknologi dan investasi ikut masuk, UMKM serta rantai pasok lokal menguat, konektivitas kita membaik, dan ekonominya menyebar ke daerah, tidak menumpuk di Jakarta. Posisi Indonesia sebagai gerbang BRICS menuju ASEAN dan Indo Pasifik pun makin kokoh.

Keanggotaan Indonesia di BRICS sebaiknya diukur dari tiga hal saja, yaitu lalu lintas orang, transaksi, dan investasi. Pariwisata bisnis adalah jembatan yang menghubungkan hubungan ekonomi antarnegara dengan kesejahteraan masyarakat yang bisa dirasakan sehari-hari.

Diplomasi di New Delhi sudah menyelesaikan bagian yang paling sulit, yaitu membuka akses. Sisanya ada di tangan pelaksana. Jika lima langkah tadi dijalankan konsisten dalam satu hingga dua tahun, tidak akan ada lagi yang perlu berpidato soal manfaat BRICS, karena angkanya sudah terbaca pada devisa, tingkat hunian hotel, dan pendapatan pelaku usaha di daerah.