Aktivitas Narsih sudah dimulai ketika hari masih gelap. Ia bangun sekitar pukul 03.00 WIB untuk mempersiapkan jamu dagangannya. Narsih memasukkan cairan berkhasiat itu ke botol-botol kaca lantas menyusunnya ke rombong. Saat hari mulai terang, ia akan mengangkut rombong di atas sepeda lawas yang sudah seperempat abad.
Mulai pagi buta, Narsih mengayuh sepedanya menyusuri gang-gang sempit di Petukangan, Jakarta Selatan. Ia sudah puluhan tahun beroperasi di wilayah ini. Pelanggan biasanya membayar Rp 3.000 - 5.000 per gelas jamu. “Dalam sehari dia bisa mendapat Rp 150 - 200 ribu. "Kalau lagi ramai,” ujar Narsih.
Ketika pandemi corona mulai menghantam pada Maret 2020, Narsih kelimpungan. Ia sempat pulang ke kampungnya. Namun, karena tidak bisa mendapatkan pekerjaan, ia kembali ke profesi lamanya sebagai penjual jamu keliling di ibu kota. Narsih tidak punya banyak pilihan. Ia tulang punggung keluarga setelah suaminya meninggal beberapa waktu silam.
Suatu hari di pertengahan September 2020, dia ketiban rezeki yang tidak disangka-sangka. Narsih awalnya diminta datang ke kantor Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Cipulir. Rupanya, ia mendapatkan bantuan dari pemerintah senilai Rp 2,4 juta.
Narsih yang tidak menyangka akan mendapatkan bantuan, akhirnya menggunakan uang itu untuk membeli sepeda dan mengganti rombongnya yang sudah usang.
Tidak hanya Narsih, bantuan pemerintah itu juga diberikan kepada 1,2 juta rakyat jelata yang memiliki usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Program yang diberi nama Bantuan Presiden Produktif Usaha Mikro (BPUM) ini pertama kali diluncurkan pada 24 Agustus 2020.
“Banpres Produktif ini hibah, bukan pinjaman. Saya harapkan Banpres Produktif digunakan betul-betul untuk tambahan modal, untuk menambah barang-barang dagangan,” kata Presiden Joko Widodo saat memperkenalkan program ini di Istana Negara.
Pemberian bantuan ini cukup membuat pelaku UMKM bernafas lega. Pandemi Covid-19 memang menghantam UMKM dengan telak, terutama di masa-masa awal. Survei Katadata Insight Center (KIC) di Jabodetabek menyebutkan 56,8 % UMKM berada dalam kondisi buruk saat pandemi. Hanya 14,1 % yang mengaku masih dalam kondisi baik.
Survei juga mengungkap 63,9 % UMKM mengalami penurunan omzet lebih dari 30 %. Hanya 3,8 % UMKM saja yang mengalami peningkatan omzet.
Guna menyelamatkan UMKM, Pemerintah pun menganggarkan Rp 123 triliun untuk membantu usaha di kalangan bawah ini bertahan hidup. Selain memberikan bantuan modal, pemerintah menganggarkan subsidi bunga hingga Rp 35 triliun.
Aneka Bantuan untuk si Jelata
Setelah sukses menargetkan 1,2 juta UMKM dalam program Banpres Produktif di 2020, Kementerian Koperasi dan UKM kembali menggulirkan program serupa di 2021. Namun kali ini anggarannya dipangkas sampai setengahnya. Jika di tahun sebelumnya setiap UMKM memperoleh Rp 2,4 juta, di tahun kedua pandemi pemerintah cuma menyediakan Rp 1,2 juta per UMKM.
Kendati jumlah yang diterima lebih kecil dari program BPUM 2020, Afdal Andriko (28) sudah cukup merasa terbantu. Pemuda asal Kota Padang ini mulai merintis usaha budidaya jamur tiram pada Juni 2020. Sejak awal, ia memang sudah berencana meminta bantuan modal kepada pemerintah.
Saat mendatangi Dinas UMKM Sumatera Barat, ia mendapatkan informasi soal BPUM. Setelah memenuhi persyaratan administrasi, uang Rp 1,2 juta masuk ke rekeningnya pada Mei 2021. Afdal menggunakan dana itu untuk mengembangkan bisnis dan meningkatkan kapasitas produksi jamur tiram. “Setelah mendapatkan bantuan itu omzet saya naik 100 %,” cerita Afdal kepada Katadata.
Kenaikan kinerja UMKM setelah mendapatkan BPUM juga direkam oleh riset BRI. Survei menunjukkan 42 % responden merasakan peningkatan kapasitas dan kinerja usaha setelah menerima bantuan. Sebanyak 39,1 % responden merasakan kapasitas usaha mereka meningkat, tetapi kinerja usaha masih biasa saja. Kemudian, 8,1 % responden merasakan kapasitas usaha meningkat, tetapi kinerja usaha semakin menurun.
Untuk mengungkit daya tahan usaha rakyat jelata, pemerintah juga menggeber aneka dukungan pendanaan lain seperti kredit usaha rakyat. Ini merupakan fasilitas pembiayaan dengan bunga rendah, bagian dari program pemulihan ekonomi. Bank-bank pemerintah paling banyak berperan. Di awal tahun lalu, BRI, misalnya, menyalurkan KUR hingga Rp 58,4 triliun per April 2021, disusul Bank Mandiri yang menebar Rp 13,1 triliun.
Lalu BNI mengucurkan untuk KUR Rp 9,9 triliun. Jumlah debiturnya sekitar 100 ribu UMKM. Selain menyalurkan pendanaan, bank pelat merah ini memberikan pendampingan. BNI memang sedang makin serius menjadikan bisnis UMKM sebagai salah satu fokus pengembangan perbankannya.
Pemberdayaan UMKM bukan cuma menjadi ranah pemerintah. Sejumlah perusahaan swasta juga ikut terlibat dalam aktivitas ini. PT Pertamina (Persero) misalnya, menyiapkan sejumlah program unggulan seperti pelatihan, dukungan pendanaan, hingga pameran produk.
Java Candle Art jadi salah satu kisah sukses UMKM yang menjadi mitra binaan Pertamina. Usaha kecil yang berbasis di Bandung ini didirikan oleh Bagus Randiawan Saputra pada 2016 lalu. Usaha ini sebenarnya warisan keluarga yang dirintis orang tua Bagus sejak 2008. Namun kala itu fokus usaha pada lilin untuk penerangan semata.
Bagus yang melihat kebutuhan lilin penerangan semakin turun lalu mengkreasikan lilin menjadi beragam kebutuhan. Dia lantas memproduksi lilin untuk dekorasi, souvenir, aromaterapi, hingga peribadatan.
Usaha ini awalnya mendapatkan respons tinggi. Bagus menyalurkan produknya ke hotel-hotel, spa dan salon, sampai rumah ibadah. Java Candle Art bahkan bisa mengekspor produknya hingga ke Singapura, Dubai, Arab Saudi, dan Perancis.
Ketika pandemi Covid-19 melanda, usaha Bagus ikut terpukul. Jika sebelumnya ia bisa memperoleh Rp 50 - 100 juta per bulan, omzetnya anjlok sampai 80 %. “Setelah pandemi paling cuma bisa dapat Rp 5 - 20 juta per bulan,” kata Bagus.
Java Candle Art saat ini terdaftar sebagai mitra binaan Pertamina. Sebagai mitra, usaha Bagus mendapatkan bantuan akses permodalan dan pengembangan produk. “Menjadi mitra binaan Pertamina merupakan kebanggaan bagi saya,” katanya.
Kunci Pemulihan di Strategi Digital UMKM
Program pemberdayaan UMKM memang bisa sangat beragam. Selain akses permodalan dan pelatihan, banyak pihak ikut membantu UMKM agar bisa memasarkan produknya secara digital. Pemerintah sendiri menargetkan 30 juta UMKM go digital di 2024.
Data Kementerian Koperasi dan UMKM menyebutkan hingga Oktober 2021, baru 15,5 juta UMKM yang memasarkan produknya secara digital. Jumlah itu hanya mewakili sekitar 24,9 % dari total UMKM di seluruh Indonesia yang mencapai 64 juta usaha.
Pandemi membuat jumlah UMKM yang menyasar ranah digital semakin meningkat. Sebelum era Covid-19, baru 8 juta UMKM go digital. “Jumlah UMKM yang telah terhubung ke dalam ekosistem digital naik 99 % selama pandemi,” kata Menteri Koperasi dan UMKM Teten Masduki.
Digitalisasi UMKM memang salah satu agenda penting yang didorong pemerintah. Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan transformasi ekonomi berbasis digital, terutama bagi UMKM menjadi salah satu agenda utama Presidensi G20.
Ia menyebutkan pemerintah menganggarkan Rp 13 triliun dari kocek Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) untuk mempercepat pembangunan infrastruktur digital. “Harapannya semakin banyak UMKM di berbagai wilayah prioritas masuk ekosistem digital dan menjadi pondasi yang penting untuk pemulihan ekonomi nasional,” kata Airlangga dalam diskusi panel yang digelar Selasa (8/3).
Di akhir tahun pertama pandemi, Direktur Bisnis UMKM BNI, Muhammad Iqbal, juga pernah menyatakan, digitalisasi bagi pelaku usaha kecil menjadi keharusan di masa pandemi. Saat itu, keterbatasan gerak masyarakat memaksa orang beraktivitas secara daring. Buntutnya, transaksi e-commerce pun melonjak hampir dua kali.
Menurut dia, pandemi membuka tren dan peluang baru bagi perdagangan secara elektronik. Ada 80 juta transaksi e-commerce di 2019 lalu melejit menjadi 140 juta transaksi per Agustus 2020. Hal inilah yang menuntut pelaku UMKM juga go digital unutk menjangkau pasar yang lebih luas.
Perusahaan e-commerce memang berperan penting dalam digitalisasi UMKM. Start up seperti Bukalapak, GoTo, OVO, hingga Shopee rajin membuat pelatihan agar UMKM bisa naik kelas.
Survei Katadata Insight Center menyebutlan saluran pemasaran melalui digitalisasi menjadi salah satu strategi bertahan hidup para UMKM. Sebanyak 80,6% UMKM yang menjadi responden KCIC merasa penggunaan internet sangat membantu dalam menjalankan usaha di masa pandemi.
Kendati demikian, migrasi UMKM ke ranah online bukan tanpa kendala. Akses internet dan kesiapan pelaku usaha masih menjadi momok bagi para pelaku UMKM. Sebagai gambaran, survei KCIC menunjukkan di Jabodetabek saja, Indeks Kesiapan UMKM masih ada di tahap menengah. Indeks ini mengukur indikator optimisme, kompetensi, keamanan dan kenyamanan menggunakan perangkat digital.
Beberapa tantangan yang muncul misalnya konsumen UMKM belum bisa menggunakan internet, pengetahuan menjalankan usaha online kurang, hingga infrastruktur telekomunikasi yang dianggap belum layak.
Bima Laga, Ketua Umum Asosiasi E-commerce idEA mengatakan salah satu tantangan pemasaran digital yakni pelayanan tanpa tatap muka. Peran customer service digital seringkali terlewat. Padahal, menurutnya, CS merupakan salah satu kunci penting yang diperhatikan konsumen.
Bima menyarankan agar UMKM yang ingin go digital memanfaatkan semua fitur digital. Dalam dunia marketing, ini disebut omnichannel atau memanfaatkan beragam platform seperti e-commerce, media sosial, aplikasi chatting, hingga toko fisik.
"Ada banyak hal yang harus menjadi perhatian UMKM. Tidak lagi hanya fokus pada produksi dan peningkatan kualitasnya. Pola pemasaran yang tepat juga penting agar produk bisa menarik konsumen," kata Bima dalam diskusi online, Februari 2021 silam.
