- Di tengah larangan impor baju bekas, pedagangthrift daring mencoba berbagai strategi untuk menjaga bisnisnya.
- Pemerintah terus memburu pemasok baju dan sepatu bekas dari luar negeri.
- Selain larangan impor baju bekas, UMKM lokal perlu mendapat dukungan pembiayaan murah.
Suara gerak roda troli sayup-sayup terdengar di tengah teriakan penjual yang menawarkan barangnya. Senin pagi itu (20/3), Pasar Senen tampak riuh dan ramai. Kondisi ini tak berbeda dengan hari-hari lainnya meskipun kabar buruk sedang melingkupi para pedagang baju bekas.
Beberapa dari mereka terlihat berwajah masam sambil menyortir pakaian dari dalam karung. Ada pula penjual yang duduk diam sambil menunggu kedatangan pembeli.
Dimas, bukan nama sebenarnya, sudah dua dekade hidup dari berdagang baju bekas di pasar itu. Ia mengaku cemas dengan nasib mata pencahariannya. "Sebenarnya sudah lama larangan jualan baju bekas di sini. Tapi dulu presidennya tidak turut campur. Sekarang sudah lampur merah Pasar Senen ini," ujarnya kepada Katadata.co.id.
Presiden Joko Widodo telah menyentil bisnis jual-beli barang pakaian bekas alias thrifting. Ia memerintahkan menterinya untuk mencari dalang di balik praktik penjualan impor baju bekas. "Sehari-dua hari seharusnya sudah ketemu. Ini mengganggu industri tekstil dalam negeri. Sangat mengganggu," kata Jokowi pada Rabu lalu.
Larangan impor baju bekas pun muncul. Tujuannya untuk melindungi industri kecil-menengah domestik. Produk IKM, menurut Juru Bicara Kementerian Perindustrian Febri Hendri Antoni Arif, kini menjadi tidak laku dijual dibandingkan pakaian bekas impor. "Padahal kualitas dan produk dalam negeri lebih baik," ucapnya.
Data Badan Pusat Statistik alias BPS menunjukkan, nilai impor baju bekas dan barang tekstil bekas dalam lima tahun terakhir sebenarnya cenderung turun. Volume dan nilai impornya sempat memuncak pada 2019.
Namun, angkanya turun drastis pada 2020 seiring dengan munculnya pandemi Covid-19. Sepanjang 2022, nilai impor pakaian bekas terbesar berasal dari Australia, yakni US$ 225.941 atau sekitar Rp3,5 miliar.
Nilai impor terbesar berikutnya datang dari Jepang, Amerika Serikat, Singapura, Malaysia, Tiongkok, Prancis, Thailand, Belanda, dan Inggris seperti terlihat pada grafik. Berikut datanya, dirangkum dalam Databoks:
Upaya Thrifting Daring Selamatkan Bisnisnya
Bukan hanya pedagang thrifting di pasar yang terkena imbas. Penjual baju bekas impor di platform jual-beli daring sudah mulai merasakan pengaruh pelarangan tersebut. Lamo, bukan nama sebenarnya, sudah mulai melakukan langkah antisipasi.
Dalam penuturannya pada Katadata.co.id, Lamo mulai berdagang pakaian bekas sejak 2021 di Carousell, Instagram, dan Facebook. Sejak 2017, ia sebenarnya menjual pakaian jadi tapi beralih ke pakaian bekas lantaran sedang digandrungi masyarakat.
Biasanya, ia mengambil barang dari live sale di berbagai platform media sosial. Selain itu, ia juga melakukan teknik “pecah kawat”. Dengan metode ini, penjual datang ke sentra penjualan partai besar saat sedang membuka bal pakaian bekas.
Dari situ, seorang pedagang membeli dengan harga rata, namun ada minimal pembelian. “Pecah kawat ini biasa aku pakai untuk jual paket usaha di tokoku,” katanya.
Meski dirinya bukan tangan pertama barang bekas impor tapi ia kerap menjual dalam jumlah menengah ke pembeli alias reseller. Barang yang tidak laku lebih dari tiga bulan, ia jadikan bonus di paket usaha. Dengan begitu, Lamo tidak menimbun barang dagangannya menjadi limbah pakaian.
Dalam sebulan, ia bisa mengeluarkan modal Rp 7 juta dan memperoleh keuntungan kotor dua kali lipat. Sisa uangnya ia gunakan untuk mencoba membeli jenis barang baru, atau mengikuti acara thrifting.
Kendati bisnisnya moncer, Lamo mengatakan tidak masalah bila pemerintah melarang penjualan baju bekas impor. Setiap barang, menurut dia, sudah punya pasarnya masing-masing. Thrifting menyasar anak muda yang ingin barang unik.
Sejauh ini, ia dan sesama pedagangthrift daring sudah mencoba berbagai strategi untuk menjaga bisnisnya. Mulai dari tidak menggunakan tagar, hingga menonaktifkan akun sementara.
Beberapa platform jual beli seperti Tokopedia dan Shopee sudah tegas melarang penjualan pakaian bekas impor. Begitupun media sosial seperti Instagram dan Tiktok menindaklanjuti akun yang mempromosikan kegiatan thrifting serta melakukan jual beli pakaian bekas.
Pemerintah Buru Pemasok Impor Baju Bekas
Pemerintah kini memburu pemasok impor barang bekas. Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kementerian Perdagangan Moga Simatupang mengatakan dari hasil pengembangan sementara, pakaian hingga sepatu dan tas bekas tersebut diperoleh dari pemasok yang berlokasi di Batam.
“Saat ini kami masih melakukan pengumpulan bahan keterangan lebih lanjut terkait proses dan jalur masuk pakaian bekas tersebut ke Indonesia,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Jumat lalu.
Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki mengatakan aktivitas impor ilegal pakaian bekas masih marak di Indonesia. Terbukti, sejak 2019 sampai Desember 2022, kantor Bea Cukai menindak 231 impor ilegal pakaian bekas di Batam.
Praktik impor baju bekas tersebut dapat menghancurkan industri pakaian dan alas kaki nasional. Sebanyak satu juta tenaga kerja diprediksi kehilangan pekerjaan. Selain itu aktivitas impor barang ilegal tersebut juga dapat mengganggu pendapatan negara.
BPS mencatat, pada 2020 industri pengolahan tekstil dan produk tekstil (TPT) berkontribusi sangat besar, yaitu Rp 201,46 triliun atau setara 5,61% produk domestik bruto. "Sedangkan industri pengolahan dan industri pengolahan barang dari kulit dan alas kaki berkontribusi Rp 48,125 triliun atau 1,34% PDB," katanya.
Pada 2021, KemenKop UKM telah meminta dan bersepakat dengan e-commerce seperti Shopee dan Lazada untuk menutup akses masuk atau seller crossborder terhadap 13 produk dari luar negeri. Ke-13 produk tersebut adalah hijab, atasan muslim wanita, bawahan muslim wanita, dress muslim, atasan muslim pria, bawahan muslim pria, outerwear muslim, mukena, pakaian muslim anak, aksesoris muslim, peralatan sholat, batik dan kebaya.
Solusi untuk Impor Baju Bekas
Sebenarnya pemerintah sudah melarang bisnis thrifting dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 40 Tahun 2022. Beleid ini terbit sejak Juni 2022 tapi pemerintah baru menindak tegas dalam sepekan terakhir.
Pengamat ekonomi dari Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira mengatakan, pasar thrifting menarik konsumen karena produknya memiliki kualitas dengan harga murah.
Untuk menengahi masalah ini, ia mengusulkan agar pemerintah fokus pada pengembangan usaha kecil, mikro, dan menengah (UMKM) lokal. Caranya dengan pembiayaan murah, pendampingan, dan upaya promosi bersama.
Tingkat suku bunga industri tekstil saat ini sifatnya masih korporasi di atas 10%. Sedangkan bung untuk UMKM bervariasi, di ksiaran 15% sampai 30% per tahun. "Bandingkan dengan Cina hanya 4% sampai 5% dan Vietnam 7% hingga 8%. Jadi, sulit head-to-head dengan industri tekstil dua negara tersebut," katanya.
Solusi lainnya, menurut pengamat ekonomi dari Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Andy Satrio, pemerintah fokus pada pakaian bekas impor. Caranya dengan menerapkan bea masuk tinggi dan penyesuaian Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 40 Tahun 2022.
Bila permintaan barang dari dalam negeri memang tinggi, maka seharusnya pungutan ini menjadi pemasukan bagi negara. Instrumen non-tarif yang diusulkan Andy mencakup proses pengawasan. Dalam beleid yang ditetapkan pemerintah, harusnya ada spesifikasi pakaian bekas yang boleh masuk ke Indonesia.
Dengan ada spesifikasi yang ketat, Indonesia tidak sekadar menjadi penadah sampah baju bekas yang tidak layak pakai. “Melindungi produk lokal itu dalam segi harga tidak langsung head to head, harus ada yang dibayarkan dan spesifikasi tertentu. Nanti kalau ada yang beli barang impor itu, ia memberi pendapatan bagi negara,” kata Andy.
