Membuat ringkasan dengan AI Memasuki hari keempat serangan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran, sejumlah perkembangan penting terjadi. Pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei terbunuh. Iran membalas dengan sengit. Rudal dan pesawat tanpa awak mengincar lokasi strategis di negara-negara tetangga. Bandara International Dubai dihantam ledakan. Kilang minyak Ras Tanura milik Saudi Aramco dan Kedutaan Besar AS di Riyadh juga jadi sasaran. Belakangan, Iran membantah telah melancarkan serangan terhadap kilang Aramco.
Iran juga telah menutup Selat Hormuz, sembari mengancam akan menembak setiap kapal yang masih berani melintas. Terletak di antara Oman dan Iran, Hormuz adalah jalur penting logistik global. Sekitar 20 juta barel minyak atau seperlima dari pasokan global, diangkut lewat Selat Hormuz setiap hari. Ini adalah jalur pelayaran yang sempit. Kapal tanker hanya punya ruang laut selebar 3 km untuk melintas, membuatnya jadi sasaran empuk militer Iran.
Harga minyak Brent sempat melonjak 13% ke level US$82,37 per barel pada Senin (2/3), sebelum akhirnya turun ke level US$79,78%.
“Jika konflik berlarut-larut, itu dapat menyebabkan harga minyak melonjak. Mungkin sekitar US$100 per barel,” kata William Jackson, Ekonom di Capital Economics, dikutip dari DW.com.
Iran memang hanya berkontribusi sekitar 3-4% dari total produksi minyak global, meskipun punya salah satu cadangan terbesar di dunia. Sanksi ekonomi berkepanjangan menghambat produksinya. Kini, Iran memproduksi sekitar 3,3 juta barel per hari, di mana sebagian besar dijual ke Cina. Namun, dampak serangan AS ke Iran menyebar cepat melintasi batas-batas antar negara.
Sampai saat ini, belum ada tanda-tanda perang akan mengendur. AS bahkan diperkirakan bakal meningkatkan intensitas serangan dalam 24 jam ke depan. “Kami memperkirakan [perang] akan berlangsung empat hingga lima minggu,” kata Presiden AS Donald Trump.
Kondisi ini membawa konsekuensi serius bagi seluruh dunia, termasuk Indonesia. Teheran dan Jakarta boleh saja dipisahkan jarak 7.400 kilometer, tetapi apa yang terjadi di kawasan itu akan berdampak langsung ke Indonesia.
Disrupsi logistik energi dan lonjakan harga minyak jadi salah satu yang paling diwaspadai. “Harga minyak ini sensitifitasnya sangat tinggi,” kata Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso.
Saat ini asumsi harga minyak di APBN di angka US$70 per barel. Susiwijono menyebut kenaikan US$1 per barel akan menambah beban belanja APBN hingga US$10,3 triliun. Di sisi lain, kenaikan harga minyak memang akan memberi tambahan penerimaan PNBP. Namun, masih terdapat selisih sebesar Rp6,7 triliun untuk setiap kenaikan US$1 per barel.
Direktur Eksekutif Center for Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira bahkan menyebut jika minyak sampai menyentuh rentang US$100-120 per barel, kenaikan belanja negara bisa mencapai Rp515 triliun. Menurutnya, angka ini bisa saja terjadi jika perang dan penutupan Selat Hormuz terjadi berkepanjangan.
Efek bola salju
Lonjakan harga minyak serupa bola salju yang akan menggulung perekonomian. Minyak menjadi tulang punggung logistik. Saat harga bahan bakar melonjak, distribusi barang akan semakin mahal. Sekretaris Jenderal DPP Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) Trismawan Sanjaya mengatakan ada potensi pengalihan rute kapal setelah penutupan Selat Hormuz. Namun, durasi pengiriman akan bertambah 15-20 hari yang tentunya akan mengerek biaya operasional.
Jika kondisi ini terus berlangsung, biaya logistik global diperkirakan naik lebih dari 30% dibandingkan periode sebelum eskalasi konflik. “Bahkan di beberapa rute, kenaikan freight bisa sampai 45-58%,” katanya.
Risiko serupa juga akan terjadi di dalam negeri. Founder & CEO Supply Chain Indonesia (SCI), Setijadi menyebut struktur logistik Indonesia masih bergantung pada transportasi jalan, terutama truk. Ini membuat sensitivitas terhadap harga solar relatif tinggi. Kenaikan harga solar hingga 10% misalnya, akan mendorong ongkos angkut naik sekitar 4%.
Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Kamdani bahkan secara terang benderang mengakui kondisi ini akan menekan industri nasional. Menurutnya, bahkan tanpa penutupan Selat Hormuz, ketidakpastian geopolitik sudah cukup untuk meningkatkan premi risiko harga minyak dan gas.
Harga bahan pokok akan sangat rentan mengalami kenaikan, membuat risiko inflasi pangan bakal jadi kenyataan. Belum lagi sektor padat karya yang marginnya sudah sangat tipis.
“Efek tidak langsung melalui harga energi dan distribusi pangan jadi faktor yang jauh lebih relevan bagi dunia usaha,” kata Shinta.
Sementara itu, Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Hendri Saparini memperkirakan tekanan harga pangan untuk jangka pendek hingga lebaran masih terbatas. Stok barang masih melimpah sehingga kenaikan harga bisa diredam. Namun, jika konflik terjadi berkepanjangan dan meluas, inflasi pangan berisiko meningkat.
Dari sisi konsumsi, Hendri melihat daya beli masyarakat masih rapuh. Upah riil belum sepenuhnya pulih, sedangkan kebijakan fiskal seperti bantuan sosial belum mampu mendorong konsumsi. Ia juga menyoroti fenomena pergeseran kelas menengah, di mana banyak yang turun menjadi calon kelas menengah.
“Kalau inflasi pangan naik, masyarakat terutama kelompok menengah bawah akan makan tabungan atau bahkan makan pinjaman,” ujarnya.
Fundamental kuat
Pemerintah mengaku menyiapkan sejumlah langkah untuk mengatasi kondisi ini. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan suplai pasokan minyak tidak hanya berasal dari Timur Tengah, tetapi juga dari Amerika Serikat dan bahkan tidak menutup kemungkinan dari Rusia.
“Pertamina sudah bikin MoU dengan AS. Misalnya dengan Chevron, Exxon, dan yang lain,” katanya.
Pengalihan sumber pasokan bukan tanpa risiko. Impor minyak dari AS harus menempuh rute perjalanan yang lebih jauh ketimbang dari Timur Tengah. Kargo dan kapal tanker biasanya berlayar dari Houston di Teluk Meksiko menuju Laut Karibia. Kapal kemudian melintas Terusan Panama sebelum memasuki lautan terbuka di Samudra Pasifik. Rute ini biasanya ditempuh dalam waktu 35 hingga 45 hari. Sementara dalam kondisi normal, rute Selat Hormuz hanya akan memakan waktu sekitar 14 hari.
Meskipun menghadapi serangkaian risiko geopolitik global, pemerintah masih cukup percaya diri.
“Fundamental eksternal Indonesia tetap baik, tercermin dari kinerja neraca perdagangan yang masih mencatatkan surplus selama 69 bulan berturut-turut,” kata Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu.
Febrio menuturkan pada Januari 2026, neraca perdagangan Indonesia kembali mencatat surplus sebesar US$950 juta. Indikator domestik juga menunjukkan ketahanan ekonomi. Kinerja manufaktur nasional tetap ekspansif. PMI Manufaktur Indonesia meningkat ke level 53,8 pada Februari 2026, tertinggi dalam hampir dua tahun terakhir, didorong lonjakan permintaan baru dan pertumbuhan produksi yang signifikan.
Dari sisi konsumsi, Indeks Penjualan Riil (IPR) pada Januari 2026 tumbuh 7,9% secara tahunan (year on year/yoy). Selain itu, Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) berada di level optimistis 127 yang dinilai pemerintah sebagai cerminan terjaganya optimisme konsumen. Namun demikian, pemerintah mengakui tekanan global berpotensi mempengaruhi stabilitas harga, terutama melalui jalur energi dan logistik.
Inflasi Februari 2026 tercatat 4,76% (yoy), meski pemerintah menilai tekanan harga secara fundamental masih terkendali. Dengan mengecualikan dampak kebijakan diskon listrik pada awal 2025, inflasi diperkirakan berada di kisaran 2,59%.
“Secara fundamental, tekanan harga tetap terkendali dan diperkirakan kembali normal mulai Maret 2026,” kata Febrio.
Konflik ini mungkin terjadi ribuan kilometer dari Indonesia, tetapi dampaknya bisa terasa hingga ke harga pangan dan daya beli masyarakat. Di tengah ketidakpastian geopolitik yang kian rapuh, ketahanan fiskal dan energi akan menjadi ujian sesungguhnya bagi perekonomian nasional.
Dapatkan pengalaman membaca lebih nyaman dan nikmati fitur menarik lainnya lewat aplikasi mobile Katadata.
