- Praktik jual beli kursi, pungli, dan siswa "titipan" kerap muncul pada sistem PPDB.
- Di kota besar, jumlah sekolah negeri dan daya tampung umumnya lebih sedikit ketimbang jumlah calon siswa.
- Anak-anak miskin tetap tak mendapat prioritas sekolah.
Kebijakan penerimaan peserta didik baru atau PPDB melalui sistem zonasi telah berjalan tujuh tahun sejak pertama kali diterapkan di era Menteri Pendidikan Muhadjir Effendy. Bukan makin bagus, sistem zonasi justru membuka beragam celah kecurangan dan melahirkan masalah anyar di dunia pendidikan.
Kisah dari Nurma (bukan nama asli), 42 tahun, bisa menjadi contoh. Ia akan memasukkan sang putri ke sekolah menengah atas tahun depan. Nurma menargetkan putrinya masuk di salah satu SMA favorit di Jakarta Selatan. Masalahnya domisili mereka berada di Tangerang Selatan.
Nurma tak hilang akal. Ia kemudian titip memasukkan nama sang anak ke Kartu Keluarga (KK) salah satu kerabat di Jakarta Selatan sejak 2022 lalu. Artinya, ia sudah matang menyiapkan “taktik” mengakali sistem zonasi, dua tahun sebelum PPDB 2024 dibuka pada bulan Juni.
“Ya mau gimana, di sini SMA-nya kurang bagus dibanding Jakarta. Harusnya PPDB itu saingan nilai atau tes saja, susah memberi yang terbaik ke anak kalau begini ketentuannya,” kata Nurma saat berbincang bersama Katadata.co.id beberapa waktu lalu.
Sebetulnya trik yang dipakai Nurma tidak menyalahi aturan. Pasal 17 ayat 2 Permendikbudristek Nomor 1 Tahun 2021 tentang PPDB memang mengakomodir perpindahan domisili calon peserta didik. Domisili pada kartu keluarga calon peserta didik dapat berpindah alamat paling singkat satu tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB.
Selain Nurma, ada beberapa pengalaman orang tua calon siswa yang menggunakan trik serupa dengan cara membeli rumah kedua di area zonasi sekolah yang dituju. Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) juga mencatat masalah migrasi domisili yang selalu berulang setiap tahun pelaksanaan PPDB.
Umumnya terjadi di wilayah yang punya sekolah ‘unggulan’. Modusnya menitipkan nama calon siswa ke KK warga sekitar. "Kasus ini pernah terjadi di Jawa Tengah, Jawa Barat, Jakarta, Jawa Timur, dan terbaru di kota Bogor,” terang Satriwan Salim, Koordinator Nasional P2G, Sabtu (29/7).
Menurut Satriawan, modus pindah KK ini harusnya bisa diketahui dan diantisipasi sejak awal oleh pengurus rukun tetangga dan warga (RT/RW) dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Sebab, hal tersebut sudah terjadi berulang kali.
Inspeksi mendadak ke sekolah-sekolah yang dilakukan Walikota Bogor Bima Arya di ujung proses PPDB malah menunjukkan Pemda tidak punya sistem deteksi sejak awal.
Sebelumnya Bima Arya melakukan sidak penerapan PPDB zonasi di sekolah-sekolah area Bogor. Ia menduga terdapat manipulasi data dalam sistem PPDB zonasi, sehingga mendapat beragam aduan terkait penolakan sekolah terhadap calon siswa yang berada di satu zona, penggunaan KK palsu, hingga jual beli kursi yang nilainya bervariasi.
Praktik jual beli kursi, pungli, dan siswa "titipan" dari pejabat atau tokoh yang disebut Bima Arya, pernah juga terjadi di Bali, Bengkulu, Tangerang, Bandung, dan Depok. Panitia PPDB sekolah, yaitu kepala sekolah dan guru, tidak punya kuasa menolak siswa titipan sehingga diam-diam praktik ini terus terjadi.
Aksi onkum tersebut salah satunya pernah dilakukan oleh anggota DPRD kota Bandung dalam PPDB 2022. Di Bengkulu dalam PPDB 2017-2023, ada indikasi oknum guru melakukan jual beli bangku kepada calon orang tua siswa agar diterima PPDB.
Ada juga yang saling kunci. Oknum ormas mengancam membocorkan ke publik nama-nama siswa dan pejabat yang melakukan titipan. "Tapi mereka juga menjual jasa titipan dengan tarif tertentu kepada calon orang tua siswa,” ucap Satriawan.
Di sisi lain, menanggapi beragam keluhan tentang PPDB zonasi, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbud Ristek) Nadiem Makarim ogah disalahkan. Ia merasa kena getah atas kebijakan yang dirancang oleh menteri sebelumnya, Muhadjir Effendy.
"Kebijakan zonasi itu bukan kebijakan saya. Itu kebijakan sebelumnya, Pak Muhadjir," ujar Nadiem di sela-sela acara Belajar Raya 2023 di Posbloc, Jakarta, Sabtu (28/7).
Namun saat menjabat, Nadiem mengaku tak bisa serta merta mengubah kebijakan PPDB zonasi karena dalih signifikansi yang penting. Salah satunya, menguntungkan calon siswa yang tak mampu secara ekonomi untuk belajar di sekolah negeri.
Aturan PPDB zonasi memang menitikberatkan pada penerimaan berdasar jarak domisili siswa, umur, prestasi, prioritas calon siswa keluarga miskin, dan perpindahan tugas orang tua. "Kami sebagai satu tim merasa ini adalah suatu kebijakan yang sangat penting. Tapi sudah pasti bakal merepotkan saya. Saya kena getahnya setiap tahun karena zonasi," ujar Nadiem.
Jumlah Sekolah Negeri Tak Mencukupi
Loka Widyasti, 38 tahun, baru-baru ini memasukkan anaknya ke sekolah dasar negeri di area Jakarta Selatan. Ia tak punya banyak kesulitan saat melakukan PPDB zonasi karena jarak rumahnya berada dekat dengan lima SD negeri.
Tapi ia ingat, jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) di daerah itu hanya ada 2 sekolah, sementara SMA-nya nihil. Setelah mempelajari syarat-syarat PPDB zonasi, ia memutuskan memilih SD yang berjarak tiga kilometer dari rumah. Tujuannya agar sang anak bisa mudah memilih sekolah lanjutan saat PPDB zonasi SMP nanti.
“Jadi saya justru keluar dari zonasi terdekat sekitar 500 meter. Di sistem situs PPDB, nama sekolah yang dituju ada, meski jauh. Ya, mengakali supaya bisa meneruskan ke SMP dan SMA negeri, supaya nanti tidak was-was lagi,” ujar Loka pada akhir Juli lalu.
Tadinya Loka juga sudah menyiapkan rencana cadangan memasukkan sang anak ke sekolah swasta bila gagal diterima di sekolah tersebut. Solusi ini juga banyak diambil keluarga lain yang terdepak dari seleksi PPDB zonasi, atau sesimpel ogah terlibat dalam sistem pencarian seolah yang ruwet.
P2G menemukan beberapa modus kecurangan PPDB, juga mengelompokkan permasalahan umum ketersediaan kursi antara daerah perkotaan dan pedesaan. Di kota-kota, sekolah seringkali kelebihan calon peserta didik baru karena daya tampung terbatas.
