Ujian Berat Bank Himbara Dikejar Target Ambisius Presiden

Mengawali 22026, sejumlah bank pelat merah yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara atau Himbara memamerkan ketahanan finansial yang cukup kokoh. Kinerja sepanjang tahun buku 2025 menegaskan dominasi mereka, tercermin dari pertumbuhan aset dan laba yang merata di hampir seluruh lini bisnis.

Namun, jika mencermati laporan keuangan tahun lalu dengan lebih seksama lagi, pertumbuhan laba bank-bank besar itu sebenarnya mengalami perlambatan.

"Masih tumbuh, tapi jauh lebih kecil. Bahkan BNI labanya menyusut, dari Rp 21,46 triliun (pada 2024) menjadi Rp 20 triliun (pada 2025)," ungkap pengamat BUMN sekaligus Direktur NEXT Indonesia Center, Herry Gunawan, kepada Katadata, awal pekan ini.

Di luar perfroma keuangan yang melambat, tantangan besar bagi bank-bank Himbara kini juga bergeser pada sejauh mana efektivitas mereka dalam mendukung program ambisius pemerintah yang menyasar kesejahteraan masyarakat luas. Implementasi Program 3 Juta Rumah akan menjadi ujian, terutama bagi PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk atau BTN (BBTN), dalam mengakselerasi pemangkasan backlog perumahan secara masif.

Di saat yang sama, Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menuntut kesiapan skema pembiayaan rantai pasok dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (BMRI), PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI (BBNI), dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI (BBRI) guna menjamin kelancaran produksi pangan. Selain itu, revitalisasi Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) juga memerlukan kehadiran perbankan sebagai jembatan inklusi keuangan agar ekosistem desa menjadi lebih mandiri.

Karenanya, Himbara harus mampu menavigasi keseimbangan antara peran sebagai agent of development dan kewajiban menjaga kesehatan komersial sebagai perusahaan terbuka sekaligus entitas bisnis yang berorientasi profit di bawah naungan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara). Belum lagi Presiden Prabowo Subianto baru-baru ini juga menuntut Danantara mencapai target return on asset (RoA) sebesar 7% per tahun.

RoA adalah rasio profitabilitas yang mengukur kemampuan suatu perusahaan menghasilkan laba bersih dari total aset yang mereka miliki. RoA menunjukkan seberapa efisien manajemen menggunakan aset untuk menciptakan keuntungan.

Tabel Ringkasan Kinerja Bank Himbara sepanjang 2025

Sumber: Laporan Keuangan BMRI, BBTN, BBNI 2025. *Khusus BBRI, masih menggunakan laporan keuangan interim kuartal III 2025. 

Herry menuturkan, dengan kondisi pertumbuhan laba yang melambat, permintaan setoran dividen bank-bank Himbara dipaksa lebih besar. Sebagai konsekuensinya, laba ditahan perusahaan akan menciut. "Dengan demikian, kemampuan investasinya akan terpengaruh menjadi lebih lemah. Akibatnya, terlalu sulit meningkatkan profitabilitas seperti dituntut presiden," ujarnya.

Karena itu, pengelolaan risiko yang mumpuni serta mitigasi terhadap potensi kenaikan biaya pencadangan menjadi kunci agar dukungan terhadap program pemerintah tidak menggerus profitabilitas jangka panjang.

Kinerja Bank Mandiri

BMRI mampu menutup tahun 2025 dengan fundamental yang terbilang kokoh. Berdasarkan laporan keuangan terbaru, total aset perseroan tumbuh 16,6% mencapai Rp 2.829,9 triliun. Posisi keuangan ini didorong oleh struktur permodalan yang kuat dengan total ekuitas sebesar Rp 294,4 triliun, sementara total liabilitas tercatat sebesar Rp 2.535,5 triliun per Desember 2025. Ekspansi ini sejalan dengan penyaluran kredit yang tumbuh 13,4% YoY menjadi Rp 1.895,0 triliun, di mana segmen UMKM menjadi salah satu pilar pertumbuhan dengan kenaikan 4,88% YoY.

Dari sisi profitabilitas, BMRI membukukan laba bersih sepanjang 2025 sebesar Rp 56,3 triliun. Keberhasilan efisiensi dan pengelolaan aset produktif tercermin dari rasio RoA sebesar 3,19%. Sebagai bentuk apresiasi kepada pemegang saham, perseroan menyalurkan total dividen sebesar Rp 52,5 triliun sepanjang tahun 2025, yang mencakup dividen dari laba tahun buku 2024 serta dividen interim dari laba tahun 2025.

Kualitas aset BMRI tetap terjaga dengan baik melalui penerapan manajemen risiko yang disiplin, terlihat dari rasio Non-Performing Loan (NPL) gross yang turun ke level 0,96%. Di sisi penghimpunan dana, Dana Pihak Ketiga (DPK) BMRI tumbuh agresif 23,9% YoY menjadi Rp 2.105,8 triliun. Kekuatan likuiditas ini didominasi oleh dana murah atau CASA (current account saving account) yang mencapai Rp 1.431,4 triliun, dengan CASA ratio yang kuat di angka 67,97% berkat efektivitas platform digital perseroan.

Direktur Utama Bank Mandiri, Riduan mengatakan, BMRI terus mendorong pembiayaan yang selektif dan terukur di seluruh segmen, dengan fokus pada sektor produktif yang mendorong ekonomi kerakyatan dan perluasan lapangan kerja. "Pendekatan ini memungkinkan Bank Mandiri menjaga momentum pertumbuhan kredit sekaligus memastikan kualitas aset tetap terjaga," kata dia dalam paparan publik Bank Mandiri yang digelar secara virtual, Kamis (5/2).

Transformasi digital melalui aplikasi Livin' by Mandiri yang kini memiliki 37,2 juta pengguna menjadi mesin pertumbuhan bagi pendapatan nonbunga yang naik 14,5% YoY menjadi Rp 48,5 triliun. Selain kinerja keuangan, BMRI juga mempertegas komitmen ESG dengan portofolio pembiayaan berkelanjutan sebesar Rp 316 triliun, di mana pembiayaan hijau berkontribusi sebesar Rp 166 triliun.

Kinerja BNI

BBNI menunjukkan ketahanan finansial yang cukup solid sepanjang tahun 2025 dengan capaian total aset yang menembus angka Rp 1.362 triliun per 31 Desember 2025. Pertumbuhan aset ini didukung oleh struktur permodalan yang sehat, di mana total ekuitas perseroan tercatat sebesar Rp 176,3 triliun dengan total liabilitas Rp 1.185,7 triliun. Keberhasilan dalam mengoptimalkan pengelolaan aset itu terlihat dari rasio RoA yang berada di level 2,13%.

Namun dari sisi profitabilitas, laba bersih yang dibukukan BBNI tahun lalu berjumlah Rp 20 triliun, turun dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai Rp 21,46 triliun. Penurunan laba ini seiring dengan turunnya pendapatan bank pelat merah tersebut sebesar 0,36% dibandingkan dengan 2024.

"Sepanjang 2025, kami menghadapi tekanan eksternal yang tidak ringan, mulai dari volatilitas global hingga penyesuaian suku bunga," ungkap Direktur Utama BBNI, Putrama Wahju Setyawan, dalam siaran pers, Selasa (3/2).

Meski pendapatan dan labanya turun, penyaluran kredit BBNI pada 2025 tumbuh signifikan secara tahunan. Bank ini telah menyalurkan kredit sebesar Rp 899,53 triliun hingga akhir 2025 atau tumbuh 15,9% YoY. Di saat ekspansi kredit terus berjalan, kualitas aset perseroan tetap berada dalam kategori aman dan terkendali dengan rasio Non-Performing Loan (NPL) gross sebesar 1,9%. Hal ini menunjukkan efektivitas manajemen risiko dan prinsip kehati-hatian yang diterapkan bank dalam menyasar sektor-sektor produktif.

Struktur pendanaan BBNI juga semakin kokoh dengan total Dana Pihak Ketiga (DPK) yang terhimpun sebesar Rp 1.040,83 triliun. Keunggulan bank ini dalam menghimpun dana murah juga terlihat jelas dari CASA yang tumbuh 28,9% YoY. Rasio dana murah yang tinggi ini memberikan keuntungan kompetitif bagi BNI dalam menjaga efisiensi biaya dana dan mendukung keberlanjutan margin bunga bersih.

Kinerja BTN

BBTN berhasil membukukan pertumbuhan fundamental yang solid sepanjang tahun buku 2025. Berdasarkan laporan keuangan konsolidasian yang telah diaudit, total aset bank yang berfokus pada pembiayaan perumahan ini mencapai Rp 462,46 triliun per 31 Desember 2025. Capaian tersebut didukung oleh struktur permodalan yang kuat dengan total ekuitas sebesar Rp 36,36 triliun. Sementara posisi liabilitas perseroan tercatat hampir Rp 426,1 triliun, mencerminkan skala operasional yang terus berkembang dalam mendukung program perumahan nasional.

Dari sisi profitabilitas, BBTN mencatatkan laba bersih sebesar Rp 3,5 triliun sepanjang 2025. Efektivitas bank dalam mengelola pendapatan di tengah dinamika pasar terlihat dari pendapatan bunga bersih secara konsolidasian mencapai Rp 18,42 triliun dengan raihan Net Interest Margin (NIM) yang terjaga pada level 4,2%. Selain itu, kemampuan perseroan dalam menghasilkan keuntungan dari pengelolaan aset produktif juga tercermin dari rasio RoA yang berada di posisi 0,89%.

Dalam menjalankan fungsi intermediasi, BBTN telah menyalurkan kredit dan pembiayaan syariah dengan total Rp 400 triliun hingga akhir 2025. Dari jumlah tersebut, total porsi kredit perumahan, termasuk pembiayaan perumahan syariah, yang telah disalurkan bank ini hingga akhir tahun lalu mencapai Rp 327,52 triliun. Sebanyak Rp 300,99 triliun di antaranya berupa KPR subsidi.

Di tengah ekspansi kredit yang agresif, khususnya di sektor KPR, BTN tetap menjaga prinsip kehati-hatian dengan rasio Non-Performing Loan (NPL) gross yang terkendali di level 3,17%. Angka ini menunjukkan komitmen bank dalam menjaga kualitas aset meskipun tantangan ekonomi makro masih membayangi sektor real estat.

Direktur Utama BTN, Nixon LP Napitupulu mengatakan, BBTN adalah bank nasional dengan sejarah panjang dan kontribusi strategis dalam pembangunan perumahan. Peran strategis itu semakin menguat sejak BBTN menyalurkan KPR pertama di Indonesia pada 1976. "Sejak saat itu, pembiayaan perumahan menjadi DNA perseroan," kata Nixon dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (17/2).

Struktur pendanaan BTN juga semakin sehat dengan perolehan Dana Pihak Ketiga (DPK) mencapai Rp 437,4 triliun hingga akhir 2025 atau tumbuh 14,6% YoY. Perseroan sukses meningkatkan porsi dana murah atau CASA yang kini mencapai Rp 213,13 triliun, atau berkontribusi sebesar 48,7% terhadap total DPK.

Transformasi digital melalui ekosistem perumahan diharapkan akan terus memperkuat penghimpunan dana murah dan meningkatkan efisiensi biaya dana perseroan untuk mendukung pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan di masa depan.

Kinerja BRI

Dari keempat anggota Himbara, BBRI menjadi satu-satunya bank yang belum merilis laporan keuangan 2025 secara tahunan hingga artikel ini dipublikasikan. Namun, jika merujuk pada laporan keuangan terakhir pada kuartal ketiga tahun lalu, bank ini membukukan laba bersih Rp 40,77 triliun selama sembilan bulan pertama 2025 atau turun 9,5% YoY. Penurunan laba itu disebabkan oleh meningkatnya biaya pencadangan atau impairment yang naik 13,99%.

Kenaikan biaya pencadangan tersebut sejalan dengan naiknya rasio kredit bermasalah (NPL) gross menjadi 3,29%. Kendati demikian, penyaluran kredit perseroan tetap tumbuh 6,3% hingga mencapai Rp 1.438 triliun hingga 30 September 2025. Di sisi lain, likuiditas bank tercatat melonggar yang ditandai dengan turunnya rasio pinjaman terhadap simpanan (LDR) menjadi 87,05%. Hal ini didukung oleh total dana pihak ketiga (DPK) yang naik 8,2% menjadi Rp 1.474 triliun.

Sementara rasio RoA BBRI pada periode tersebut tercatat sebesar 3,20% (bank only).

Bayang-Bayang Target Pemerintah

Salah satu penugasan yang diemban Himbara dari pemerintah saat ini adalah Program 3 Juta Rumah. Program yang menjadi bagian dari Asta Cita Presiden Prabowo Subianto itu bertujuan untuk mengurangi backlog hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Target program itu mencakup pembangunan 1 juta rumah baru di perkotaan, renovasi 2 juta rumah tidak layak huni di desa, serta penyediaan hunian adaptif di kawasan pesisir.

Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) menjadi skema pembiyaan utama bagi Program 3 Juta rumah. Pada 2025, pemerintah menaikkan kuota FLPP dari sebelumnya 220.000 unit menjadi 350.000 unit rumah, dengan bunga tetap 5% hingga 20 tahun.

Sementara pada tahun ini, pemerintah kembali menetapkan kuota nasional FLPP sebesar 350.000 unit rumah. Dari jumlah tersebut, BTN mendapatkan alokasi kuota paling besar, yakni 172.000 unit atau naik dari realisasi bank itu tahun sebelumnya sebanyak 132.744 unit.

Terkait Program 3 Juta Rumah ini, bank-bank Himbara harus memutar otak ekstrakeras demi menemukan cara agar KPR bisa tersalurkan sesuai tuntutan pemerintah. Yang menjadi pertanyaan, mampukah bank-bank pelat merah ini mencapai target tersebut?

Untuk memotret kemampuan mereka, BTN bisa diambil sebagai tolok ukur. Sebab, bank ini yang telah lama menyandang ikon nasional sebagai penyalur terdepan KPR di negeri ini. Sebagai gambaran, BTN membutuhkan waktu 50 tahun untuk menyalurkan KPR subsidi kepada 4,4 juta unit dengan nilai Rp 300,99 triliun. Perinciannya, KPR subsidi konvensional berjumlah 4,06 juta unit dengan nilai Rp 258,27 triliun dan KPR subsidi syariah 338.097 unit dengan plafon Rp 42,72 triliun.

Adapun Program Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes) Merah Putih atau KDMP didorong pemerintah melalui pembiayaan tiga bank Himbara yaitu BRI, BNI, dan Mandiri,  ditambah dengan pembiayaan dari PT Bank Syariah Indonesia (Persero) atau BSI (BRIS). 

Sementara BTN menegaskan tidak ikut serta dalam pembiayaan KDMP guna fokus pada penugasan utama di sektor perumahan. Meski sebelumnya sempat mengajukan partisipasi, BTN dikecualikan dari proyek yang dikelola Agrinas Pangan Nusantara ini dan memilih fokus menggenjot Kredit Program Perumahan (KPP).

Merujuk Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 63/2025, program yang disebut-sebut untuk memperkuat ekonomi desa ini menawarkan bunga rendah 6% dan plafon hingga Rp 3 miliar per unit koperasi. Program ini menargetkan 80.000 desa untuk pembangunan gudang, logistik, dan gerai guna memotong rantai distribusi, menekan inflasi, dan meningkatkan kesejahteraan.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan, pemerintah menargetkan membangun 30.000 KDMP hingga Maret 2026. Kementerian Keuangan menganggarkan Rp 90 triliun untuk mencapai target tersebut. Adapun target hingga Agustus 2026, pemerintah mencanangkan setidaknya sudah membangun 50.000 KDMP. 

“Hingga tanggal 20 Februari telah terbentuk 30.000 KDMP dan 24.186 gerai dalam proses pembangunan. Ini menunjukkan progres yang solid di lapangan,” kata Purbaya dalam konferensi pers APBN KiTa di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin (23/2) lalu.

Hingga saat ini, jumlah KDMP yang betul-betul telah selesai dibangun baru mencapai 680 unit.

Herry Gunawan menilai ada perbedaan risiko kredit antara program perumahan murah yang dicanangkan pemerintah dan KDMP.  Untuk perumahan, kata dia, risiko kreditnya relatif lebih aman karena yang dibiayai adalah kepemilikan. "Namun kalau yang disalurkan kredit adalah konstruksi, risikonya bisa lebih besar," ucapnya.

Selain itu, kredit perumahan yang sehat menurutnya juga bisa diinvestasikan kembali melalui mekanisme sekuritisasi berupa efak beragun aset. Dengan begitu, bank akan kembali dapat dana segar di depan.

"Ceritanya bisa berbeda untuk Koperasi Merah Putih. Terutama, karena sampai saat ini desain bisnisnya belum jelas. Sementara, belanja modalnya sudah jor-joran. Dari belanja mobil sampai furnitur," kata Herry.

Dia mengingatkan, penugasan program pemerintah yang nilai ekonomisnya rendah atau bahkan masih belum jelas, seperti KDMP, pembangkit listrik tenaga sampah (PLTSa), ataupun proyek lainnya, bisa jadi beban bagi bank Himbara.

"Kalau mau bank Himbara memenuhi taget presiden, yakni RoA menuju 7%, pilihannya, ya jangan bebani bank Himbara dengan penugasan untuk membiayai proyek dengan nilai ekonomis rendah. Berikan mereka target untuk menaikkan RoA, selanjutnya serahkan pada bank Himbara untuk berinovasi dan melakukan efisiensi. Jangan pula didikte caranya," tuturnya.***