Dari Free Float ke Go Private, Alarm MSCI di Tengah Bayang Konglomerasi Bursa RI

Pasar saham Indonesia kini tengah menanti keputusan penting yang akan dirilis lembaga pemeringkat global MSCI. Pada 18 Juni 2026 waktu Amerika Serikat atau dini hari 19 Juni WIB, penyedia indeks yang menjadi acuan investor global itu akan mengumumkan hasil evaluasi atas status pasar modal Indonesia. Keputusan itu akan menentukan apakah Indonesia tetap bertahan di kelompok Emerging Market atau turun kelas menjadi Frontier Market.

Taruhannya tidak kecil. Bloomberg memperkirakan dana asing berpotensi keluar dari pasar domestik hingga US$ 13 miliar atau sekitar Rp 230 triliun apabila Indonesia kehilangan status Emerging Market. Bagi pasar yang sepanjang tahun ini sudah dibayangi tekanan jual asing hingga Rp 67 triliun year to date (ytd) diikuti pelemahan indeks, angka tersebut menjadi alarm yang sulit diabaikan.

Namun tantangan yang sesungguhnya mungkin bukan soal apakah Indonesia bertahan sebagai emerging market atau tidak. Yang lebih penting adalah alasan mengapa MSCI menempatkan Indonesia dalam sorotan.

Head of Investment Specialist Maybank Sekuritas, Fath Aliansyah Budiman, menjelaskan ada empat skenario yang dapat terjadi terkait keputusan MSCI terhadap Indonesia mulai dari perpanjangan freeze hingga konsultasi penurunan status Indonesia ke frontier market. Bila skenario downgrade ke pasar frontier yang terjadi, pasar saham RI tidak akan langsung terdampak. 

“Ingat ya, kalau misalnya di-downgrade ke pasar frontier itu, itu bukan langsung di-downgrade ya, tapi ada konsultasi terlebih dahulu dan memakan waktu yang cukup lama,” ucap Fath seperti dikutip dari siniar bertajuk “Ini 4 Skenario MSCI yang Harus Diperhatikan Investor”, pada Rabu (17/6).   

4 Skenario MSCI untuk pasar saham RI (Katadata / dioalah )

Kekhawatiran akan posisi bursa Indonesia di indeks MSCI bukan tanpa alasan. Pada awal tahun ini, MSCI membekukan implementasi perubahan metodologi terhadap saham-saham Indonesia setelah menemukan sejumlah isu yang dinilai memengaruhi aksesibilitas pasar. Dalam evaluasinya, MSCI menyoroti tingginya konsentrasi kepemilikan saham, rendahnya kepemilikan saham publik efektif atau effective free float, hingga praktik nominee ownership. 

Sorotan itu membuat sejumlah emiten bereaksi di bursa.  Ketika regulator berupaya memperluas basis investor dan meningkatkan kedalaman pasar, sejumlah kelompok usaha besar justru memilih mengurangi keterlibatan mereka di bursa. Sebagian melepas aset, sebagian lagi justru memilih menarik perusahaannya dari Bursa Efek Indonesia (BEI) melalui mekanisme go private atau delisting sukarela. 

Persoalan yang lebih penting adalah alasan di balik evaluasi MSCI. Pengamat pasar modal Universitas Indonesia Budi Frensidy menilai perhatian MSCI terhadap Indonesia tidak bisa dilepaskan dari isu aksesibilitas pasar dan ketersediaan saham yang benar-benar dapat diperdagangkan.

"Bagi investor institusi global, yang penting bukan hanya berapa besar free float secara nominal, tetapi berapa banyak saham yang benar-benar tersedia untuk diperdagangkan," ujar Budi kepada Katadata, Rabu (17/6).

Hal itu pula yang menjadi latar sejumlah perubahan dalam komposisi indeks MSCI terhadap saham Indonesia.

Daftar saham yang keluar dari MSCI Global Standard Index 

Di balik penyesuaian indeks tersebut, tekanan terhadap struktur kepemilikan saham justru semakin nyata di pasar domestik. Dampak paling konkret dari tekanan MSCI tidak hanya berhenti pada perubahan indeks, melainkan mulai tercermin dalam keputusan sejumlah emiten untuk mengevaluasi ulang keberadaan mereka di bursa.

Selain itu tidak semua perubahan indeks MSCI disebabkan rendahnya free float. Dalam kasus tertentu seperti AMRT, perpindahan indeks juga dipengaruhi perubahan ukuran kapitalisasi dan metodologi indeks.

Perkara Free Float Berlanjut Go Private

Sorotan MSCI sudah ditanggapi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia. Salah satunya dengan memperbaiki laporan kepemilikan saham, menaikkan free float dan mengumumkan penguasaan pengendali atas jumlah saham yang beredar. 

Di balik pekerjaan rumah tentang free float, terdapat isu yang lebih mendasar yaitu semakin terkonsentrasinya kepemilikan perusahaan-perusahaan besar pada segelintir kelompok usaha. Fenomena ini bukan hanya membuat likuiditas pasar menurun, tetapi juga mendorong sebagian emiten memilih keluar dari bursa. 

Di tengah upaya regulator berusaha memperluas partisipasi publik, sejumlah konglomerasi menanggapi dengan cara berbeda. PT Dian Swastatika Sentosa Tbk (DSSA) sempat menjadi sorotan MSCI karena struktur kepemilikan yang membuat effective free float saham tersebut dipertanyakan. Grup Sinar Mas merespons dengan stock split untuk meningkatkan likuiditas, namun langkah tersebut tidak mengubah struktur kepemilikan saham sehingga persoalan free float tetap menjadi perhatian.

Berbeda dengan DSSA, ada pula kelompok usaha besar justru mengambil arah sebaliknya. Grup Djarum menjadi contoh paling nyata. Tak terpenuhinya free float membuat dua emiten yang berada di bawah konglomerasi Grup Djarum memilih melakukan delisting sukarela atau go privat. 

PT Solusi Tunas Pratama Tbk (SUPR) memutuskan keluar dari bursa setelah free float perseroan menyusut hingga sekitar 0,09%. PT Inti Bangun Sejahtera Tbk (IBST) mengalami kondisi yang lebih ekstrem dengan free float hanya sekitar 0,05%. Keduanya jauh di bawah ketentuan minimum BEI sebesar 15%. IBST selanjutnya akan menjadi perusahaan tertutup sebagai bagian dari restrukturisasi Grup PT Sarana Menara Nusantara Tbk (TOWR).

Secara regulasi, pilihan yang tersedia semakin terbatas. Alih-alih menambah saham publik, pemegang saham pengendali memilih menarik perusahaan dari lantai bursa. 

Manajemen SUPR mengatakan, perusahaan sebelumnya telah melakukan berbagai upaya rencana pemulihan kondisi saham perusahaan. Kendati demikian, manajemen mengungkapkan sampai dengan 6 April 2026, perusahaan masih belum dapat memenuhi ketentuan minimum free float yang ditetapkan oleh regulator. 

“Perseroan memutuskan untuk mengajukan rencana go private dan delisting,” ungkap manajemen dalam pernyataan resmi yang dikutip Kamis (18/6). 

Persoalan free float tidak lagi berhenti pada ancaman keluarnya saham dari indeks MSCI. Dalam beberapa tahun terakhir, semakin banyak emiten yang memilih keluar dari bursa atau kembali menjadi perusahaan tertutup. Sebagian besar memiliki satu kesamaan yaitu  porsi saham publik yang sangat kecil. 

Sumber: Data Bursa Efek Indonesia

Data tersebut menunjukkan pola yang sulit diabaikan. Dari delapan emiten yang mengajukan atau menyetujui delisting dan go private dalam dua tahun terakhir, sebagian besar memiliki free float di bawah 10%. Bahkan beberapa di antaranya berada di bawah 1%. Artinya, hanya sebagian sangat kecil saham yang benar-benar tersedia untuk diperdagangkan oleh investor publik.

Pengamat pasar modal Universitas Indonesia Budi Frensidy menilai, rangkaian aksi go private, delisting, maupun pelepasan aset oleh sejumlah konglomerasi menunjukkan bahwa sebagian pemegang saham pengendali menilai valuasi pasar belum mencerminkan nilai intrinsik perusahaan. Menurut Budi, ketika harga saham diperdagangkan jauh di bawah nilai yang dianggap wajar, membeli kembali saham publik menjadi keputusan yang rasional bagi pemegang saham pengendali.

"Saya tidak melihat fenomena ini semata-mata karena keinginan menghindari pengawasan pasar," ujar Budi kepada Katadata.

Budi menambahkan, perusahaan tertutup juga memiliki fleksibilitas lebih besar untuk melakukan restrukturisasi maupun transformasi bisnis tanpa harus menghadapi berbagai kewajiban sebagai perusahaan publik. Di sisi lain, biaya kepatuhan sebagai emiten terus meningkat, sementara manfaat menjadi perusahaan terbuka semakin berkurang apabila likuiditas saham rendah dan valuasinya tidak optimal.

Pandangan serupa disampaikan analis Panin Sekuritas Elandry Pratama. Menurut dia, dalam sejumlah kasus keputusan delisting lebih banyak dipengaruhi oleh faktor valuasi karena harga saham belum sepenuhnya mencerminkan nilai aset maupun prospek bisnis perusahaan.

"Menurut saya, faktor valuasi tetap menjadi alasan yang lebih dominan," kata Elandry.

Meski demikian, baik Budi maupun Elandry melihat keputusan tersebut terjadi pada perusahaan-perusahaan yang umumnya memiliki kepemilikan pengendali sangat dominan dan porsi saham publik yang terbatas. Dalam kondisi seperti itu, valuasi yang dianggap murah, kebutuhan restrukturisasi, maupun efisiensi biaya kepatuhan menjadi faktor yang memperkuat keputusan untuk keluar dari bursa.

Rendahnya free float pada akhirnya tidak bisa dilepaskan dari struktur kepemilikan emiten di Indonesia yang semakin terkonsentrasi pada kelompok usaha besar.

Bayang Konglomerasi di Pasar Saham RI

Persoalan yang diangkat MSCI tidak dapat dipisahkan dari struktur pasar modal Indonesia. Sebagian besar kapitalisasi pasar Bursa Efek Indonesia saat ini terkonsentrasi pada kelompok usaha besar.

Fenomena tersebut bukan hal baru. Konglomerasi telah lama menjadi motor pertumbuhan ekonomi nasional sekaligus penyumbang terbesar kapitalisasi pasar. Namun dominasi tersebut menjadi perhatian ketika tidak diimbangi dengan ketersediaan saham publik yang memadai.

Meski begitu, dominasi kelompok usaha besar di bursa tidak selalu dipandang sebagai anomali. Analis Mirae Asset Sekuritas Nafan Aji Gusta menilai fenomena tersebut merupakan karakteristik yang lazim ditemukan di pasar berkembang, termasuk Indonesia. Menurut dia, struktur perekonomian nasional selama ini memang ditopang oleh kelompok-kelompok usaha besar yang memiliki jaringan bisnis luas dan terintegrasi dari hulu hingga hilir.

"Di Indonesia, perekonomian memang didorong oleh konglomerasi besar yang memiliki ekosistem bisnis dari hulu ke hilir. Ketika mereka masuk ke pasar modal, kekuatan modal, jaringan bisnis, dan aset yang masif secara otomatis menempatkan mereka di posisi puncak kapitalisasi pasar," ujar Nafan kepada Katadata.

Nafan menjelaskan dominasi tersebut juga ditopang oleh kemampuan konglomerasi melakukan diversifikasi usaha, menjalankan aksi korporasi secara agresif, serta memiliki akses pendanaan yang lebih kuat dibandingkan perusahaan berkapitalisasi menengah dan kecil. Faktor-faktor tersebut menciptakan ekspektasi pertumbuhan yang tinggi di mata investor dan mendorong valuasi perusahaan-perusahaan besar tetap menjadi penopang utama kapitalisasi pasar bursa.

Konsentrasi kepemilikan tidak hanya terlihat dari banyaknya emiten dengan free float minim, tetapi juga dari struktur kapitalisasi pasar Bursa Efek Indonesia. Per Mei 2026, sejumlah kelompok usaha besar menguasai porsi signifikan nilai pasar bursa. 

Emiten Berkapitalisasi Pasar Terbesar di BEI dan Afiliasi Pengendalinya (Mei 2026)

Sumber kapitalisasi pasar: Statistik BEI Mei 2026.

Besarnya kapitalisasi pasar tidak selalu sejalan dengan luasnya akses investor terhadap saham suatu perusahaan. Dalam sejumlah kasus di Bursa Efek Indonesia, perusahaan-perusahaan dengan nilai pasar terbesar justru memiliki porsi saham publik yang relatif terbatas karena sebagian besar saham masih dikuasai pemegang saham pengendali.

Akibatnya, meski kapitalisasi pasar terlihat besar, jumlah saham yang benar-benar tersedia untuk diperdagangkan atau effective free float jauh lebih kecil. Kondisi inilah yang menjadi salah satu perhatian MSCI karena dapat membatasi kemampuan investor institusi global untuk masuk maupun keluar dari suatu saham dalam jumlah besar tanpa memengaruhi harga pasar secara signifikan.

Data tersebut menunjukkan Grup Barito milik Prajogo Pangestu mengendalikan sedikitnya empat emiten besar, yakni BREN, BRPT, TPIA, dan CUAN, dengan kapitalisasi pasar gabungan sekitar Rp 849 triliun. Sementara Grup Djarum melalui BBCA dan DNET menguasai kapitalisasi lebih dari Rp 850 triliun. 

Di sisi lain, sejumlah emiten BUMN seperti BMRI, TLKM, BRIS, dan ANTM juga menjadi penopang utama nilai pasar BEI. Kondisi ini menunjukkan bahwa likuiditas dan kapitalisasi pasar Indonesia semakin terkonsentrasi pada kelompok usaha tertentu, sementara ruang partisipasi investor publik relatif terbatas akibat porsi saham beredar yang kecil. 

Kapitalisasi BEI dikuasai saham konglomerat (Katadata/diolah)

Akumulasi kapitalisasi kelompok emiten terafiliasi konglomerasi mencapai lebih dari sepertiga nilai pasar Bursa Efek Indonesia. Dalam sejumlah emiten, kepemilikan pengendali bahkan mencapai lebih dari 80% hingga 95% saham beredar. Akibatnya, jumlah saham yang benar-benar tersedia bagi investor publik menjadi sangat terbatas.

Kondisi tersebut menciptakan paradoks. Secara jumlah emiten, Indonesia terus mencetak rekor. Namun secara kualitas pasar, sebagian besar kapitalisasi tetap terkonsentrasi pada segelintir kelompok usaha. Ketika saham publik semakin sedikit, investor kehilangan kesempatan untuk berpartisipasi dalam pertumbuhan perusahaan.

Pada titik inilah isu MSCI bertemu dengan isu konglomerasi. Yang dipersoalkan MSCI pada akhirnya bukan keberadaan konglomerasi lantaran hampir seluruh pasar berkembang memiliki kelompok usaha besar yang dominan. Pasar seperti Korea Selatan, Taiwan, maupun India memiliki free float yang relatif lebih besar pada emiten-emiten berkapitalisasi besar sehingga likuiditas pasar lebih dalam dan akses investor institusi lebih luas.

Di Korea Selatan bursa saham digerakkan oleh konglomerasi atau Chaebol seperti Samsung, Hyundai dan LG. Sementara di India terdapat konglomerasi besar penopang indeks seperti Reliance, Tata, dan Adani. Meski begitu konglomerasi di kedua negara tetap memiliki saham publik yang besar dengan free float rata-rata tinggi.

Perbedaannya terletak pada struktur kepemilikan yang membuat saham lebih mudah diperdagangkan dalam skala besar tanpa mengganggu harga pasar. Pada bursa Indonesia, dalam sejumlah kasus, saham yang benar-benar tersedia untuk publik bahkan tidak mencapai 1%. 

Dalam kondisi seperti itu, pasar bisa terlihat besar secara nominal tetapi relatif sempit dari sisi kepemilikan. Investor global tidak hanya melihat ukuran perusahaan, melainkan juga kemudahan untuk membeli dan menjual saham dalam jumlah besar tanpa mengganggu harga pasar.

Meski demikian, Nafan menilai investor institusi global tetap memberi perhatian besar pada likuiditas dan porsi saham yang tersedia untuk publik. Menurut dia, ukuran perusahaan dan kapitalisasi pasar yang besar tidak selalu menjadi faktor penentu apabila free float relatif kecil. Karena itu, peningkatan porsi saham publik dan transparansi kepemilikan tetap menjadi faktor penting untuk menjaga daya tarik pasar saham Indonesia di mata investor global dan penyedia indeks internasional seperti MSCI.

Ujian Bagi Masa Depan Bursa Indonesia

Perdebatan mengenai MSCI kerap berhenti pada satu pertanyaan: apakah Indonesia akan tetap berada di kelompok emerging market atau turun ke frontier market. Padahal persoalan yang lebih penting adalah bagaimana meningkatkan kualitas pasar modal agar semakin kompetitif dan mudah diakses investor.

Analis Panin Sekuritas Elandry Pratama menilai prospek pasar saham Indonesia tetap ditopang oleh ukuran ekonomi yang besar dan pertumbuhan domestik yang kuat. Namun, menurut dia, pasar modal masih perlu memperbesar porsi free float, meningkatkan transparansi kepemilikan, memperdalam likuiditas, serta menyempurnakan regulasi agar lebih kompetitif di mata investor global.

Pesan serupa juga disampaikan regulator. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK Hasan Fawzi mengatakan OJK bersama Bursa Efek Indonesia, KSEI, dan KPEI terus mengawal stabilitas pasar sekaligus menjalankan agenda reformasi yang menjadi perhatian investor global.

"Kami terus mencermati perkembangan pasar serta melakukan koordinasi secara intensif dengan seluruh pemangku kepentingan dan pelaku pasar," kata Hasan.

Sementara itu, Pelaksana Tugas Direktur Utama BEI Jeffrey Hendrik menilai fundamental pasar modal Indonesia masih relatif kuat meski volatilitas pasar meningkat dalam beberapa bulan terakhir. Kinerja emiten, terutama kelompok saham berkapitalisasi besar, masih menunjukkan pertumbuhan yang solid.

"Kalau kita lihat perkembangannya sampai dengan kuartal pertama 2026, dibandingkan kuartal pertama 2025, khususnya untuk saham-saham dalam kelompok LQ45, terjadi pertumbuhan laba bersih hampir 30%," ujar Jeffrey. 

Pernyataan regulator tersebut menunjukkan bahwa tantangan yang disorot MSCI bukan semata-mata terkait kondisi fundamental perusahaan tercatat. Persoalan yang menjadi perhatian justru menyangkut struktur pasar, mulai dari likuiditas, transparansi kepemilikan, hingga ketersediaan saham yang benar-benar dapat diperdagangkan investor.

Karena itu, hasil evaluasi MSCI seharusnya dipandang sebagai momentum pembenahan, bukan sekadar penilaian atas status Indonesia di indeks global. Jika Indonesia tetap bertahan di kelompok emerging market, reformasi harus terus dilanjutkan. Sebaliknya, jika status tersebut diturunkan, pekerjaan rumah yang sama tetap harus diselesaikan.

Keputusan MSCI pada 19 Juni waktu Indonesia hanya akan menegaskan persoalan yang sudah lama muncul di pasar modal Indonesia. Persoalan utama pasar modal Indonesia tidak akan selesai dalam satu malam. Ancaman terbesar bukan semata kehilangan status Emerging Market, melainkan hilangnya kedalaman pasar akibat semakin sempitnya ruang kepemilikan publik.