- Belum ada transparansi metode penghitungan uang kuliah tunggal mahasiswa di masing-masing perguruan tinggi negeri.
- Dana yang diperlukan perguruan tinggi harusnya lebih banyak diperoleh dari riset, bukan dibebankan ke mahasiswa.
- Anggaran pendidikan yang mencapai 20% APBN sudah tinggi tapi alokasinya dinilai tidak pas.
Senang bercampur bingung, itu yang dirasakan Krisna Ramadhan akhir Juni lalu. Dua tahun lamanya ia menunda keinginan untuk duduk di bangku kuliah. Tahun ini menjadi kesempatan terakhirnya dan harapannya terkabul.
Laki-laki berusia 20 tahun itu diterima sebagai mahasiswa baru jurusan Pendidikan Seni Rupa, Universitas Sebelas Maret. Namun, semua berubah menjadi mimpi buruk. Ia harus menghadapi masalah baru. Uang kuliah tunggal yang harus ia bayar sangat mahal. Ia hanya punya waktu seminggu untuk melunasinya.
Angka UKT yang ia terima jauh melenceng dari prediksinya. Padahal, Krisna telah melampirkan surat pernyataan bahwa hanya ibunya yang bekerja. Itu pun pekerjaan di rumah dan pendapatannya tidak tetap.
Namun, kampusnya tetap memutuskan uang kuliah Krisna di golongan III dengan nilai Rp 4.275.000 per semester. “Mutar otak banget, tuh. Tiba-tiba enam hari harus lunas. Gimana cara cari duit Rp 4 juta itu?” kata Krisna saat berbincang dengan Katadata.co.id, Minggu (9/7).
Akhirnya, Krisna mencoba peruntungan di Twitter. Ia menjual 10 lukisan buatannya, kelas menggambar, hingga komisi ilustrasi. Cuitannya ini dibanjiri lebih dari empat ribu cuitan ulang atau retweet dan tujuh ribu likes.
Halo semuanya, kenalin nama gua Krisna ramadhan, umur gua 20 tahun dan baru tahun ini lulus utbk, tetapi dapet ukt golongan 3 sebesar itu dengan gaji orang tua yang tidak menentu (dl payment 4 juli)
Dengan berat hati, gua mau jual karya-karya lukisan gua dan nerima custom paint. pic.twitter.com/HO2xFiqUv0— Kris????????|| LIMIT TWIT PINDAH INSTA @krisart_1 (@krisart_1) June 30, 2023
Uang kuliah Krisna akhirnya lunas tapi hanya untuk satu semester saja. Masih ada uang kuliah semester berikutnya.
Kini Krisna sedang mendaftar Kartu Indonesia Pintar Kuliah alias KIPK dan berencana mencari kerja paruh waktu di Solo. Dengan KIPK, ia dapat memperoleh uang saku atau uang kuliah gratis yang dibayarkan oleh pemerintah.
“Tapi kalau soal sanggah UKT supaya golongannya turun, aku masih ragu,” ucap Krisna.
Ia memprediksi sanggahannya kemungkinan besar akan gagal. Sebab, jarak golongan UKT di jurusannya terpaut jauh.
Rinciannya, UKT golongan pertama ada di angka Rp 475.000. Sedangkan Golongan II Rp 975.000 dan Golongan III Rp 4.275.000.
Lingkaran Harga UKT dan Status PTN
Krisna tidak sendiri. Ratusan mahasiswa baru Universitas Indonesia memprotes besaran UKT yang dinilai terlalu tinggi. Hal ini disampaikan Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) UI Melki Sedek Huang dalam konferensi pers di Depok, Jawa Barat pada Jumat, 23 Juni 2023.
“Dari 2.000 lebih mahasiswa yang diterima melalui jalur SNBP (Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi), terdapat setidaknya 700 hingga 800 aduan keberatan atas biaya pendidikan (UKT) yang ditetapkan,” kata Melki seperti dikutip dari Kompas.com.
Sejauh ini, memang belum ada transparansi metode penghitungan UKT mahasiswa di masing-masing PTN. Namun, ada beleid yang mengatur soal tersebut, yaitu Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2020.
Dalam pasal 7 tertulis, besaran UKT ditetapkan pemimpin PTN bagi mahasiswa program diploma dan sarjana dari setiap jalur penerimaan mahasiswa. Begitu juga tata cara penetapan kelompok besaran UKT dan mahasiswa ditetapkan pemimpin PTN.
“Itulah yang menjadi keluhan banyak orang. Terlalu mahal (uang kuliah) dan perhitungan yang harus jelas, malah tidak ada,” kata pengamat pendidikan Doni Koesoema. “Jadi kita ada defisit regulasi soal UKT ini.”
Doni yang juga mengajar di Universitas Multimedia Nusantara, Tangerang, Banteng tersebut turut menggarisbawahi peran pemimpin PTN menetapkan besaran UKT sesuai dengan Peraturan Menteri itu.
Menurut dia, rektor tidak perlu mengurus hal teknis mulai dari penerimaan mahasiswa hingga UKT. Pekerjaan tersebut baiknya diserahkan kepada dekan atau ketua program studi.
Ia membandingkan fungsi rektor di universitas luar negeri yang fokus untuk mengembangkan kampus. Ada baiknya rektor bertugas untuk bekerja sama dengan pemerintah, pengusaha, hingga lembaga swadaya masyarakat. Dari kerja sama inilah kampus bisa memperoleh tambahan biaya.
“Jadi pihak eksekutif itu dekan-dekan. Rektor tugasnya cari duit. Tapi carinya di luar, bukan dari mahasiswa,” ujar Doni.
