Pemerintah mulai mewaspadai risiko gagal bayar utang korporasi. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengimbau kepada berbagai perusahaan di Indonesia untuk berhati-hati. Pasalnya, pertumbuhan ekonomi sedang melambat di tengah krisis ekonomi global.

 “Mereka harus meningkatkan kehati-hatian apakah kegiatan korporasinya akan memunculkan stream revenue yang diharapkan atau tidak,” katanya seperti dikutip dari Antara pada Selasa lalu (1/10).

Pernyataan ini merupakan tanggapannya atas laporan lembaga pemeringkat utang internasional Moody’s Investors Service. Laporan berjudul Risk from Leveraged Corporates Grow as Macroeconomic Conditions Worsen itu menyebutkan perusahaan-perusahaan di 13 negara Asia Pasifik saat ini berisiko mengalami gagal bayar.

Keadaan tersebut dipicu oleh lesunya kinerja korporasi akibat kondisi perekonomian dunia yang mengalami krisis. Tercatat ada dua negara di kawasan itu yang memiliki risiko tertinggi, yaitu Indonesia dan india.

“Di belakang dua negara itu adalah Singapura, Malaysia, dan Tiongkok yang memiliki risiko tidak kalah besar,” kata analis Moody’s Rebeca Tan pada awal pekan lalu.

Lembaga pemeringkat itu melakukan tes tekanan menggunakan asumsi penurunan laba sebesar 25% sebelum bunga dan pajak atau EBITDA. Perusahaan-perusahaan yang kinerjanya merosot otomatis akan sulit dalam mencicil utang-utangnya.

Moody’s bukan yang pertama memberikan peringatan seperti itu. Sebulan sebelumnya, konsultan global McKinsey & Co juga memberi pernyataan serupa. Tekanan di pasar keuangan saat ini dapat memicu krisis baru.

Dalam laporan bertajuk Sign of Stress in The Asian Financial System, McKinsey memperingatkan agar negara-negara di Asia Pasifik mewaspadai krisis ekonomi 1997 tidak terulang kembali. Dari pemantauannya, terdapat 32% utang korporasi Indonesia dengan interest coverage ratio (ICR) kurang dari 1,5.

ICR merupakan angka kemampuan perusahaan membayar bunga utang. Semakin kecil nilainya, maka semakin tipis pula kemampuannya. Artinya, perusahaan harus mengalokasikan sebagian besar pendapatannya untuk membayar utang.

Perusahaan yang bergerak di bidang utilitas, seperti transportasi, listrik, air, dan komunikasi, memiliki nilai ICR-nya terkecil. Kemudian di bawahnya adalah sektor energi dan properti.

(Baca: Cadangan Devisa Turun Akibat Beban Pembayaran Utang Luar Negeri)

Sebelumnya, Bank Indonesia mengatakan kondisi utang luar negeri (ULN), masih terkendali dengan struktur yang sehat. Kondisi tersebut tercermin antara lain dari rasio ULN Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) pada Juli 2019 sebesar 36,2%, membaik dibandingkan dengan rasio pada bulan sebelumnya. Selain itu, struktur utangnya tetap didominasi jangka panjang dengan pangsa 87,6% dari total utang.

Berdasarkan publikasi BI pada 16 September 2019, total utang luar negeri Indonesia pada Juli 2019 mencapai US$ 395,3 miliar atau Rp 5.534 triliun. Total uang itu naik 10,3% dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Peningkatan utang luar negeri pemerintah didorong oleh arus masuk modal asing di pasar Surat Berharga Negara (SBN) domestik. Sementara ULN swasta tumbuh meningkat sejalan dengan peningkatan kebutuhan investasi korporasi di beberapa sektor ekonomi utama.

"Peningkatan ULN swasta terutama bersumber dari penerbitan obligasi global oleh korporasi bukan lembaga keuangan," ujar Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Onny Widjanarko dalam keterangan resmi.

Secara sektoral, menurut dia, ULN swasta didominasi oleh sektor jasa keuangan dan asuransi, sektor industri pengolahan, sektor pengadaan listrik, gas, uap/air panas dan udara (LGA), serta sektor pertambangan dan penggalian. Pangsa ULN di keempat sektor tersebut terhadap total ULN swasta mencapai 76,6%.

Ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Faisal Basri menilai porsi utang atau dana luar negeri saat ini semakin besar. “Sementara, kemampuan negara menghasilkan devisa tidak meningkat. Kita kian rentang menghadapi gejolak eksternal,” katanya beberapa waktu lalu seperti dikutip dari Antara.

krakatau steel
Ilustrasi. Krakatau Steel telah melakukan restrukturisasi utang dengan debiturnya. (Arief Kamaludin | Katadata)

Kredit Macet Krakatau Steel dan Duniatex Group

Soal potensi kredit macet sepertinya sudah di depan mata. Dalam sebulan terakhir paling tidak ada dua perusahaan besar yang melakukan restrukturisasi utangnya. Keduanya adalah PT Krakatau Steel (Persero) Tbk dan Duniatex Group.

Direktur Utama Krakatau Steel Silmy Karim mengatakan dengan perjanjian kredit restrukturisasi, perusahaan akan mendapatkan relaksasi pembayaran hutang. “Nanti secara keseluruhan perusahaan akan menjadi lebih sehat,” kata Silmy dalam keterangannya pada Kamis lalu.

Perusaaan berkode efek KRAS itu bersama anak usahanya telah melakukan perjanjian addendum dan pernyataan kembali untuk tujuan restrukturisasi dengan Bank Mandiri, BNI, BRI, Bank ICBC Indonesia, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI atau Eximbank), dan BCA.

Beberapa anak usahanya yang terlibat dalam perjanjian itu adalah PT Krakatau Wajatama, PT Meratus Jaya Iron & Steel, PT KHI Pipe Industries, dan PT Krakatau Engineering.

(Baca: Rencana PTPP Akuisisi Anak Krakatau Steel Temui Jalan Buntu)

Sebelumnya Krakakau Steel juga telah melakukan perjanjian pokok transformasi bisnis dan keuangan dengan para krediturnya pada 22 Maret dan 12 Juli 2019. Inti perjanjian itu adalah perusahaan akan mneyelesaikan pinjaman kelompok usahanya yang akan dilakukan mulai tahun ini.

Dengan restrukturisasi tersebut Krakatau Steel mempunyai kewajiban melakukan pembayaran dan penyelesaian utang sesuai jadwal melalui skema Tranche A yang bersumber dari dana operasional. Lalu, Tranche B yang berasal dari hasil divestasi. Terakhir, Tranche C1 yang bersumber dari hasil hak memesan efek terlebih dulu atau right issue.

“Kami berharap, perjanjian kredit restrukturisasi ini dapat mempercepat proses transformasi bisnis dan opersional perusahaan,” ucap Silmy.

Sementara, Duniatex Group masih dalam proses pembahasan untuk merestrukturisasi utangnya dengan LPEI dan Himpunan Bank Negara (Himbara). Saat ini perusahaan yang bergerak di industri tekstil itu sudah masuk proses penundaan pembayaran utang (PKPU).

“Kami dengan Himbara sedang berdiskusi karena ada aspek-aspek yang sifatnya keberlangsungan ekonomi supply chain yang bergantung pada industri ini," ujar Direktur Eksekutif LPEI, Sinthya Roesly pada Jumat lalu.

Pihaknya berkomitmen mencari skema penyelesaian terbaik bagi Duniatex Group agar tidak berimbas pada industri tekstil. "Saya tidak bisa cerita seperti apa. Banyak pihak yang terlibat, akan ada skema dengan perbankan lainnya. Dan bagaimana industri ini tidak jatuh," katanya.

Duniatex merupakan salah satu produsen tekstil terbesar di Indonesia. Pabrik-pabriknya berlokasi di sejumlah daerah di Jawa Tengah dengan karyawan mencapai sekitar 45 ribu orang. LPEI alias Eximbank sudah menyalurkan pembiayaan kepada Duniatex Group sejak 2007. Total pinjamannya saat ini mencapai Rp 3,04 triliun.

Total dana tersebut dibagi dalam beberapa bagian, seperti Rp2,12 triliun untuk kredit modal kerja (KMK) pinjaman jangka pendek, Rp755,88 miliar untuk pinjaman jangka panjang, serta Rp173,19 miliar untuk porsi jangka pendek dari pinjaman bank jangka panjang.

Kalau dihitung secara keseluruhan, total utang Duniatex Group ke berbagai bank, termasuk utang obligasi, mencapai lebih Rp 18 triliun.

(Baca: Menimbang Prospek Bisnis Duniatex di Tengah Belitan Utang)

Kecuali BCA, Saham Perbankan Turun

Kredit macet korporasi sebenarnya juga sudah tercermin dari rasio kredit bermasalah (non performing ratio) perbankan yang mulai naik pada Juni-Agustus 2019. Kenaikannya terlihat pada grafik Databoks berikut ini.

Pada Juni 2019, NPL bruto industri perbankan berada di level 2,5% kemudian naik 0,5% pada Juli 2019 menjadi 2,55%. Terakhir, pada Agustus 2019 NPL bruto kembali naik menjadi 2,6%.

Di saat yang sama, penyaluran kredit perbankan pada Agustus lalu hanya tumbuh 8,6% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Pertumbuhan kredit ini pun melambat dibandingkan bulan sebelumnya.

Perlambatan terjadi pada semua golongan debitur, termasuk korporasi maupun perseorangan. Sektor yang terkena imbas, yaitu perdagangan hotel, restoran, dan industri pengolahan.

Gara-gara laporan Moody's, plus deretan data perbankan yang kurang menggembirakan, dalam seminggu terakhir pergerakan saham bank cenderung turun. Hanya BCA saja yang naik sendirian. Besar kemungkinan karena investor melihat pengelolaan risiko kreditnya masih baik. Paling tidakexposure­ BCA dari utang Krakatau Steel sangat kecil dan bebas dari kredit macet Duniatex Group.

(Baca: Harga Saham Bank BUMN Rontok Akibat Melambatnya Kredit pada Agustus)

Reporter: Antara

Cek juga data ini

Berita Katadata.co.id di WhatsApp Anda

Dapatkan akses cepat ke berita terkini dan data berharga dari WhatsApp Channel Katadata.co.id

Ikuti kami
Advertisement