- Jokowi kembali melontarkan rencana pemberlakuan pembatasan berskala mikro
- Daerah diminta membuat posko yang berisi TNI-Polri untuk memperkuat 3T dan perubahan perilaku
- Pemerintah menargetkan mobilitas warga turun hingga 30 persen
Wacana pembatasan kegiatan skala mikro demi memutus rantai penularan Covid-19 muncul dari Istana pekan ini. Bahkan, Presiden Joko Widodo langsung menyampaikannya kepada lima Gubernur wilayah yang menjadi episentrum corona.
Lima gubernur yang mengikuti rapat ialah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Gubernur DI Yogyakarta Sultan Hamengkubuwono X, dan Gubernur Bali I Wayan Koster. Adapun Jokowi didampingi oleh Mentri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin.
Jokowi menyampaikan, dalam pertemuan tersebut ia menyampaikan dua arahan. Pertama adalah memperkuat pembatasan kegiatan di level mikro seperti desa hingga Rukun Tetangga (RT).
“Kuncinya di situ, (implementasi) di lapangan itu yang perlu dikerjakan,” kata Jokowi dalam pernyataan pers, Kamis (4/2).
Hal kedua adalah penguatan 3T atau pemeriksaan (testing), penelusuran (tracing), dan perawatan (treatment). Secara khususJokowi meminta kepala daerah bisa melacak minimal 30 orang setiap kasus demi memutus penularan. “Kalau sudah ketemu, segera lakukan isolasi,” kata Presiden.
Budi menjelaskan masing-masing gubernur saling bertukar pengalaman dalam mengurangi laju penularan virus corona, seperti program Jogo Tonggo, Kampung Tangguh, hingga Desa Siaga yang dilakukan di tingkat kabupaten/kodya, desa, dan provinsi.
Presiden juga menganggap pengendalian pandemi di tingkat mikro seperti lingkungan keluarga dan tetangga merupakan inisiatif yang tepat. "Ini bisa seimbangkan sektor kesehatan dengan kurangi laju penularan dan menjaga hidup masyarakat masih bisa berjalan normal," kata Menkes.
Wacana pembatasan skala mikro ini bukan pertama kalinya dilontarkan Jokowi. Pada September 2020 lalu Presiden pernah meminta daerah melakukan Pembatasan Sosial Berskala Mikro (PSBM).
Hal ini untuk merespons rencana Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang melakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) ketat. Namun saat itu rencana Presiden urung dieksekusi secara resmi dan terstruktur.
Kali ini, pemerintah daerah diminta membuat posko di wilayahnya. Pusat komando tersebut akan berisi aparat Tentara Nasional Indonesia (TNI), Polri, tokoh masyarakat, adat, hingga agama.
“Fungsi prioritas posko akan mendorng perubahan perilaku, layanan masyarkat, pusat kendali informasi, dan menguatkan pelaksanaan 3T di desa,” kata Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito.
Sementara Bintara Pembina Desa (Babinsa), Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas) juga akan ditempatkan di posko untuk menelusuri kasus positif.
“Secara prinsip keterlibatan mereka akan sesuai koridor kewenangan yang dimiliki dan selalu diawasi agar efektif,” ujar Wiku.
Adapun daerah merespons kebijakan ini dengan caranya masing-masing. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo langsung membuat Gerakan Jateng di Rumah Saja akhir pekan ini.
Ia akan meminta tempat-tempat keramaian untuk tutup pada 6 dan 7 Februari untuk mengurangi kasus Covid-19. Di masa itu, Pemprov Jateng akan membersihkan dan menyemprot tempat keramaian dengan desinfektan.
"Kami harap dua hari ini masyarakat tidak tumpah ruah di jalan, surat edarannya sedang disiapkan," kata Ganjar, Kamis (4/2) dikutip dari Antara.
Wacana Jokowi ini sejalan dengan saran ahli epidemiologi Universitas Airlangga yakni Laura Navika Yamani. Beberapa hari lalu ia mengusulkan pembatasan di lingkup zona merah yang kecil.
Laura mengatakan langkah ini memerlukan ketersediaan data yang valid. "Kalau pemerintah mampu identifikasi wilayah mana yang lebih kecil (untuk diterapkan karantina wilayah), itu lebih efektif. Seperti karantina RT-RW," ujar dia.
Dosen Fakultas Kesehatan Masyarakat (FKM) Universitas Indonesia Iwan Ariawan mengatakan hal yang penting adalah jumlah tes yang perlu dipacu. Ini lantaran kapasitas tes di Indonesia belum menjangkau lingkungan terkecil.
“Harus disiapkan tes yang merata. Setelah yakin bisa menjangkau (setiap) kelurahan baru bisa diterapkan,” kata Iwan.
Turunkan Mobilitas 30 Persen
Adapun hari ini, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan mengundang para epidemiolog untuk meminta masukan. Beberapa ahli wabah yang hadir antara lain Ketua Perhimpunan Ahli Epidemiologi Indonesia (PAEI) Hariadi Wibisono, Perwakilan Tim Sinergi Mahadata Universitas Indonesia (UI) Iwan Ariawan, Pandu Riono, hingga Dicky Budiman.
Pandu mengatakan dalam pertemuan tersebut, para ahli meminta pelaksanaan PPKM diperketat untuk mengurangi mobilitas masyarakat. Selain itu, pemerintah perlu memperkuat 3T untuk mendeteksi corona.
Ahli wabah dari UI itu juga mengusulkan agar pemerintah secara aktif melibatkan masyarakat dalam upaya penanganan pandemi. Sehingga pencegahan corona dapat dilakukan secara seirama. "Masyarakat selama ini hanya menjadi objek yang disalahkan ketika kasus Covid-19 meningkat," ujar Pandu.
Luhut mengatakan bahwa pemerintah sedang menyusun empat strategi utama. Pertama, operasi perubahan perilaku serta kampanye protokol kesehatan secara sistematis dengan melibatkan berbagai kalangan.
Kedua, mendeteksi penyebaran Covid-19 sejak awal dengan mendorong strategi pemeriksaan dan pelacakan yang agresif dan tepat sasaran.
Ketiga, pembangunan fasilitas isolasi terpusat dalam penanganan pandemi khususnya di provinsi dengan jumlah kasus positif yang tinggi. Salah satunya Wisma Atlet untuk wilayah Jabodetabek.
Keempat, akselerasi vaksinasi Covid-19 yang dimulai dari tenaga kesehatan, pelayanan publik, kelompok rentan, dan juga daerah-daerah yang menjadi prioritas. Daerah yang dianggap prioritas, merupakan daerah yang memiliki positivity rate (angka positif) tinggi.
Secara khusus, Luhut menyasar penurunan mobilitas penduduk hingga 30% untuk memperlambat laju Covid-19. “Peraturan dan kebijakan akan disesuaikan terkait hal tersebut,” ujar Luhut.
