Pria yang sudah bekerja di bidang jasa pariwisata selama lebih kurang 10 tahun ini mengatakan penurunan wisatawan lebih parah dibandingkan saat Bali mengalami peristiwa Bom Bali I dan II dan meletusnya Gunung Agung. Saat seluruh peristiwa itu terjadi, wisatawan ke Bali masih ramai.
“Bom dan gunung meletus masih bisa dilihat mata. Orang lebih gampang waspada dan pemerintah jelas bisa menanganinya. Sekarang musuhnya gak kelihatan,” kata Bagus.
Dengan nada getir, Bagus mengatakan hanya mampu bertahan di Denpasar selama dua bulan ke depan. Jika kondisi tak kunjung membaik, ia akan pulang kampung ke Karangasem, Bali Timur. Di kampung ia akan lebih mudah mencari peruntungan baru. “Bisa bertani,” katanya.
Bagus berharap pemerintah segera mencarikan solusi bagi industri pariwisata, khususnya di Bali. Seperti keringanan cicilan ke bank yang menurutnya akan memperpanjang napas bisnisnya lebih lama lagi. Lantaran saat ini yang paling memberatkannya adalah angsuran pinjaman bank.
(Baca: Pukulan Dua Arah Corona ke Industri Manufaktur)
Halaman selanjutnya: Pukulan Corona di Pariwisata Nasional
Pukulan Corona di Pariwisata Nasional
Apa yang terjadi dengan pariwisata Bali mewakili gambaran lebih besar di tingkat nasional. Pada 24 Februari lalu, Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan mengestimasikan kerugian sektor pariwisata nasional akibat pandemi corona US$ 500 juta atau Rp 7 triliun per bulan.
Sementara Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Wishnutama Kusubandio memperediksi kerugian dunia pariwisata Indonesia akibat Covid-19 sekitar Rp 45,8 triliun. Perkiraannya hanya berdasarkan kunjungan turis Tiongkok yang mencapai 2 juta per tahun.
Kami mencoba meminta potensi terbaru kerugian sektor pariwisata kepada Juru Bicara Satgas Covid-19 Kemenparekraf, Ari Juliano Gema. Namun ia menyatakan masih melakukan pendataan dampak pandemi corona ke sektor pariwisata. Data terakhir yang masuk adalah per 5 April pukul 13.00 WIB.
Dari data mutakhir Kemenparekraf, seperti dikirimkan Ari kepada katadata.co.id pada Selasa (7/4) diketahui: 10.946 usaha pariwisata terdampak di seluruh Indonesia; demikian juga 207 desa wisata di 19 provinsi; 30.421 tenaga kerja wisata kena PHK; 6.724 tenaga kerja wisata dirumahkan sementara; dan 38 sektor informal ikut terseret. “Berkurangnya wisatawan mancanegara memengaruhi,” kata Ari.
Data BPS pun mencatat kunjungan turis asing ke Indonesia berkurang drastis dari 1 juta 272 ribu kunjungan pada Januari menjadi 885,1 ribu pada Februari, minus 30,42 %. Kunjungan terbanyak pada Februari berasal dari Malaysia (175,3 ribu orang) disusul Australia (90,7 ribu orang) dan Singapura (88,7 ribu orang).
Turis asal Tiongkok paling banyak berkurang dalam periode Januari-Februari tahun ini. Pada Januari turis Tiongkok yang masuk ke negeri ini sebanyak 181.281 ribu orang. Pada Februari hanya sebanyak 11.780 orang. Atau minus sebesar 93,50 %.
(Baca: Turbulensi Industri Penerbangan di Pusaran Pandemi Corona)
Kementerian Keuangan, berdasarkan kondisi saat ini, menyatakan industri pariwisata termasuk sektor terdampak tinggi dan berpeluang menurunkan devisa. Karena sumbangan sektor ini ke devisa negara termasuk paling besar di luar migas. Pada 2019 sumbangannya terhadap PDB sebesar 4,8%.
Penurunan pariwisata juga berdampak sistemik. Ketua Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (APRINDO) Roy Madney pada awal Maret lalu memprediksi industri retail terancam kehilangan omzet US$ 48 juta atau sekitar Rp 652 miliar seiring menurunnya turis dari Tiongkok selama Januari-Februari 2020. Daerah yang paling terdampak sektor retailnya adalah Manado, Bali, Kepulauan Riau, Bangka Belitung, Medan, dan Jakarta.
Sementara penelitian P2E LIPI menyatakan penurunan sektor pariwisata berdampak ke UMKM yang bergerak di bidang makanan dan minuman mikro sebesar 27 %. Sedangkan terhadap usaha makanan dan minuman kecil sebesar 1,77 % dan di tingkat menengah sebesar 0,07 %.
Kondisi ini berbahaya lantaran UMKM memegang peranan penting dalam struktur perekonomian Indonesia. Berdasarkan data Bank Indonesia sektor UMKM mendominasi 99,9 % unit bisnis di Indonesia. Dari angka itu, usaha mikro paling banyak menyerap tenaga kerja hingga 87 %.
(Baca: Efek Domino Virus Corona ke Industri Penunjang Pariwisata)
Langkah Pemerintah Atasi Serangan Corona
Ari Juliano Gema menyatakan Kemenparekraf telah mengambil langkah dalam mengantisipasi kolapsnya sektor pariwisata nasional. Langkah ini terbagi menjadi tiga tingkatan: pertama tanggap darurat; kedua pemulihan; ketiga normalisasi.
Dalam langkah pertama, fokus Kemenparekraf adalah membantu pemerintah dalam menekan angka persebaran Covid-19. Caranya seperti menunda semua promosi wisata di dalam dan luar negeri, bekerja sama dengan jaringan trasportasi, hotel serta katering untuk menunjang pekerjaan tenaga medis; dan membuka pengaduan dampak corona dari sektor pariwisata.
Selain itu membuat gerakan masker kain; pelatihan daring bekerja sama dengan pelaku ekonomi kreatif; dan kampanye Bersama Jaga Indonesia bekerja sama dengan asosiasi televisi. “Semua dananya dari Kemenparekraf. Kami merealokasi anggaran Rp 500 miliar untuk itu,” kata Ari.
Merujuk dokumen presentasi Kemenparekraf dalam rapat kerja Bersama Komisi X DPR RI pada 6 April, tujuh hotel telah bekerja sama untuk menampung tenaga medis, yaitu: Novotel Cikini, Mercure Cikini, Ibis Senen, Ibis Style Sunter, Reddorz+ Blok M, Reddorz+ Thamrin, dan Swiss Bel Hotel Pondok Indah. Pemilihan seluruh hotel berdasarkan jarak dengan lokasi rumah sakit rujukan corona. Total 1.354 tenaga medis bisa tertampung di seluruhnya.
(Baca: Bansos Kartu Prakerja Segera Diberikan, Ini Cara Daftar & Tes Seleksi)
Untuk langkah pemulihan, menurut Ari, meliputi stimulus kepada pelaku pariwisata terdampak yang akan dikoordinasikan dengan kementerian dan lembaga lain. Sebab, kebijakan stimulus tak bisa diambil Kemenparekraf saja. Misalnya soal relaksasi pajak yang mesti berhubungan dengan Kemenkeu dan keringanan kredit yang harus berkomunikasi dengan OJK.
Kemenkeu telah merelaksasi pajak untuk PPH 21, 22 dan 25. Sementara OJK memberi stimulus dengan merelaksasi aturan penilaian aset kredit dengan plafon sampai Rp 10 miliar. OJK juga merelaksasi pengaturan restrukturaliasi kredit yang disalurkan kepada debitur di sektor yang terdampak virus Corona.
Langkah normalisasi meliputi publikasi dan promosi destinasi wisata di dalam negeri dan luar negeri, menyelenggarakan event internasional dan nasional, serta dukungan kepada destinasi seperti peningkatan keamanan dan kenyamanan, SDM dan atraksi.
Wakil Ketua Komisi X DPR, Hetifah Sjaifudian menyatakan pada dasarnya pihaknya mendukung langkah Kemenparekraf. Sebab industri pariwisata memang yang paling awal terpukul dan berpeluang sulit normal jika tak ada penanganan cepat dari Kemenparekraf.
“Tapi kami belum setujui realokasi dana Rp 500 miliar. Karena angkanya masih gelondongan. Nanti akan kami jadwalkan lagi pendalaman,” kata Hetifah kepada Katadata.co.id, Selasa (7/4).
Pendalaman itu, kata Hetifah, termasuk meminta Kemenparekraf menyiapkan mekanisme manajemen krisis dan memastikan dampak realokasi anggaran kepada UMKM.
Hetifah pun mendorong Kemenparekraf untuk mengusulkan kepada Kemenkeu agar dapat menggunakan anggaran stimulus Covid-19. Total, pemerintah menganggarkan Rp 405 triliun untuk mengatasi dampak virus corona. Sebagian bisa untuk membantu pekerja di sektor pariwisata terdampak PHK dan dirumahkan sementara. Begitupun penyedia jasa wisata tingkat kecil dan menengah.
(Baca: Sisi Minus Stimulus Rp 405 Triliun dalam Penanganan Virus Corona)
Mekanisme kartu prakerja yang berdasarkan kepada standar program keluarga harapan, menurut Hetifah, tak memenuhi golongan pekerja di sektor wisata, terlebih penyedia jasa tingkat kecil dan menengah.
“Dulu mungkin mereka punya penghasilan yang bukan tergolong penerima manfaat program keluarga harapan, tapi sekarang mereka tidak dapat pemasukan sama sekali. Saya pikir pengalokasian khusus dari Rp 405 triliun paling mungkin,” kata Hetifah.
