Prabowo di Pusaran Protes dan Masalah Ekonomi

Membuat ringkasan dengan AI

Tekanan terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto belakangan ini mulai membesar. Aksi demonstrasi mahasiswa di berbagai daerah yang mengkritik anggaran program prioritas dan sorotan terhadap kasus korupsi hanya sedikit dari bentuk tekanan itu. Di tengah situasi yang semakin memanas, Presiden Prabowo pun merespons dengan melalui pidatonya di Gorontalo.

Pidato tersebut disampaikan dengan keras oleh Presiden Prabowo Subianto di tengah pidato Puncak Pekan Nasional Petani Nelayan XVII di Gorontalo, pada Rabu (24/6), Gorontalo. Kepada para hadirin, Presiden mengatakan dirinya mengetahui pihak-pihak yang membiayai aksi demonstrasi yang ditujukan kepada pemerintah.

Prabowo menilai ada kelompok yang selama ini menikmati keuntungan melalui praktik korupsi dan penyalahgunaan uang negara. Ia menyebut kelompok tersebut menampilkan diri secara sopan dan seolah memiliki kekayaan yang sah, padahal meraup harta dari hasil merugikan rakyat. Selain itu, Prabowo meminta kelompok-kelompok tersebut berhati-hati.

“Saudara-saudara sekalian, hati-hati. Saya kasih peringatan, mereka-mereka itu, saya tahu siapa yang membayar demo,” kata Prabowo.

Pidato tersebut disampaikan Prabowo di tengah tekanan yang masih terus melanda pemerintahannya. Tantangan muncul dari sisi kinerja ekonomi Indonesia, tuntutan politik, kekompakan koalisi kabinet, hingga munculnya protes masyarakat yang diwarnai aksi demonstrasi di sejumlah kota belakangan ini.

Pelantikan Kepala BGN dan Penasihat Khusus Presiden (ANTARA FOTO/Bayu Pratama S/wsj.)

Potensi menghangatnya situasi politik ini telah disampaikan sejumlah pihak, salah satunya Immanuel Ebenezer, mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan yang hanya 10 bulan menjabat pada era Prabowo. Noel, panggilan akrabnya, mengingatkan pemerintahan Prabowo lebih peka terhadap keresahan masyarakat. Noel, terdakwa kasus suap dan gratifikasi pengurusan sertifikasi keselamatan dan kesehatan kerja (K3), juga mengingatkan Prabowo bahwa akan ada gerakan massa yang bisa mengancam kedudukan Presiden.

"Konsolidasi sipil, mahasiswa, buruh, masyarakat sipil. Tinggal satu (hal), butuh pemicu," kata Noel usai putusan hukumnya di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis (4/6).

Tekanan politik terhadap pemerintahan Prabowo semakin membesar seiring memburuknya kondisi ekonomi, munculnya ketidakpuasan terhadap sejumlah kebijakan prioritas, hingga meluasnya aksi demonstrasi mahasiswa di berbagai daerah.

Para pakar politik berpendapat situasi itu menunjukkan meningkatnya persoalan legitimasi dan kepercayaan publik terhadap pemerintah. Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga (Unair), Airlangga Pribadi Kusman, menilai tekanan politik terhadap Prabowo muncul bersamaan dengan persoalan yang dihadapi pemerintah pada awal masa pemerintahannya.

Tekanan yang dihadapi pemerintah berasal dari dua arah sekaligus, yakni tekanan publik dan dinamika internal kekuasaan. “Pemerintahan ini terbentuk sebagai suatu kabinet yang gemuk, tidak bisa dilepaskan dari proses transaksi politik masing-masing pihak yang berada di dalam,” kata Airlangga saat dihubungi lewat sambungan telepon pada Minggu (21/6).

Menurutnya, kabinet yang besar dan dibangun melalui kompromi politik memunculkan persoalan efektivitas pemerintahan. Sejumlah persoalan kinerja di dalam kabinet kemudian memperkuat persepsi publik terhadap lemahnya tata kelola pemerintahan.

Airlangga menilai Pemerintahan Prabowo pada awalnya memiliki modal legitimasi yang cukup kuat setelah memenangkan pemilu. Namun, dukungan tersebut dinilai tidak mampu dipelihara sehingga memunculkan desakan publik agar pemerintah memperbaiki kinerjanya.

“Inkompetensi Itu yang kemudian mendorong memunculkan respon tekanan politik dari masyarakat,” ujarnya.

Diperparah Kondisi Ekonomi

Kondisi ekonomi juga berpotensi menambah tekanan terhadap pemerintahan Prabowo. Beberapa hal yang ikut menekan antara lain melemahnya nilai tukar rupiah,hingga sempat menembus angka Rp 18 ribu per dolar Amerika Serikat. merosotnya kondisi pasar modal yang ditandai turunnya Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG), kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) non-subsidi. Pasar hingga investor juga menyoroti kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk membiayai program andalan Prabowo seperti Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Ekonom Universitas Indonesia Moh. Ikhsan menilai, meski kondisi ekonomi Indonesia saat ini belum berada di ambang krisis, namun ada sinyal darurat yang tidak boleh diabaikan karena berbagai pola pelemahan tata kelola menyerupai situasi menjelang 1997–1998.

Menurutnya, pola yang terlihat saat ini menunjukkan gejala yang mirip dengan periode sebelum krisis 1998, mulai dari melemahnya kredibilitas fiskal, dominasi retorika dibanding reformasi nyata, hingga meningkatnya toleransi terhadap pelanggaran aturan.

“Jadi Indonesia belum di tepi jurang, tapi sejarah tidak sedang diam, ia sedang berbisik,” ujar Ikhsan dalam diskusi ”Menakar Akurasi Laporan The Economist: Apakah Indonesia Menuju Jurang?” Jumat (22/5).

Selain itu, ia mengkritik ekspansi fiskal yang tidak diimbangi disiplin penerimaan negara, sementara ekonomi global sedang menghadapi tekanan. Menurutnya, proyek-proyek prestisius yang dijalankan tanpa analisis kelayakan yang ketat juga mengingatkan pada pola kebijakan menjelang akhir 1990-an.

Peneliti Departemen Politik dan Perubahan Sosial Center for Strategic and International Studies (CSIS), Nicky Fahrizal, menilai akar persoalan saat ini terletak pada menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap kebijakan ekonomi pemerintah. Menurutnya, sejumlah program pemerintah dinilai berjalan terlalu cepat tanpa persiapan yang memadai.

Ia menyoroti pelaksanaan program strategis seperti MBG yang dilakukan tanpa tahapan uji coba yang cukup sehingga memunculkan berbagai persoalan di lapangan. Pergantian pejabat di kabinet dan kasus hukum yang menjerat sejumlah pejabat juga memperburuk persepsi publik terhadap pemerintahan.

Menurutnya, persoalan di Indonesia makin membesar karena pemerintah belum mampu menunjukkan transparansi, akuntabilitas, dan komunikasi publik yang baik. Padahal, masyarakat sebenarnya dapat memahami kondisi ekonomi yang sulit apabila pemerintah mampu menjelaskan situasi secara terbuka.

“Problem ini sebenarnya terletak dari ketidakpercayaan masyarakat terhadap cara presiden mengelola pemerintahan. Dan yang kedua adalah soal kebijakannya itu sendiri, banyak yang masih prematur,” kata Nicky saat dihubungi lewat sambungan telepon pada Minggu (21/6).

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan Indonesia tidak sedang menuju kondisi krisis ekonomi seperti keadaan 1997-1998. Menurutnya, kondisi yang terjadi saat ini adalah sentimen negatif kepada RI yang perlu diperbaiki dengan koordinasi pemerintah, Kementerian Keuangan, dan Bank Indonesia.

Purbaya mengatakan kondisi fiskal saat ini masih dalam posisi yang baik. Tak hanya itu, ia juga memuji kepemimpinan Prabowo menakhodai perjalanan ekonomi Indonesia.

"Kepemimpinan Bapak Presiden masih cukup kuat untuk memastikan semua berjalan sesuai dengan strategi pembangunan," kata Purbaya dalam kunjungan kerja ke Kantor Bea dan Cukai Tanjung Priok Jakarta, pada 6 Juni lalu.

Suara pembelaan juga muncul dari rekan koalisi pemerintahan Prabowo. Ketua Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Mukhamad Misbakhun mengatakan situasi saat ini berbeda dengan saat krisis 1998. Menurutnya, kondisi sektor keuangan nasional saat ini jauh lebih kuat dibandingkan masa krisis moneter 1998. Selain itu, sistem perbankan nasional kini berada dalam kondisi solid dengan pengawasan yang lebih ketat dan terintegrasi.

"Jangan sampai masyarakat memahami seakan-akan ada krisis yang menghantui kita,” ujar politikus Partai Golkar itu pada Konferensi Nasional Pengembangan Ekonomi Daerah (KNPED), Senin (25/5).

Mahasiswa Mulai Turun ke Jalan

Namun, berbagai penjelasan yang diberikan pemerintah hingga DPR tak menghentikan laju protes masyarakat. Protes juga semakin besar usai Prabowo mencopot tiga pimpinan BGN yakni Dadan Hindayana, Lodewijk Pusung, dan Sony Sonjaya. Ketiganya kini telah menjadi tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengelolaan Makan Bergizi Gratis.

Salah satu yang turun ke jalan adalah Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Indonesia (UI) pada Jumat (12/6) di Bundaran HI, meski berakhir dicegat aparat keamanan. Kelompok mahasiswa lain juga ikut aksi beberapa hari kemudian, salah satunya dari Universitas Trisakti pada Jumat (19/6). Mereka memprotes kinerja pemerintah dari sisi ekonomi, pelemahan rupiah, kenaikan harga BBM non-subsidi, hingga dugaan korupsi di BGN.

Aksi mahasiswa dinilai menjadi saluran atas kekecewaan masyarakat yang selama ini tidak tersampaikan. Tekanan ekonomi juga dinilai menjadi faktor penting yang memperbesar potensi ketidakpuasan politik. Menyusutnya lapangan pekerjaan, meningkatnya angka pemutusan hubungan kerja, serta melemahnya daya beli masyarakat dipandang dapat memengaruhi stabilitas sosial.

Nicky Fahrizal memperingatkan bahwa tingginya pengangguran berpotensi meningkatkan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat. Di sisi lain, saluran aspirasi politik dinilai semakin menyempit karena mayoritas proporsi parlemen berada dalam koalisi pemerintah.

Kondisi tersebut berpotensi memunculkan akumulasi kekecewaan yang kemudian diekspresikan melalui demonstrasi yang lebih luas ataupun bentuk keresahan sosial lainnya.

“Hal ini lama-lama akan menyumbat saluran aspirasi dan memicu kekecewaan yang memuncak. Bisa jadi demonstrasi meluas bahkan menjadi civil unrest seperti Agustus-September tahun lalu,” ujar Nicky.

Pemerintah hingga Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) juga sempat bertemu perwakilan demonstran. Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Sufmi Dasco Ahmad menerima perwakilan mahasiswa Trisakti, mahasiswa Universitas Indonesia Esa Unggul, dan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI). Dalam pertemuan, Dasco sempat menelepon Kepala BGN Nanik S Deyang untuk memastikan lembaga tersebut telah melakukan efisiensi seperti desakan mahasiswa.

"Kami akan lebih banyak berkomunikasi dengan mahasiswa ke depannya," kata Dasco di kompleks parlemen, Jakarta, Jumat (19/5).

Pimpinan DPR temui mahasiswa pengunjuk rasa (ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto/kye)

Sejumlah mahasiswa juga sempat diterima Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka pada Senin (15/6). Salah satu yang hadir bertemu Gibran adalah Ketua BEM Fakultas Hukum Universitas Bung Karno Muhammad Abdimaludin. Namun, belakangan Abdi dinonaktifkan usai mengakui menerima dana Rp 20 juta dari pihak kepolisian terkait aksi pada 15 Juni lalu.

Nicky juga menilai gejolak politik besar baru dapat terjadi apabila muncul satu payung narasi yang mampu menyatukan berbagai kelompok masyarakat, mahasiswa, elite politik, dan organisasi sipil. Hingga saat ini, ia belum melihat adanya narasi bersama yang cukup kuat untuk menyatukan seluruh elemen tersebut. Pemerintah juga perlu memperbaiki komunikasi publik dan menjelaskan secara rasional berbagai kebijakan strategis, termasuk MBG, Koperasi Desa Merah Putih, serta kebijakan anggaran di tengah kondisi fiskal yang terbatas.

"Masyarakat juga perlu mendapat penjelasan rasional mengenai naiknya anggaran kepolisian dan anggaran pertahanan di tengah seretnya anggaran yang turun ke daerah,” ujar Nicky.

Pemerintahan Prabowo juga perlu segera merespons berbagai tuntutan masyarakat agar tidak terjadi penurunan legitimasi politik yang lebih dalam. Airlangga Pribadi Kusman menyarankan pemerintah mengevaluasi program-program yang dinilai membebani kapasitas fiskal dan mengutamakan kebijakan yang menjawab kebutuhan masyarakat, salah satunya pemerataan akses Pendidikan.

Dengan maraknya tekanan hingga demonstrasi, Prabowo justru memilih untuk mengajak masyarakat bersatu mendukung negara di tengah persaingan global. Menurutnya, masyarakat tetap perlu mendukung pemerintah meskipun terdapat kekurangan dalam pelaksanaan kebijakan. Ia berpendapat kritik dan evaluasi sebaiknya diberikan setelah suatu pekerjaan atau proses selesai dijalankan.

“Kalau ada yang kurang, tim kita lagi mainnya kurang bagus, ya tetap support (dukung). Nanti begitu sudah selesai pertandingan baru dikoreksi.” kata Presiden sembari membandingkan kerja pemerintah dengan sebuah tim olahraga.