- Masa larangan mudik telah berakhir pada Senin, 17 Mei 2021.
- Masih banyak masyarakat yang lolos penyekatan, bahkan berwisata di kampung halaman.
- Pemerintah harus mengantisipasi kenaikan kasus dengan memperbanyak tes dan lacak kontak.
Larangan mudik yang berlaku sejak 6 Mei 2021 telah berakhir pada Senin (17/5) kemarin. Banyaknya warga yang tetap nekat mudik, bahkan berwisata, membuat pemerintah harus mengantisipasi kenaikan kasus Covid-19.
Presiden Joko Widodo kini memerintahkan penguatan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro. "Tadi arahan bapak Presiden untuk memperkuat PPKM Mikro baik di tempat mereka berangkat maupun di tempat tujuan di daerah di Jakarta," kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam jumpa pers usai rapat terbatas di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (17/5).
Airlangga yang juga Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) menyatakan, sebanyak 1,5 juta orang tercatat meninggalkan Jakarta selama larangan mudik Lebaran 2021.
Di antaranya, sekitar 1.023.290 orang menuju daerah Pulau Jawa, sementara sekitar 440 ribu orang menuju Sumatera. Di luar itu, Airlangga menambahkan, ada tiga daerah dengan peningkatan mobilitas tertinggi, yakni Maluku Utara (hampir 100%), Sulawesi Barat (74%), dan Gorontalo (72%).
Tak hanya penguatan PPKM Mikro, pemerintah juga memperbanyak tes untuk melacak penularan Covid-19 di antara para pemudik yang kembali dari kampung halaman. Menurut Airlangga, secara khusus Jokowi juga meminta pemeriksaan ketat di pintu masuk Pelabuhan Bakaheuni, Lampung.
Di sisi lain, perkembangan kasus Covid-19 saat ini disebut masih terkendali. Di mana, kasus aktif nasional naik 5,3% dibanding global yang mencatat kenaikan sampai 11,09%. Selain itu, tingkat kesembuhan nasional mencapai 92% dibandingkan kesembuhan global sebesar 86,83%.
Dari skala nasional, kasus aktif Covid-19 di Indonesia menurun sebesar 48,6% dari puncak kasus pada awal Februari silam. Kasus aktif mengalami pengurangan 7.595 kasus dalam satu pekan terakhir, saat ini berada pada kisaran 90.800 kasus.
Berikut Databoks perkembangan kasus Covid-19 di Indonesia:
Adapun Bed Occupancy Rate (BOR) juga mengalami perbaikan. Secara nasional, BOR relatif rendah yaitu 29%. Sementara, beberapa provinsi dengan tingkat BOR yang masih tinggi antara lain Sumatera Utara 57%, Riau 52%, Kepulauan Riau 49%, Sumatera Barat 49%, Sumatera Selatan 47%, Bangka Belitung 45%, Jambi 43%, dan Lampung 38%.
"Dibanding pekan pertama April, kasus mingguan di Pulau Sumatera ada tren meningkat dan kita memonitor mobilitas penduduk pasca libur Lebaran dari Sumatera ke Jawa," kata Airlangga.
Efektifkah Larangan Mudik?
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy tak memungkiri larangan mudik Lebaran tahun ini tidak sepenuhnya berhasil. Buktinya, lebih dari 1,5 juta pemudik masih lolos dari berbagai penyekatan.
"Memang kebijakan peniadaan mudik ini tidak berhasil 100 persen, tapi bukan berarti gagal sama sekali. Secara umum sudah bagus," kata Muhadjir, Senin (17/5).
Data kepolisian, selama larangan mudik Lebaran yang diberlakukan sejak 6 Mei 2021 hingga 17 Mei 2021, ada ratusan ribu kendaraan yang diputar balik oleh petugas.
“Selama operasi yang diputarbalikkan 461.206 kendaraan dan Travel gelap yang ditindak 835,” ucap Kepala Korps Lalu Lintas Polri, Irjen Pol Istiono, dalam keterangan resminya, Selasa (18/5).
Sementara itu, Airnav Indonesia melaporkan pergerakan pesawat udara di 52 bandara Tanah Air pada tujuh hari pertama larangan mudik turun 65,54%. Penurunan tersebut merupakan perbandingan data pergerakan pesawat udara pada 6-12 Mei 2021 dengan 29 April-5 Mei 2021.
Direktur Utama AirNav Indonesia M. Pramintohadi Sukarno mengatakan, dari 23.469 pergerakan selama satu pekan sebelum periode peniadaan mudik menjadi 8.087 pergerakan selama periode peniadaan mudik.
"Kebijakan pemerintah untuk melarang mudik Lebaran 2021 untuk mencegah penyebaran covid-19 khususnya menggunakan transportasi udara, terbukti efektif," sebut Pramintohadi dalam keterangan tertulisnya, Selasa, 18 Mei 2021. Namun, ia belum merinci data pada arus balik setelah lebaran.
Begitu juga jumlah penumpang kereta turun drastis selama masa larangan mudik lebaran. “Selama 9 hari masa peniadaan mudik (6 - 14 Mei 2021), KAI telah melayani 48.810 pelanggan non mudik, atau rata-rata 5.423 pelanggan per hari,” kata VP Public Relations KAI Joni Martinus.
Joni mengatakan rata-rata harian volume pelanggan tersebut turun 85% dibandingkan dengan rata-rata harian volume pelanggan saat masa pengetatan pra larangan mudik pada 22 April - 5 Mei 2021 yaitu sebanyak 36.435 pelanggan per hari.
Direktur Eksekutif Institut Studi Transportasi (Instran) Deddy Herlambang menilai penerapan kebijakan peniadaan mudik tahun ini cukup bagus. Sebab, hanya 1,5 juta masyarakat yang tetap nekat melakukan aktivitas mudik.
"Jumlah ini masih di bawah prediksi 3,1 juta yang ngeyel mudik. Kalau yang mudik di atas angka prediksi 3,1 juta barulah dikatakan gagal," ujarnya.
Antisipasi Pemerintah
Untuk mencegah lonjakan kasus, Menteri Budi Gunadi Sadikin meminta seluruh kepala daerah untuk aktif melakukan upaya penanganan Covid-19 terutama pasca libur lebaran 2021. Sebab, ada kecenderungan peningkatan interaksi dan mobilitas masyarakat pada periode tersebut.
Petugas di daerah harus secara intensif menjalankan 3T, yakni pemeriksaan dini (testing), pelacakan (tracing), dan perawatan (treatment). Menurutnya, penguatan 3T sangat penting karena telah ditemukan sejumlah varian baru virus corona penyebab Covid-19.
Simak Databoks berikut:
Lebih lanjut, Menkes menjabarkan bahwa Pemerintah Pusat melalui Kementerian Kesehatan telah melakukan sejumlah persiapan untuk mengantisipasi potensi lonjakan kasus pasca libur lebaran.
Dalam keterangannya, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan bahwa salah satu yang menjadi prioritas Kementerian Kesehatan adalah menyiapkan ketersediaan tempat tidur maupun ruang ICU khusus Covid-19.
Secara nasional jumlah jumlah tempat tidur yang disiagakan sebanyak 70 ribu unit dengan tingkat keterisian sekitar 20 ribu unit. Kemudian untuk ruang ICU khusus Covid-19 ada 7.500 dan tingkat keterisian 2.500 unit. Pihaknya meyakini, jumlah yang ada saat ini masih memadai.
''Jadi kita masih memiliki kapasitas tambahan sekitar 200% dari tingkat keterisian sekrang, mudah-mudahan pasca lebaran kenaikannya tidak setinggi itu,'' kata Budi.
Di samping kapasitas tempat tidur dan ICU, dari segi farmasi dan alat kesehatan serta tenaga kesehatan yang bertugas juga telah disiapkan. Kendati demikian, meski telah dilakukan sejumlah persiapan, pemerintah berharap agar potensi kenaikan kasus terkonfirmasi tidak akan terjadi.
