Membuat ringkasan dengan AI Satu unit mobil pick up 4x4 terparkir di basement Yodya Tower, Jakarta Timur. Warnanya putih. Stiker bertuliskan Koperasi Desa Merah Putih menghiasi body sampingnya. Interiornya masih menguarkan aroma baru. Seorang petugas keamanan lantas menyalakan mesinnya. Suaranya menderu halus memenuhi ruangan.
Tepat sebelum melihat langsung mobil merek Mahindra itu, Katadata menghabiskan satu jam dengan Joao Angelo De Sousa Mota, Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara. Sore saat Katadata berkunjung, Joao nampaknya cukup sibuk. Janji wawancara yang awalnya dijadwalkan pukul 16.30 WIB molor hingga 1,5 jam.
“Boleh kalau mau test drive,” kata petugas itu kepada Katadata, Rabu (22/4).
Katadata menolak halus. Hari itu sudah agak larut. Kami lantas hanya mengambil gambar dan mencoba duduk di kursinya yang terasa tinggi. Di kantor Agrinas Pangan, itulah satu-satunya mobil berpenggerak roda empat yang tersedia. Pihak Agrinas tampaknya cukup terbuka jika ada pihak yang ingin mencoba langsung mobil dari India itu.
Mobil berpenggerak empat roda empat itu memang kontroversial. Agrinas menghabiskan Rp24,66 triliun untuk membeli 105.000 unit mobil 4x4 merek Mahindra. Langkah ini menuai kritik keras. Industri otomotif lokal meradang. Sementara Indonesia Corruption Watch (ICW), mengkritik proses pengadaannya yang dinilai tertutup dan asal tunjuk.
Agrinas mempertahankan keputusan itu. Joao menyebut harga mobil dari India jauh lebih murah. Selain itu, pabrikan lokal juga tidak sanggup memenuhi kebutuhan sebanyak itu. Saat Katadata meminta kembali konfirmasi terkait perkara impor mobil India saat wawancara Rabu sore itu, Joao enggan menjawab.
“Kutip saja dari media. Titik,” katanya tegas.
Bukan cuma perkara mobil, Joao juga enggan menjawab soal proses rekrutment 30.000 manajer Kopdes yang saat itu tengah berjalan. Meskipun puluhan ribu orang itu akan bekerja di bawah naungan Agrinas, Joao mengaku tidak terlibat dalam urusan rekrutmen. Bahkan saat ditanya soal gaji, Dirut Agrinas itu juga enggan berkomentar.
“[Soal gaji] bukan urusan saya,” ia menambahkan.
Informasi soal proses rekrutmen itu justru datang dari Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan. Menurut Zulhas, lebih dari 380.000 orang mendaftar untuk posisi yang terbatas itu. Website bahkan sempat down. Peserta yang lolos nantinya akan berstatus pegawai BUMN dengan skema Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT). Penempatannya berada di bawah langsung Agrinas Pangan Nusantara.
Namun, belum ada titik terang soal gaji. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa juga mengaku tidak tahu menahu soal perkara itu. “Saya cuma menyalurkan Rp40 triliun,” katanya.
Pemerintah memang berkejaran dengan waktu untuk membangun Kopdes. Joao menyebut Kopdes akan serentak beroperasi pada 30 Juli 2026. Sementara Zulhas berambisi sebanyak 29.000 unit Kopdes akan rampung dibangun pada Mei-Juni.
“Yang sudah selesai 100% itu 6.052 unit. Yang ongoing lebih dari 6.061,” ujarnya.
Model Bisnis
Kopdes akan beroperasi layaknya perpanjangan tangan pemerintah pusat. Joao menyebutnya jaringan distribusi. Utamanya, Kopdes akan menjual pupuk bersubsidi dan gas LPG 3 kilogram sesuai dengan harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah. Kopdes juga dirancang sebagai pusat ritel di desa-desa. Bisnisnya akan disesuaikan dengan potensi desa masing-masing.
Joao sangat optimistis dengan model bisnis ini. Ia bahkan memakai asumsi 100% warga akan berbelanja di Kopdes. Ia mencontohkan, jika ada 3.000 keluarga di satu desa dan setiap keluarga menghabiskan Rp1 juta untuk berbelanja per bulan, maka ada pemasukan Rp3 miliar untuk Kopdes. Saat Katadata bertanya apakah ia optimistis seluruh orang di desa akan menghabiskan uang belanjanya di Kopdes, ia balik bertanya.
“Kalau Anda punya warung, masa enggak mau belanja di warung Anda sendiri?,” katanya.
Joao mengatakan skema Koperasi Merah Putih dirancang dengan rantai distribusi yang lebih pendek, sehingga dapat menekan biaya dan menghilangkan peran perantara.
“Dengan kehadiran koperasi akan terjadi fair price. Distribusi itu langsung dari pabrik ke koperasi, tidak lewat middleman,” ujarnya.
Ia menjelaskan, model tersebut juga membuka akses bagi produk desa untuk langsung masuk ke pasar tanpa melalui rantai distribusi panjang. Dengan begitu, produsen di desa berpeluang memperoleh harga jual yang lebih baik. Keberadaan koperasi justru melengkapi ekosistem perdagangan, bukan menjadi kompetitor langsung bagi ritel modern. Menurutnya, ini karena setiap pelaku usaha, termasuk ritel besar, pada dasarnya memiliki perhitungan bisnis masing-masing sebelum melakukan ekspansi.
Sementara itu, Menteri Pertanian Amran Sulaiman mengatakan Kopdes akan memangkas rantai pasok panjang yang sebelumnya dikuasai oleh perantara atau middleman. Ini bisa menciptakan keuntungan senilai Rp 50 triliun. Jika melalui middleman, potensi margin yang hilang dalam rantai pasok mencapai Rp 313 triliun. Sebab perantara ini bisa meraup untung 10-30% dari setiap tahap distribusinya, mulai dari pedagang hingga ke konsumen.
“Dibangun Kopdes itu bisa untung Rp 50 triliun, sisa Rp 263 triliun dibagi kepada petani dan menjadi daya beli,” kata Amran dalam diskusi bersama pengamat di Karawang, Jawa Barat, Kamis (23/4).
Amran menyebut Kopdes memang menyederhanakan rantai pasok. Hasil produk yang diproduksi petani bisa langsung diserahkan ke koperasi yang ada di desa, selanjutnya langsung dibeli oleh konsumen. “Nilai tukar petani naik, daya beli juga naik karena rantai pasoknya yakni koperasi ada di tengah desa,” ujarnya.
Di sisi lain, pemerintah tengah menyusun ulang peta perdagangan ritel di wilayah perdesaan untuk memperkuat peran koperasi. Menteri Koperasi Ferry Juliantono sebelumnya meminta jaringan ritel modern seperti Alfamart dan Indomart untuk tidak menambah gerai baru di desa. Imbauan tersebut bertujuan memberi ruang bagi koperasi desa agar dapat menjadi pusat distribusi barang kebutuhan pokok di tingkat lokal.
“Setop bikin ritel modern di desa, biarkan di desa itu koperasi desa yang jualan,” kata Ferry.
Ia menilai terdapat perbedaan mendasar antara ritel modern dan koperasi, terutama dalam hal distribusi keuntungan. Ritel modern cenderung mengalirkan profit ke pemegang saham, sementara koperasi memungkinkan perputaran ekonomi tetap berada di desa. Meski demikian, pemerintah tetap membuka ruang kolaborasi. Produk yang belum dapat dipenuhi oleh koperasi masih dapat dipasok oleh jaringan ritel modern.
Mengancam Bumdes
Meskipun dikelola Agrinas, Kopdes memang dirancang menjadi milik warga desa. Sebagian dana investasinya pun menggunakan dana desa. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.7/2026 menetapkan alokasi wajib hingga 58,03% dari pagu dana desa untuk Kopdes. Ini setara dengan Rp34,57 triliun. Akibatnya, ruang fiskal desa menyempit. Rata-rata desa kini hanya punya sisa pagu sekitar Rp332 juta untuk mendanai seluruh kebutuhan desa.
“Ini mengubah filosofi dana desa dari instrumen otonomi menjadi perpanjangan tangan kebijakan pusat yang bersifat top-down,” tulis Bahsian, Mahasiswa Doktoral Ilmu Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Pedesaan IPB, dalam artikelnya di Katadata, awal april silam.
Kehadiran Kopdes bukan hanya akan menjadi pesaing peritel modern. Bahsiah menyebut koperasi ini juga berisiko menjegal Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) yang sudah ada di lebih dari 74.000 desa. Ia menyebut harus ada sinkronisasi antara Kopdes dan Bumdes agar kekhawatiran ini tidak terjadi.
“BUMDes harus diperkuat perannya sebagai pengelola aset tetap seperti pasar dan gudang, sementara KDMP bertindak sebagai operator perdagangan berbasis keanggotaan dan penyedia modal mikro,”
Bahsian menyebut Bumdes sebagai entitas milik pemerintah desa harus diposisikan sebagai pengelola aset serta infrastruktur kolektif desa. Bumdes dapat menyediakan sarana pendukung produksi seperti gudang, unit penggilingan padi, hingga alat transportasi logistik guna mendukung aktivitas ekonomi warga. Sementara itu, Kopdes hadir sebagai wadah ekonomi rakyat berbasis gotong royong yang bertindak sebagai agregator serta pusat distribusi produk warga desa seutuhnya.
Persoalan operasional juga menjadi tantangan. Bahsian menyebut pendidikan yang masih rendah di pedesaan akan menghambat literasi keuangan dan aspek profesionalisme pengurus. Meskipun pemerintah telah menyiapkan digitalisasi Kopdes, realitas di lapangan masih menunjukkan kesenjangan kualitas yang lebar.
“Laporan dari INDEF mengonfirmasi fakta pahit bahwa baru sekitar 49% koperasi yang saat ini terintegrasi secara digital akibat kendala infrastruktur internet yang belum merata di wilayah 3T,” katanya.
Bagi Agrinas, persoalan ini juga menjadi perhatian. Joao menegaskan Kopdes Merah Putih berbeda dengan model koperasi yang pernah dibangun sebelumnya. Kopdes dirancang dengan modern, profesional, transparan, dan terdigitalisasi.
"Kalau dulu yang namanya KUD itu kan Ketua Untung Duluan," tegasnya.
Dapatkan pengalaman membaca lebih nyaman dan nikmati fitur menarik lainnya lewat aplikasi mobile Katadata.
