- Presiden Joko Widodo kembali menegur Pertamina karena lambatnya pengerjaan pembangunan kilang.
- Keberadaan kilang dinilai penting, tapi tak serta-merta dapat mengurangi impor BBM.
- Pembangunan tak kunjung selesai salah satu penyebabnya karena pemerintah kurang memberikan insentif.
Salah satu program Nawacita Presiden Joko Widodo adalah pembangunan kilang minyak. Sejak awal pemerintahannya, yaitu 2014, ia menargetkan pembangunan kilang minyak akan selesai dalam tiga tahun.
Kenyataannya, hingga kini tak ada satu pun yang selesai dari pembangunan lima kilang. Beberapa kali ia meluapkan kekesalannya. Yang teranyar dan menjadi sorotan media adalah pada akhir pekan lalu.
Jokowi mengatakan sempat membentak Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati karena lambat mengeksekusi proyek kilang petrokimia PT Trans Pacific Petrochemical Indotama (TPPI) di Tuban, Jawa Timur.
Investasi proyek itu mencapai US$ 3,8 miliar atau sekitar Rp 54,2 triliun. “Sudah bertahun-tahun belum jalan juga. Padahal setelah dilantik 2014, saya langsung ke TPPI karena saya tahu barang ini kalau bisa jalan akan menyelesaikan banyak hal,” katanya, Sabtu (20/11).
TPPI ditargetkan menjadi pabrik petrokimia terbesar di Asia Tenggara. Pemerintah berharap kehadirannya dapat menjawab masalah impor bahan bakar minyak di Indonesia. Masalah ini telah lama membebani neraca perdagangan dan pembayaran negara.
Catatan Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan, pada Januari hingga Oktober 2021 Indonesia mengimpor 10,86 juta ton minyak mentah. Angka ini naik 18,8% dari sebelumnya sebesar 9,15 juta ton di periode yang sama.
Secara persentase tidak terlalu tinggi. Namun, secara nilai, seiring dengan flutuasi harga minyak mentah dunia, kenaikannya mencapai 80% menjadi US$ 5,31 miliar.
Pada Desember 2019, Presiden juga sempat menyentil Pertamina karena progres pengembangan sejumlah kilang tak berjalan mulus. “Kenapa 30 tahun lebih kita tidak bangun satu kilang pun, padahal kilang ini ada produk turunannya. Kita masih impor terus. Ini ada apa?” katanya kala itu.
Sebenarnya bukan hanya TPPI, Pertamina punya lima proyek peningkatan kapasitas kilang minyak lainnya. Pembangunan kilang ini diutamakan untuk penyediaan kebutuhan BBM dan mengurangi impor.
Proyek tersebut tercantum dalam keputusan Presiden Joko Widodo, yaitu Peraturan Presiden RI Nomor 56 Tahun 2018 tentang Percepatan Proyek Strategis Nasional (PSN).
Biaya pembangunannya diperkirakan mencapai US$ 36,27 miliar (sekitar Rp 517,6 triliun). Jumlah itu untuk revitalisasi kilang US$ 15,27 miliar dan pembangunan kilang baru US$ 21 miliar.
Ada dua pembangunan kilang minyak dan petrokimia yang baru (grasroot refinery/GRR), yaitu di Kilang Tuban, Jawa Timur, dan Bontang, Kalimantan Timur. Namun, proyek yang terakhir ini batal dilanjutkan karena partner Pertamina, yaitu Oman Overseas Oil and Gas (OOG), tidak melanjutkan kerja sama.
Lalu, ada pula proyek pengembangan kilang yang sudah ada (redefinery development master plan/RDMP) di lima titik, yaitu Kilang Cilacap, Kilang Balongan, Kilang Dumai, Kilang Balikpapan, dan Kilang Plaju.
Pentingnya Pembangunan Kilang
Direktur Eksekutif Energy Watch Mamit Setiawan berpendapat, pembangunan kilang memang dapat mengurangi defisit neraca perdagangan. “Kita bisa mengolah minyak mentah sehingga ada nilai tambah dari produknya,” katanya kemarin, Senin (22/11).
Apalagi kebutuhan produk turunan minyak bakal semakin tinggi di masa depan. Prediksi Pertamina, pada 2030 Indonesia membutuhkan produk petrokimia sebanyak 7.646 kilo ton per tahun. Hal ini tidak sebanding dengan produksi dalam negeri yang kini hanya 1.000 kilo ton per tahun.
Untuk kebutuhan BBM dalam negeri diperkirakan mencapai 1,5 juta barel per hari (barrel oil per day/BOPD). Namun, kapasitas produksi kilang hanya di angka 700 ribu sampai 800 ribu BOPD. Perbedaan angka-angka inilah yang mengharuskan Indonesia mengambil pilihan antara impor minyak atau meningkatkan produksi.
Meskipun dapat meningkatkan produksi dalam negeri, Mamit mengatakan keberadaan kilang tidak serta-merta mengurangi impor. "Impor akan selalu besar bila konsumsi BBM dalam negeri kita tinggi,” ucapnya.
Peneliti Alpha Research Database, Ferdy Hasiman menyebut bisnis impor ini menyumbang biaya yang signifikan untuk neraca perdagangan Indonesia. Kondisi ini terjadi karena separuh kebutuhan BBM merupakan impor.
“Saya dengar dari orang-orang yang impor minyak, mereka mendapat keuntungan US$ 3 sampai US$ 4 per barel. Ini banyak sekali. Bisnis puluhan miliar per hari,” ucap Ferdy.
Selain BBM, impor bahan bakar fosil yang cukup besar pula adalah elpiji atau LPG. Ferdy menyebut, kondisi ini yang menyebabkan defisit neraca perdagangan terus melebar.
Saat ini hanya sedikit produk gas alam Indonesia yang dapat diolah menjadi elpiji. Gas alam domestik hanya mampu memenuhi 28% kebutuhan elipiji nasional. Sisa kebutuhannya terpaksa ditutup dengan impor.
Kendala Bangun Kilang Minyak
Tak hanya masalah internal Pertamina, Direktur Eksekutif ReforMiner Institute Komaidi Notonegoro mengatakan, pemerintah juga memiliki andil dalam lambatnya pembangunan kilang minyak.
Pemerintah kurang memberikan insentif kepada para investor. “Persentase keuntungan dari bisnis sektor hilir (migas) lebih rendah daripada hulu sehingga membutuhkan insentif fiskal dan nonfiskal,” ucap Komaidi.
Kementerian Keuangan sampai sekarang tidak dapat mengabulkan permintaan insentif tersebut. “Karena akan mengganggu target yang sudah dicanangkan,” katanya.
Mamit pun berpendapat serupa. Nilai keekonomian yang pemerintah tawarkan kepada investor cenderung tidak menguntungkan. Kendala inilah yang membuat perusahaan Arab Saudi, Aramco, membatalkan kerja sama dengan Pertamina pada proyek RDMP Kilang Cilacap.
Pembatalan pada pertengahan 2020 itu menjadi langkah mundur bagi perusahaan pelat merah tersebut. Tanpa kehadiran Aramco, Pertamina diprediksi sulit menyelesaikan proyek tersebut. Pasalnya, penjajakan mitra baru bukan perkara mudah. Pertamina harus memulai semuanya dari awal.
Aramco jauh memiliki pengalaman bidang pengolahan minyak mentah. Kapasitas kilangnya mencapai 2 juta barel per hari (BOPD) sehingga mudah saja memenuhi kekurangan produksi BBM Indonesia.
Kilang Cilacap saat ini memasok lebih separuh kebutuhan BBM di Pulau Jawa, wilayah dengan tingkat konsumsi tertinggi. Posisinya strategis dalam menjaga ketahanan bahan bakar minyak dalam negeri.
Progres Pembangunan Kilang Pertamina
Kilang TPPI rencananya akan menghasilkan produk aromatik. Termasuk di dalamnya para-xylene, ortho-xylene, bensin, toluene, dan heavy aromatic. Produksi lainnya adalah BBM, seperti Premium, Pertamax, elpiji, solar, dan minyak tanah.
Dalam hitungan Jokowi, pengelolaan kilang tersebut akan menciptakan penghematan devisa negara hingga US$ 4,9 miliar atau sekitar Rp 56 triliun.
Pertamina mengklaim telah bergerak cepat dalam membangun kilang TPPI. Ada dua proyek yang dikembangkan. Pertama, Revamping Aromatic yang akan meningkatkan produksi petrokimia, berupa paraxylene, dari 600 ribu ton menjadi 780 ribu ton per tahun. Target penyelesaiannya pada 2022.
Kedua, Proyek New Olefin, mencakup pembangunan naphtha cracker, termasuk unit-unit downstream dengan produk polyethylene (PE) sebesar 1 juta ton per tahun dan polypropylene (PP) 600 ribu ton per tahun. Proyek ini akan selesai pada 2024.
“Seluruh proses tender pengembangan kilang TPPI telah dilakukan secara transparan dan sesuai prosedur pengadaan yang berlaku dan tidak ada intervensi dari pihak luar," ujar Ifki Sukarya, Corporate Secretary Subholding Refining & Petrochemical beberapa waktu lalu.
Pertamina menguasai 51% kilang TPPI. Nicke pada tahun lalu mengatakan, langkah menjadi pengendali itu perusahaan lakukan melalui aksi korporasi pembelian saham seri B TubanPetro senilai Rp 3,2 triliun.
Dengan menjadi pengendali TPPI, Pertamina dapat menggenjot bisnis petrokimia yang nilainya mencapai Rp 40 triliun sampai Rp 50 triliun per tahun. “Selain itu, bisnis petrokimia memiliki margin lebih tinggi dibanding BBM,” kata Nicke.
Pertamina berencana melakukan integrasi TPPI dengan GRR Kilang Tuban. Untuk Kilang Tuban, Jokowi juga menilai progresnya lambat. Proyek kerja sama Pertamina dengan perusahaan asal Rusia, Rosneft, ini akan memakan biaya Rp 168 triliun.
Namun, realisasinya baru Rp 5,8 triliun. “Mereka ingin cepat, kitanya yang tidak ingin cepat. Alasannya ada saja. Minta kereta api, jalan tol,” ucap Jokowi.
PT Pertamina Rosneft Pengolahan dan Petrokimia (PT PRPP) mengklaim terus melakukan progres. Perusahaan telah memulai penggarapan desain rinci bersama Spanish Tecnicas Reunidas SA (Tecnicas Reunidas). Proyek kilang ini diharapkan rampung pada 2027.
Kilang Cilacap, seperti dijelaskan di atas, saat ini masih mencari pengganti Aramco. Lalu, Kilang Dumai pada tahun lalu mendapatkan mitra. Pertamina menggandeng PT Nindya Karya (Persero) dan konsorsium perusahaan Korea Selatan. Proyeknya senilai US$ 1,5 miliar memiliki target penyelesaian pada 2026.
Kemudian, Kilang Balikpapan sampai Oktober 2021 mencatat progres pembangunan 43%. Pengembangannya bertujuan meningkatkan kapasitas produksi BBM dan non-BBM.
PT Kilang Pertamina Internasional (KPI) menargetkan RDMP Balikpapan dapat memproduksi Pertamax mulai Maret 2024. “Sedangkan unit penghasil BBM dengan oktan 98 ke atas, seperti Pertamax Turbo, diproduksi akhir 2024," kata Direktur Proyek Infrastruktur PT KPI Suwahyanto, awal bulan ini.
Terakhir, RDMP Kilang Balongan mencatat realisasi rekayasa, pengadaan, dan konstruksi alias EPC fase pertama sebesar 30,43%. Ifki pada keterangan resminya September lalu menyebut, proyek ini akan rampung pada Mei 2022.
Hasil pengolahannya berupa BBM ramah lingkungan berstandar Euro IV/V. Target peningkatan produksi kilang yang berlokasi di Indramayu, Jawa Barat, itu adalah dari 125 juta barrel stream per day (MBSD) menjadi 150 MBSD.
