- Kadin Indonesia aktif mengajak para investor untuk berpartisipasi dalam proyek Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.
- Para pebisnis meminta insentif menarik seperti masa konsesi lebih panjang atau tax holiday lebih besar untuk menjamin investasi mereka.
- Pemerintah sedang merancang Peraturan Presiden (Perpres) insentif IKN untuk mengakomodasi aspirasi pengusaha tersebut.
Finsensius Mendrofa terkesima ketika mengunjungi Titik Nol Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara pada 16 Agustus 2022. Perjalanannya tidak sulit. Dari Balikpapan, Finsen menyusuri tol hingga Samboja, lantas berbelok ke kiri menembus hutan lebat Bukit Soeharto.
“Jalannya bagus dan lebar. Kelihatan betul memang ini menjadi proyek prioritas pemerintah,” ujarnya saat berbincang dengan Katadata.co.id.
Sejak ritual penyatuan air dan tanah oleh Presiden Joko Widodo pada 14 Maret lalu, Titik Nol IKN kini sudah jadi lokasi wisata favorit. Memang belum ada apa-apa di sana. Pengunjung biasanya berfoto di sekitar lokasi dengan plang putih besar bertuliskan ‘Titik Nol Nusantara’.
Namun kunjungan Finsensius Mendrofa bukan wisata biasa. Dia mewakili para pengusaha dan calon investor yang ingin berinvestasi di IKN. Nama Finsensius mulai dikenal publik saat menjadi kuasa hukum korban investasi Binomo. Di balik perannya sebagai pengacara, Finsensius rupanya juga Wakil Ketua Komite Tetap Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi Kadin Indonesia.
Finsen bahkan ikut rombongan yang menemani Presiden Jokowi ke Abu Dhabi pada November 2021 silam. “Sejak awal pemerintah memang melibatkan Kadin untuk membangun IKN. Biar bagaimanapun 80 % pendanaan akan berasal dari sektor swasta,” kata Finsen.
Dua pekan setelah Presiden mengumpulkan para kepala daerah di Titik Nol, Kadin lantas membentuk Kelompok Kerja (Pokja) khusus IKN. Ketuanya Budiarsa Sastrawinata, salah satu sosok penting di konglomerasi Ciputra. Adapun Finsensius Mendrofa kini menjadi salah satu anggota tim Pokja tersebut.
Dalam kunjungan ke IKN jelang peringatan kemerdekaan itu, Finsen dan beberapa pengusaha Kadin melihat-lihat sejumlah proyek yang mulai dibangun pemerintah. Salah satunya adalah proyek bendungan yang krusial untuk memastikan ketersediaan air di ibu kota baru tersebut.
Kunjungan itu juga dimaksudkan untuk survei lokasi. Sebab, dalam perhelatan G-20 di Bali November mendatang, Kadin berencana memboyong sejumlah pengusaha global ke Titik Nol IKN. Finsen ingin memastikan para tamu VVIP itu nanti bisa melihat potensi besar IKN Nusantara sehingga mau berinvestasi.
Butuh Insentif Besar Menjaring Investor IKN
Finsensius bercerita sejak dibentuk pada 30 Maret 2022 silam, Pokja IKN Kadin sudah dua kali menggelar rapat sosialisasi dengan para pengusaha. Dalam pertemuan itu, Kadin ingin menyerap aspirasi para pebisnis yang tertarik berinvestasi di IKN. Pertemuan terakhir baru saja digelar pada Senin (22/8).
“Banyak [pengusaha lokal]. Banyak sekali yang berminat,” kata Finsen.
Dalam daftar undangan pertemuan awal pekan itu, Kadin merinci beberapa perusahaan yang disebut sebagai ‘Potential Investor’. Daftar itu memuat 64 perusahaan yang berasal dari dalam dan luar negeri, dengan beragam latar belakang.
Mereka yang sudah masuk radar, misalnya, ada PT Adhi Karya Tbk, PT Intiland Development Tbk, PT Waskita Karya Tbk, Pakuwon Group, Trinity Land, Sinar Mas Land, serta sejumlah perusahaan di bawah naungan Grup Astra.
Masih ada daftar panjang yang mencakup sejumlah perusahaan di bidang rumah sakit, ritel, hingga sektor energi. “Kalau yang sudah tanya-tanya langsung ke saya mungkin ada 10 pengusaha ya,” kata Finsen.
Kendati daftar calon pemodal sudah cukup panjang, para pengusaha masih menunggu beberapa hal. Soal insentif misalnya, Finsen menyebutkan para pebisnis mengharapkan pemotongan atau penghapusan pajak. Masa insentifnya pun diharapkan diberikan dalam jangka panjang, minimal 5-10 tahun.
Faktor perizinan dan kepastian hukum juga menjadi perhatian swasta. Salah satu usulan yang muncul adalah durasi konsesi. Saat ini durasi konsesi paling umum di Indonesia hanya sampai 80 tahun. “Skema konsesi diharapkan bisa sampai 100 tahun,” kata Finsen.
Persoalan insentif saat ini memang menjadi salah satu perhatian pemerintah. Kepala Badan Otorita IKN Bambang Susantono mengatakan insentif ini akan diatur secara khusus melalui Peraturan Presiden (Perpres). Ia menjanjikan beleid akan akan memberikan insentif menarik bagi para calon investor.
Bambang mencontohkan skema tax holiday yang biasanya hanya 15 tahun, bisa saja diberikan hingga 20 tahun khusus untuk proyek IKN. Soal perizinan seperti Hak Guna Bangunan (HGB) misalnya, durasinya kemungkinan lebih panjang daripada aturan saat ini yang mencapai 30 tahun. “Jadi diberikan sedikit lebih agar orang tertarik,” kata Bambang, Selasa (23/8).
Sementara itu, Wakil Kepala Otoritas IKN Dhony Rahajoe menyebut Perpres insentif ini akan mencakup tiga hal; kemudahan berinvestasi, perizinan, dan insentif. Beleid ini rencananya akan segera diterbitkan dalam beberapa pekan ke depan.
Ekonom Indef Tauhid Ahmad menilai tax holiday 5 - 10 % memang bisa menarik minat swasta. Namun ia melihat ada dua jenis pemanis yang akan sangat berpengaruh. Keduanya adalah insentif tanggungan lahan yang disediakan pemerintah dan insentif impor bahan baku.
Menurut Tauhid, sebagian besar fasilitas IKN akan menggunakan new technology. Namun kemungkinan besar perusahaan swasta juga akan didorong untuk memakai produk dalam negeri. Oleh karena itulah kalangan industri akan membutuhkan impor bahan baku dalam jumlah besar untuk menopang pembangunan.
“Mereka yang menggunakan produk dalam negeri harus diberikan insentif,” kata Tauhid.
Di sisi lain, Tauhid menilai pertimbangan pihak swasta untuk berinvestasi adalah jumlah penduduk yang akan mendiami IKN. Dalam tahap awal, Kementerian PAN-RB telah menyatakan akan ada 60.000 ASN, TNI, dan Polri yang tinggal di IKN pada 2024. Dalam catatan Bappenas, IKN pun hanya akan dihuni sekitar 1,9 juta penduduk.
Menurut hitung-hitungan Tauhid, angka ini masih tergolong kecil untuk menggaet investasi dari pihak swasta, apalagi asing. Dalam catatan Katadata, salah satu calon investor IKN asal Jepang, Softbank, bahkan mundur dari proyek ini lantaran meminta jaminan lima juta penduduk di IKN.
Menanggapi hal ini, Ekonom Universitas Indonesia Fithra Faisal meragukan waktu yang dibutuhkan pihak swasta untuk balik modal. Menurutnya, ada dua sektor yang menarik minat swasta, yakni perumahan dan infrastruktur.
Dua sektor ini membutuhkan waktu yang cukup lama untuk sampai tahap break even point (BEP), apalagi bila jumlah penduduk yang menjadi sasaran investasi tergolong kecil. “Semua tergantung demand, siapa yang mau tinggal di sana? Kalau hanya ASN, mereka enggak bakal mau,” ujar Fithra.
Baca halaman berikutnya: Beban Berat APBN Memikul Anggaran IKN
Beban Berat APBN Memikul Anggaran IKN
Menyiapkan karpet merah bagi para pengusaha memang mau tidak mau dilakukan pemerintah. Pembangunan IKN membutuhkan biaya paling tidak Rp 466 triliun. Padahal, APBN hanya akan menanggung 20 % saja. Adapun sisa 80 % pembiayaan akan diperoleh dari skema KPBU, investasi swasta, maupun crowdfunding.
Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023, pemerintah telah menganggarkan Rp 23,6 triliun untuk pembangunan IKN. Angka ini akan dibagikan ke Kementerian PUPR, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Polri, dan instansi lainnya.
Kementerian PUPR akan mengantongi anggaran terbesar senilai Rp 20,8 triliun. Nantinya, anggaran ini dipakai membangun istana negara, jalan nasional dan tol, kompleks perkantoran di IKN, penyediaan air minum, dan sanitasi.
Adapun pada tahap pertama pembangunan IKN akan berfokus pada Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP), kawasan pendidikan, dan kawasan kesehatan. Konstruksi tiga kawasan utama ini akan berlangsung hingga 2024, sementara pembangunan IKN secara keseluruhan akan berlangsung hingga 2045.
Melansir data Kementerian PUPR per 19 Juni lalu, anggaran untuk membangun gedung istana negara serta lapangan upacara senilai Rp 1,4 triliun, kemudian pembangunan gedung kantor presiden membutuhkan dana Rp 1,6 triliun, dan manajemen konstruksi pembangunan gedung istana negara dan lapangan upacara memakan anggaran Rp 27,8 miliar.
Meskipun porsi pembiayaan dari APBN hanya 20 %, sejumlah ekonom tetap menganggap hal tersebut bakal membebani anggaran belanja negara. Ekonom Universitas Indonesia Fithra Faisal mengatakan jumlah Rp 23,6 triliun untuk proyek IKN sebenarnya masih tergolong kecil bila dibandingkan dengan total APBN.
Namun ia khawatir anggaran ini akan menggeser pembiayaan di sektor yang tak kalah penting, misalnya untuk sektor pendidikan dan kesehatan. Fithra juga mempertanyakan urgensi pembangunan gedung perkantoran di IKN yang dibiayai oleh APBN, alih-alih swasta.
“Ke depan teknologi kan semakin tinggi. Jangan-jangan 20 tahun lagi kita tidak perlu kantor, sudah masuk metaverse,” kata Fithra pada Katadata.co.id, Jumat (19/8).
Ia pun menyebut jumlah besar APBN untuk mendanai IKN ini bisa dimanfaatkan untuk perbaikan sumber daya manusia. Potensi yang ada dalam bonus demografi Indonesia hingga 2035 harus dimaksimalkan dengan fasilitas dari pemerintah.
“Bayangkan kalau uang itu dipakai untuk pendidikan dan kesehatan. Apa dulu yang kita inginkan? Anggaran kita terbatas,” katanya.
Senada dengan Fithra, Ekonom INDEF Tauhid Ahmad bahkan pesimistis pembiayaan pembangunan IKN akan tepat sesuai perencanaan. Dengan total 20 % dari total anggaran IKN sebesar Rp 466 triliun, APBN akan mendanai sekitar Rp 90 triliun hingga tuntas. Menurut Tauhid, dana untuk pembangunan IKN ini tidak bisa dihabiskan dalam satu periode kepemimpinan presiden.
“Konsekuensinya apa? Nanti di periode presiden berikutnya duitnya dari mana? Karena semua dikebut di awal, belum tentu swasta lancar memberi pendanaan,” ujar Tauhid pada Katadata, Jumat (19/8).
Melibatkan investor kakap dari luar negeri bisa membantu Pemerintah mengatasi beban besar APBN. Menteri Investasi sekaligus Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menyebut sudah ada empat negara yang telah berkomitmen untuk berinvestasi dalam pembangunan IKN. Keempat negara tersebut yakni Uni Emirat Arab, Cina, Korea Selatan, dan Taiwan.
Uni Emirat Arab bahkan disebut-sebut berkomitmen merealisasikan investasi US$ 20 miliar atau senilai Rp 298 triliun (kurs Rp 14.800) melalui Indonesia Investment Authority (INA). “Realiasi investasi itu bukan selesai 4 tahun lalu terkumpul Rp 500 triliun. Itu realisasi investasinya 10-20 tahun,” kata Bahlil, Rabu (20/7).
